AMBON, Siwalimanews –  DPD Golkar Maluku dituding biang kerok dalam upaya menggagalkan pelaksanaan Musda Golkar Kota Ambon.

Hal ini terlihat jelas dari upaya menggalkan hasil kerja steering committee yang sudah dilakukan sesuai dengan juklak 02 tahun 2020.

Paulus Matulameten, salah satu kader senior Golkar menyayangkan DPD Golkar Maluku tidak mengamankan aturan tersebut, dimana aspirasi dari bawah yang sudah dilakukan secara tepat oleh steering committee.

Steering commitee sudah bekerja sesuai dengan aturan juklak 02 tahun 2020 justru tidak kotak-katik dan tidak diindahkan dalam pelaksanaan Musda. Sebagai kader golkar kita sayangkan ini terjadi. Golkar sebagai partai yang sangat demokratis, aspirasi yang dibawah itu didengar benar dari kepemimpinan diatas. Dan karena penciptaan aturan didalam partai sudah cukup untuk menyalurkan aspirasi dari bawah keatas. Itulah yang kemudian membuat Ramly Umasugi terpilih jadi Ketua, karena aspirasi dari bawah dan kehendak pemilik suara. Seharusnya sikap ini diteruskan oleh Ramly,” cetus Paulus kepada Siwalima,Selasa (29/9).

Ramly sebagai Ketua DPD I harusnya mendudukan sistim seperti ini, sehingga pelaksanaan Musda Golkar Kota Ambon yang harusnya selesai secepatnya bukan dibuat berlarut-larut.

Baca Juga: Penjabat Bupati Janji Rombak Birokrasi

Ia menduga, karena kepentingan tertentu dari DPD Golkar Maluku sehingga alhasilnya pelaksanaan musda berjalan sesuai aturan dan tidak memberikan edukasi politik yang baik bagi generasi golkar kedepan.

“Pimpinan sidang itu kolektif, kolegal, Yusril datang agenda DPD I jelas berbeda dengan kehendak pemilik suara. Jangan salah kalau kader hancur di Maluku,” ujarnya.

Ia menilai, kacau balaunya pelaksanaan Musda Golkar Kota Ambon ini karena DPD Maluku terlalu paksakan kehendak.

“Saya lihat Yusril sebagai pimpinan sidang harus memahami aturan juklak 02. Jika pahami bahwa Ramly terpilih juga karena aspirasi dari bahwa, dan bukan paksanakan kehendak, namun Yusril sepertinya di sterilkan,” ujarnya, semabri menambahkan, “Ini saya baru lihat pelaksanaan Musda diambil alih oleh DPD I Maluku, baru pernah dalam periode 20 tahun lebih saya mengabdi ini. kok bisa seperti ini,” katanya.
Ia mempertanyakan, kenapa pimpinan sidang khususnya DPD I tidak menerima hasil kerja steering committee.

“Ini kemuduran luar biasa di Golkar, karena ada intervensi, sehingga diduga ada upaya gagalkan. Kenapa mekanisme kerja steering committee tidak diterima. Ini yang aneh,” tandasnya.

Jika kondisi seperti ini terjadi, maka seharusnya DPP Golkar turun tangan, sekaligus evaluasi kepemimpinan Ramly Umasugi.
Kader senior golkar lainnya, Yul Pelu menyayangkan pelaksanaan Musda Golkar Kota Ambon yang berlangsung demikian lama.

Untuk itu, unsur-unsur dalam pelaksanaan musda termasuk pimpinan sidang dari unsur DPD I Golkar Maluku taati aturan juklak 02.

“Ini sebenarnya taati aturan. siapa saja yang duduk jadi ketua yang penting prosesnya sesuai aturan. kenapa tidak?,” kesalnya.

Ia minta DPD I Golkar Maluku menyelesaikan masalah ini dengan baik, jika tidak akan menjadi kehancuran bagi kepentingan golkar kedepan.

“Ini harus dilaksanakan sesuai aturan jika tidak golkar akan alami kemunduran,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD Golkar Maluku, Vonny Litamahuputty meminta, pengurus DPD I Golkar Maluku untuk taati aturan.

“Saya juga bagian dari DPD I, saya hanya himbau dan meminta mari kita taati aturan,” singkatnya. (S-19)