AMBON, Siwalimanews – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku memastikan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I dari Dana Desa (DD) tahun 2020 di Maluku sudah hampir selesai dibagikan.

Upaya ini dilakukan pemerintah guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satunya penyaluran BLT kepada masyarakat penerima manfaat (KPM).

“BLT DD tahap I sampai dengan Rabu (17/6) sudah disalurkan ke 79.949 KPM dari 800 desa dengan anggaran sebesar Rp. 28.733.800.000,” ujar Kepala Dinas PMD Maluku Umar Alhabsy kepada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (17/6).

Dirinya menjelaskan secara keseluruhan penerima BLT DD di Maluku diserahkan kepada 99.029 KPM dari 1.198 desa di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Proses penyaluran tahap I dari bulan April, Mei dan Juni sudah kita salurkan terus diupayakan agar dapat menyelesaikan semua KPM di seluruh desa di Maluku mendapatkan bantuan tersebut,” ujar Alhabsy.

Ia menerangkan, besaran dana yang disiapkan tiap desa berbeda-beda berkisar 25-35 persen, tergantung jumlah DD yang diterima desa.

Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor: 6 Tahun 2020, peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor” 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun anggaran 2020, dimana dijelaskan alokasi BLT DD untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen dan pagu anggaran di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen.

“Jadi setiap desa penyaluran bantuannya berbeda beda tergantung besar kecil DD yang diterima tahun 2020,” ujar Alhabsy.

Alhabsy mengaku dari 11 kabupaten kota di Maluku, baru tiga wilayah yang sudah 100 persen penyaluran BLT DD tahap I yakni Kota Ambon, Kabupaten Ke­-pulauan Tanimbar dari Kota Tual.

“Mereka cepat karena jumlah desanya tidak banyak dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain,” katanya.

Dalam penyaluran juga ia mengaku pihaknya mengalami sedikit kendala dikarenakan jumlah petugas pendataan sedikit dan juga perlu kehati hatian dalam melakukan verifikasi data yang masuk.

“Kita sangat hati-hati jangan sampai PKM yang mendapatkan BTL DD ternyata sudah mendapakan bantuan BLT dari Kementerian Sosial. Kita tidak ingin ada pendobelan untuk satu penerima. Kita sangat hati-hati, jadi sedikit terlambat penyaluran tahap I,” tegasnya.

Proses penyaluran katanya, terus dilakukan agar semua masyarakat yang sudah tercatat untuk mendapatkan BLT DD.

“Setiap KPM setiap bulan itu mendapatkan BTL PP sebesar Rp. 600 ribu dari Kementerian Desa, dan kami pastikan yang belum dapat pasti akan disalurkan sesuai data,” tandasnya. (S-39)