AMBON, Siwalimanews – DPRD dan Pemerintah Kota Ambon beda jalan soal penyelenggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak.

Sebelumnya DPRD mengaku telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon bahwa penyelenggaran pilkades serentak tetap dilaksanakan pada 7 Maret mendatang.

Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes akhirnya terbantahkan setelah Sekot Agus Ririmasse memastikan pilkades dilaksanakan akhir bulan Maret.

“Pemilihan kepala desa  serentak ditunda hingga akhir Maret. Ada delapan desa dan satu negeri yang melaksanakn pilkades akhir bulan Maret ini,” ujar Ririmasse di Balai Kota Senin (1/3).

Ririmasse juga sesumbar kalau paling lambat di pertengahan bulan April mendatang sudah tidak ada lagi penjabat kepala desa atau pejabat negeri di Kota Ambon.

“Paling lambat pada Minggu kedua di bulan April 2022 tidak ada lagi penjabat kades dan pejabat Negeri,” tegasnya.

Menurutnya sesuai pesan pimpinan, semua persoalan yang ada di kota dengan tajuk Manise ini, harus diselesaikan sebelum akhir kepemimpinan walikota dan wakil walikota.

“Pak Walikota Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota Syarif Hadler sangat mengharapkan semua persoalan yang ada segera diselesaikan sebelum akhir kepemimpinan mereka,” katanya.

Menindaklanjuti arahan pimpinan, dirinya sudah mengarahkan semua penjabat kades, harus netral, tidak berpihak pada salah satu kandidat

“Jangan ada potensi konflik karena itu saya tidak mau habis pilkades ada yang protes, karena penjabat kades ini berpihak kepada siapapun,” pintahnya.

Pilkades Serentak

Diberitakan sebelumnya, DPRD justru mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak ditengah amukan Omicron di Kota Ambon.

Tingginya kasus terkonfirmasi, tidak menyurutkan niat Pemerintah Kota Ambon untuk mengelar pilkades serentak 7 Maret mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Zeth Pormes mengaku, pilkades serentak tetap akan berjalan sesuai dengan agenda.

“Pemkot Ambon melalui, Bagian Pemerintahan, tetap konsisten untuk melangsungkan pilkades secara serentak sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Tentunya kami dukung untuk pelaksanaanya,” kata Pormes kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (16/2).

Pormes juga minta agar  dalam pelaksanaannya nanti, harus perketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Seluruh anggaran dan perlengkapan administrasi dari masing-masing desa negeri menurutnya juga telah disiapkan.

“Semua yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan pilkades serentak telah disiapkan,” ujarnya.

Selain itu kata Pormes, sampai dengan hari ini belum ada informasi terkait penundaan.

Selaku pimpinan komisi, ia berharap pilkades serentak akan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“Pilkades tetap berjalan, namun yang terpenting harus mematuhi aturan pemerintah dengan memperhatikan prokes,” tutupnya. (S-21)