NAMLEA, Siwalimanews – Baru sebulan lebih menjadi penjabat bupati, Djalaludin Salampessy mulai membangun permusuhan dengan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buru.

Dirinya bahkan mengancam memotong dana APBD tahun 2022 sebesar 41 miliar yang diperuntukan bagi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

Tidak hanya itu, tanpa punya hati sebagai seorang pemimpin, dana pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah diprogramkan bupati sebelumnya juga terancam dipangkas. Nilainya tidak kaleng-kaleng, sebesar 25 persen.

Sejumlah sumber terpercaya kepada Siwalima menyebutkan kebijakan yang diambil Djalaludin ini tidak berpihak kepada rakyat dan juga membangun permusuhan dengan DPRD.

“Pimpinan DPRD kurang respek dengan langkah penjabat bupati yang tidak populis ini. Saran yang diberikan oleh anggota DPRD terhormat pun tidak digubris, kata sumber yang namanya enggan dikorankan.

Pada saat rapat dengar pendapat dengan DPRD, Djalaluddin Salampessy menyelah pernyataan dari Wakil Ketua Djalil Mukaddar saat sedang menyampaikan pendapat.

Akhirnya pertemuan informal beberapa waktu lalu di ruang kerja penjabat bupati tidak berakhir buntu.

“Pak Penjabat sepertimya tidak punya skill untuk mendongkrak PAD di daerah ini, sehingga memangkas program yang telah tertuang dalam batang tubuh APBD, termasuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin,” sesalkan sumber ini.

Beberapa sumber lainnya menyebutkan, setelah berulah menerbitkan surat edaran tanggal 13 Juni lalu mendahului konsultasi dengan pimpinan DPRD Buru dan beberapa pekan terakhir ini penjabat bupati ini juga terkesan menjauh dari lembaga wakil rakyat di daerah itu.

Pada kegiatan serimonial hari Sabtu lalu di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli dan terakhir penyerahan bantuan sosial PKH di Pantai Baikole, Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliyali, terlihat Penjabat Bupati tidak berjalan beriringan dengan pimpinan DPRD Buru.

Sumber di Sekretariat DPRD Buru yang dikonfirmasi ikut membenarkan kalau DPRD tidak diundang di dua agenda terakhir ini.

Sumber-sunber ini juga mengungkapkan, sejak Djalaludin menjabat simbol-simbol merah mulai dipertontonkan di beberapa kegiatan serimonial, sehingga memberi kesan di masyarakat kalau Salampessy sebagai ASN dan bukan dipilih oleh rakyat kini mulai bermain untuk kepentingan politik tertentu.

Bahkan Simbol-simbol merah ini juga secara fulgar dipertontonkan beberapa OPD termasuk oleh Kabag Humas dan Protokol serta Kadis Sosial Kabupaten Buru pada penyerahan bantuan PKH. Simbol merah ini hanya terjadi di Kabupaten Buru dan tidak nampak pada tiga daerah lain di Maluku yang dipimpin seorang careteker.

Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy yang hendak dikonfirmasi secara langsung ternyata tidak tampak batang hidungnya di kantor bupati.

Karena itu, melalui Kabag Humas dan Protokol, Iren Ahmad kepada sejumlah wartawan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk dikonfirmasi. Namun Iren Ahmad juga tidak menjawab pertanyaan seputar masalah yang disampaikan di atas.

Ia hanya menginformasikan kalau penjabat bupati sudah tidak berada di Buru.

“Maaf pak, penjabat bupati tidak lagi di tempat, karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah,” singkat Ahmad.(S-11)