AMBON, Siwalimanews – Gejolak politik yang tengah menimpa PDIP yang melibatkan secara langsung Murad Ismail sebagai ketua partai berlambang banteng kekar itu, bakal merugikan partai, jika tidak diselesaikan secepatnya.

Akademisi Fisip Unpatti Said Lestaluhu menjelaskan polemik yang terjadi dalam PDIP secara politik dapat dipandang sebagai komunikasi yang gagal dilakukan secara internal.

“Kalau seperti ini maka sudah pasti ada komunikasi antara DPD yang gagal sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah,” ungkap Lestaluhu kepada Siwalima, Selasa (16/11) siang.

Ditengah kondisi yang dapat me­rugikan partai ini, kata Lesta­luhu sudah saatnya DPP PDIP segera turun tangan untuk me­nyelamatkan partai dari kepe­mimpinan Murad.

Bila seorang ketua DPD me­nyatakan mengundurkan diri, maka komunikasi antara DPD dan DPP juga tidak baik sehingga DPP yang merupakan level diatas DPD harus mengambil alih kepemimpinan DPD,” tegas Lestaluhu.

Menurutnya, upaya penyela­matan wajib dilakukan oleh DPP agar faksi-faksi yang saat ini sedang terjadi dalam internal partai, dapat diatasi sehingga tidak menyebabkan persoalan yang berkepanjangan dan merugikan partai dalam berbagai momentum politik kedepannya.

Selain itu tambahnya, akan lebih terhormat kalau Murad Ismail mengundurkan diri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai artinya, harus dilakukan secara tertulis dan bukan secara lisan.

“Kalau ingin mengundurkan diri maka harus sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimana harus dilakukan secara tertulis bukan secara lisan karena harus ada persetujuan dari DPP,” jelasnya.

Karena itu, Lestaluhu mengharapakan pihak DPP PDIP segera mengambil alih persoalan yang ada sesuai dengan mekanisme partai agar PDIP tetap berjaya pada pemilu mendatang.

Sementara itu, akademisi Fisip UKIM Amelia Taihitu juga meminta DPP PDIP mengambil alih kepemimpinan partai guna menyelamatkan partai dari keterpurukan dan bahkan kehancuran.

“Biasa kalau konflik internal seperti ini maka DPP PDIP harus segera ambil alih untuk menyelamatkan partai,” tegas Amelia.

Dijelaskan, mekanisme penyelamatan partai sudah pasti diketahui oleh DPP termasuk melalui mekanisme penunjuk karateker ketua DPD, tetapi yang pasti harus ada langkah cepat dari DPP untuk menyelamatkan partai.

Apalagi, momentum perhelatan politik tahun 2024 sudah akan dimulai ditahun 2022, maka seluruh kekuatan mesin partai sudah harus bergerak sejak saat ini sehingga konflik internal harus diatasi terlebih dahulu.

Menurutnya, jika DPP tidak segera turun tangan melakukan penyelamatan, maka PDIP akan mengalami berbagai macam masalah dalam pemilu serentak mendatang.

Salah Sasaran

Diberitakan sebelumnya, langkah Murad Ismail yang berkeinginan mundur dari jabatan Ketua DPD PDIP dan meminta Komarudin Watubun untuk menggantikannya, dinilai salah sasaran.

Pengamat Politik dari Universitas Pattimura, Polly Koritelu kepada Siwalima, Senin (15/11) menilai langkah Murad untuk meminta Komarudin mengambil alih partai, merupakan langkah yang tidak tepat sebab sebagai Ketua DPD Murad tidak perlu meminta DPP mengambil alih, melainkan cukup menyatakan mundur saja.

“Sebenarnya tidak perlu minta Komarudin ambil alih, cukup mundur saja nanti ada mekanisme partai yang dilakukan DPP, apakah itu menunjukkan wakil ketua atau bagaiaman caranya, nanti DPP yang atur,” tegasnya.

Olehnya, Koritelu meminta DPP PDIP untuk menyelesaikan persolan ini agar PDIP tidak rugi dalam momentum politik 2024 apalagi saat ini Partai Golkar sedang giatnya menarik simpati masyarakat.

Ia mengatakan PDIP mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan persoalan internal yang terjadi, tetapi secara politik merupakan dinamika yang menarik, karena biasanya sebagai ketua partai, seseorang akan berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk mempertahankan posisinya.

Minta Mundur

Keinginan mundur Murad itu disampaikan oleh politisi senior Everd Kermite, pasca dipanggilnya Murad Ismal dan Edwin Huwae di DPP. Menurut Everd, Murad beralasan ingin fokus melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, tanpa harus dibebani dengan masalah politik. Sebagai gantinya, Murad meminta Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun, untuk memimpin partai berlogo banteng itu.

Selain keduanya, PDIP lewat Komarudin Watubun dan Hasto Kristiyanto juga memanggil beberapa fungsionaris lainnya yakni, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Nancy Purmiasa, Mercy Ch Barends Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi dan Benhur G Watubun Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu.

Murad yang mestinya menghadap DPP PDIP tanggal 8 November bersama beberapa fungsionaris sesuai surat panggil DPP PDIP nomor 3491/IN/DPP2021 tertanggal 4 November 2021. Namun mantan komandan korps Brimob Polri ini baru memenuhi panggilan DPP PDIP tersebut pada 12 Novermber 2021.

“Kami dapat informasi pak Murad baru berangkat Jumat pagi. Keberangkatan itu untuk memenuhi panggilan DPP PDIP terkait laporan kader dan fungsionaris,” jelas Kermite kepada Siwalima, Jumat (12/11).

Kermite mengapresiasi sikap cepat dari DPP PDIP yang merespon laporannya. Ia menegaskan, Murad telah meminta Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan partai, Komarudin Watubun untuk mengantikannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.

“Saya apresiasi ketegasan sikap dari DPP sehingga perlu ada endingnya. Karena itu apa yang disampaikan Murad Ismail kepada Komarudin Watubun mengantikan dirinya harus disampaikan secara tertulis,” ujar Kermite.

Sebelumnya, sejumlah kader dan senior PDIP tersebut yaitu, Evert Kermite, Max Maswekan, Is Sanduan, Hengky K Pattinama, Danny O Lawalata, Jusuf S Leatemia, Alo L, Elda L Loupatty, R Toumahuw, Alambarcis Pelupessy, Amelia Tahitu, Nicholas A Rahalus membeberken sejumlah pelanggaran yang dilakukan Murad Ismail selama dua tahun memimpin PDIP Maluku kepada DPP PDIP. (S-50)