AMBON, Siwalimanews – Kondisi dapur SMA Siwalima yang tidak layak mendorong Komisi IV DPRD Maluku

bergerak cepat dengan mengang­garkan Rp2 miliar, guna membangun dapur dan tempat makan serta merenovasi asrama siswa.

Langkah ini diambil menyusul sejumlah masalah yang ditemukan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku saat melakukan on the spot  di SMA Siwalima Ambon pada Jumat (18/11) lalu dan menemukan ruang makan yang tak layak dan kotor dan juga asrama siswa yang mengalami kerusakan sehingga siswa tidak nyaman tinggal.

Anggaran tersebut kata anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir telah dimasukan dalam Rencana Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah ( RAPBD) tahun 2023 dan akan dikawal ketat oleh Komisi IV.

“Kita sudah anggarkan 2 miliar rupiah untuk rehab total atau pem­bangunan dan rehabilitasi asrama siswa, sudah ditampung dalam RAPBD,” kata Munaswir kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (30/11)

Baca Juga: Masyarakat Dihimbau Stop Jual BBM Eceran

Munaswir mengakui, kondisi dua ruang makan dan dapur di SMA Siwalima tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan meng­gang­gu kenyamanan siswa dalam beraktifitas baik saat proses belajar mengajar maupun saat makan dan istirahat.

“Jadi dapur yang semestinya bersih, higienis tidak ada cela platfon yang bolong-bolong. Binatang bisa masuk, kemudian tidak ada got didalam dapur, karena temukan ada got didalam dapur semuanya harus dibereskan,” tegas Munaswir.

Munaswir berharap, dengan adanya upaya perbaikan terhadap fasilitas yang ada di SMA Siwalima dapat meningkat kualitas siswa pasca kejadian keracunan yang menimpa puluhan siswa.

Komisi IV Janji

DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi IV berjanji akan menindak­lanjuti persoalan yang terjadi di SMA Siwalima  sesuai dengan berbagai temuan yang didapatkan, pasca keracunan masal yang terjadi di sekolah unggulan di Provinsi Maluku ini.

Anggota Komisi IV DPRD Pro­vinsi Maluku, Rostina menjelaskan saat melakukan tinjauan lapangan di SMA Siwalima pekan lalu, komisi telah menerima begitu banyak aspirasi bahkan melihat secara langsung kondisi di sekolah.

Untuk itu, kata dia, usai pem­bahasan APBD tahun 2023 akan dilakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan pihak terkait.

“Aspirasi yang disampaikan memang harus kita tindaklanjuti, karena itu aspirasi orang tua bahkan masyarakat yang meminta tapi karena ini lagi fokus APBD maka nanti setelah ini baru kita panggil,” tegas Rostina saat diwawancarai Siwalima diruang kerjanya, Senin (28/11).

Dia mengakui, ada persoalan yang berkaitan dengan makan dan minum siswa dimana sejak awal kesepa­katan antara Dinas Pendidikan dan pihak orang tua dilakukan subsidi silang artinya, siswa yang tidak mampu dibawah 50 persen dan yang mampu 50 persen.

Namun, dalam perkembangannya ternyata orang tua dari siswa yang mampu justru tidak melakukan pembayaran, akibatnya jatah makan siswa yang dianggarkan dalam APBD untuk 200 siswa miskin harus juga dinikmati oleh siswa yang mampu.

“Dari orang tua yang mampu diminta membayar makan dan minum, tapi tidak dibayarkan sampai kemarin, padahal sudah jadi kesepakatan awal makanya makan yang disajikan jauh dari layak, akibatnya jatah makan satu siswa harus dibagi menjadi dua orang, karena jumlah siswa disana 400 orang lebih,” ujar Rostina.

Menurutnya, dengan adanya masalah ini maka Komisi IV akan melakukan evaluasi terhadap sistem di SMA Negeri Siwalima, termasuk mempertimbangkan opsi mengem­balikan ke marwah saat sekolah dibangun oleh Mantan Gubernur Karel Albert Ralahalu.

Selain itu, Komisi IV juga telah meminta Dinas Pendidikan untuk menganggarkan pembangunan dapur dan tempat makan, sebab sangat jauh dari layak sehingga mengakibatkan peristiwa ini terjadi tetapi yang jelas Komisi IV ingin yang terbaik untuk Siwalima.

“Yang paling disoroti itu dapur yang sangat tidak layak, higienis dan kotor dan memang bangunan sudah sangat tidak layak jadi harus dibangun baru,” cetusnya.

Ortu Geram

Sejumlah orang tua siswa SMA Siwalima geram dengan buruknya pelayanan dari pihak Catering maupun juga kurangnya peng­awasan dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Sikap geram itu diungkapkan sejumlah orang tua saat Komisi IV DPRD Maluku melakukan on the spot di sekolah unggulan Provinsi Maluku itu, Jumat (25/11).

Dalam pertemuan yang gelar di aula SMA Siwalima, Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon itu didepan komite sekolah, anggota Komisi IV DPRD Maluku yang dipimpin Samson Atapary serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, orang tua mendesak, agar pengelola ketering atau penyedia makanan di SMA Siwalima diganti.

Selain itu, orang tua juga meminta, agar Kepala SMA Siwalima, Nazir Tidore dan Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Insuun Sangadji dipecat.

Hal ini disebabkan karena lemah­nya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan Maluku dan pihak sekolah terhadap pengelolaan makan di SMA Siwalima.

Orang tua mengelih soal sistim pengawasan sama sekali tidak berjalan, alhasil selama ini para siswa tidak mendapatkan asupan makanan dengan standar mutu yang terjaga.

Akibatnya sebanyak 70 Siswa SMA Siwalima harus mengalami keracunan makanan pada Jumat (18/11) lalu dan harus dirawat pada sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Ambon karena mengalami mual, muntah dan nyeri kepala.

Menanggapi permintaan orang tua tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary memasti­kan, akan memanggil managemen sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk membicarakan masalah tersebut.

Lompat Jendelea

Mirisnya dalam on the spot yang dilakukan Komisi IV DPRD Maluku, Ketua Komisi Samson Atapary dan anggota, Hengky Pelata harus lompat jendela untuk menerobos masuk ke dapur SMA Siwalima Ambon.

Hal ini disebabkan karena kunci dapur terkunci dan pihak sekolah tidak memegang kunci dapur.  Karena hanya dipegang oleh pengelola catering.

Anggota Komisi IV DPRD Ma­luku, Hengky Pelata terlihat marah ketika mengetahui pintu dapur kantor terkunci.

Hengky dan Atapary akhir masuk jendela dan berhasil membuka pintu utama dari dalam ruang makan, barulah wakil rakyat yang lain dan rombongan bisa masuk.

Ketika memantau kondisi dapur, para wakil rakyat ini kaget dan menemukan kondisi dapur yang berukur 4 x 7 meter itu terlihat seperti tidak terawat, dinding dapur warna hitam, meja berdebu dan lantai dapur sangat kotor.

Selain itu, para wakil rakyat ini juga menemukan kotoran tikus di beberapa sudut lantai. tempat penampungan air pun sangat tidak layak, belum lagi kondisi bau yang sangat menyengat akibat kotoran tikus dan juga saluran yang tidak normal.(S-20)