AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku akan melakukan koordinasi bersama tujuh provinsi kepulauan lainya guna memastikan RUU Provinsi Kepulauan masuk dalam RUU prioritas tahun ini.

Penegasan ini disampaikan langsung Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury usai melakukan rapat bersama pimpinan alat kelengkapan dewan dalam rangka membicarakan langkah koordinasi tersebut, Jumat (28/5).

Menurutnya, RUU Kepulauan ini secara bersama mesti diperjuangkan oleh delapan provinsi kepulauan dibawah koordinasi kerjasama provinsi kepulauan dengan ketuanya Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Hingga saat ini dalam evaluasi DPRD Provinsi Maluku terkait dengan RUU Kepulauan tersebut, ternyata direspon secara baik oleh Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan,” ujarnya.

Karena itu, dalam rapat pimpinan dewan dengan ketua-ketua alat kelengkapan dewan diputuskan, DPRD Maluku mengambil langkah konkret agar RUU ini masuk dalam rancangan UU prioritas yang belum selesai pembahasan di tahun 2020 mesti ditindaklanjuti pembahasannya oleh DPR RI.

“Sesuai hasil pertemuan dengan Sekda Maluku disepakati untuk DPRD segera berkomunikasi dengan seluruh DPRD provinsi kepulauan dan disepakati, kalau tidak ada halangan, maka Senin pekan depan akan dilakukan pertemuan secara virtual dengan pimpinan DPRD delapan provinsi kepulauan,” ungkap Wattimury.

Menurutnya, setelah koordinasi dilakukan, DPRD akan mengirim tim untuk bertemu dengan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan di Sulawesi Tenggara serta provinsi kepulauan yang lain, untuk membicarakan langkah bersama untuk dibuat, sebab jika sudah masuk ke RUU prioritas, maka itu modal bagi daerah.

Tak hanya itu, DPRD juga akan mengundang tokoh formal, pimpinan perguruan tinggi dan toko adat untuk mendiskusikan bersama, bagaimana jalur masing-masing bisa memperjuangkan agar RUU ini dapat dibahas di DPR RI.

Langkah ini, perlu dilakukan sebab jika tidak, maka RUU Kepulauan tidak akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Prinsipnya kita akan mendorong agar pemerintah dan DPR RI membahas RUU Kepulauan, apalagi tanggal 3 Juni nanti ada pertemuan dengan DPD RI yang datang ke Ambon sebagai inisiator RUU Kepulauan,” pungkasnya. (S-50)