NAMLEA, Siwalimanews – Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy berjanji, akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, terhadap sumber daya manusia birokrasi di Pemkab Buru.

Selain itu, untuk mewujudkan Kabupaten Buru yang maju, sejahtera dan berkeadilan, maka ia juga akan mengevaluasi secara ketat semua regulasi yang sudah dilakukan.

“Visi rencana pembangunan jangka panjang yakni, terwujudnya Buru yang maju, sejahtera dan berkeadilan yang meliputi seluruh sektor. evaluasi akan dilakukan guna mendorong pengelolaan lingkungan hidup, mendorong UMKM maju, mendorong aktivitas pertanian maju, memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk sebesar-besarnya bagi  kemakmuran rakyat,” tandas Djalaluddin.

Ia mengaku, evaluasi ini akan dilakukan dalam waktu yang singkat, termasuk, dinamika ekonomi yang ada, persoalan sosial budaya dan persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi, termasuk melakukan mekanisme pemeriksaan keuangan, dengan menghadirkan pengawas, baik dari BPK maupun institusi lain.

BPK maupun institusi lain akan mengevaluasi secara keseluruhan, baik mekanisme dan manajemen keuangan yang sudah ada, sehingga harapan dari DPRD untuk mencoba membedah apa yang sudah dilakukan dan melihat ke depan terkait dengan karya.

Baca Juga: Besok, CEO Aron PabrikKapal Terbang Asal Korsel Kunjungi Maluku 

“Saya lakukan ini, karena saya sudah memiliki target, selain itu saya juga akan gelar pertemuan dengan para pimpinan OPD secara tematik untuk membicarakan dan memecahkan persoalan persoalan yang belum terselesaikan,” ungkap Djalaludin.

Rencana Djalaludin lainnya juga yakni, ia akan mencoba untuk membagi durasi kepemimpinan sesuai dengan waktu yang disediakan, yakni dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Tujuannya cuma satu, mewujudkan Buru yang maju, mandiri, berkeadilan dan sejahtera,” ucapnya.

Ditanya terkait evaluasi regulasi dan kewenangannya yang luas untuk mengoreksi serta harapan anggota DPRD yang disampikan dalam paripurna, Djalaludin mengaku, regulasi itu adalah panglima tertinggi yang harus ditaati oleh semua unsur.

Artinya akan dilihat, ada beberapa penyelenggaraan negara di daerah yang belum menyentuh atau belum sesuai dengan aturan, maka dikembalikan pada porsinya, sehingga secara proporsional aturan itu diberlakukan dan memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik, dan memberikan kenyamanan dalam sistim pemerintahan.

“Kenapa demikian, karena kita menganut prinsip,clean government, berwibawa dan akuntabel, itu harus dilakukan oleh semua unsur dalam pemerintahan,” tegasnya.

Sementara menyangkut apakah akan dievaluasi birokrasi termasuk pergantian pejabat esalon II yang difinitif, sebab masih banyak dinas dan badan yang dipimpin seorang pelaksana tugas, Salampessy mengaku, ia kaan tegak lurus.

“Tadi saya sampaikan, itukan aturan. Dia ada diaturan atau tidak? Kalau tidak ada diaturan, berarti kita tegakkan aturan itu.Tegak lurus terhadap segala komitmen yang akan kita lakukan,” pungkasnya.(S-15)