AMBON, Siwalimanews – Pemberlakuan parkir elektronik atau e-Parkir yang dijanjikan Dinas Perhubungan kepada warga Kota Ambon, ternyata cuma prank.

Kuat dugaan ada tarik ulur ke­pentingan didalam tubuh dinas yang dipimpin Robby Sapulette, da­lam pemberlakuan e-Parkir sehingga waktu penerapannya tidak jelas kapan.

Padahal tekat Pemerintah Kota Ambon memberlakukan e-parkir salah satunya adalah meminima­lisir kebocoran PAD. “Janji pemerintah dimulai awal Januari kemudian diundur lagi di bulan Februari dan belum tahu sam­pai kapan ini akan dilaksanakan, jangan sampai ini cuma prank,” kata  Yeri warga Salip Tiga kepada Siwa­lima di Ambon, Rabu (8/2).

Dia mengaku mendukung program pemerintah menata parkir yang ada di Kota Ambon agar sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia.

Disisi lain, kalau pengelolaan parkir ini berjalan dengan baik apa­lagi akan diterapkan e-Parkir maka pendapatan daerah juga akan me­ningkat. “Ini sederhana sebenarnya, Dinas Perhubungan sebagai leader untuk menjalankan amanah ini, tetapi ke­nyataannya mulai tidak jelas,” ujarnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada penjabat walikota Ambon untuk mengevaluasi kinerja dinas yang tidak mampu menterjemahkan ara­han pimpinan.

“Kalau sampai program ini tidak berjalan, maka bisa menjadi prese­den buruk bagi kinerja pimpinan. Ka­rena yang bertanggung jawab tetap pimpinan bukan bawahan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Per­hubungan Kota Ambon Robby Sa­pulette yang dikonfirmasi Siwalima kemarin tidak memberikanrespon terkait dengan penerapan parkir elektronik.

Kebocoran di Retribusi Parkir

Diberitakan sebelumnya, retribusi parkir merupakan retribusi prima­dona yang dikelola Pemkot Ambon selama ini, namun sering terjadi kebocoran dari sektor ini.

Pengelolaan retribusi parkir masih bersifat konvensional yang dibayar­kan dalam bentuk tunai dari pe­ngendara ke juru parkir. Tentu seperti ini berdampak pada bocornya se­toran parkir selama ini.

Penegasan ini disampaikan Sekot Ambon Agus Ririmasse dalam sambutannya ketika membuka focus group discussion (FGD) tentang pengelolaan parkir elektronik yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Senin (14/11).

Menurutnya karena penarikan retribusi seperti ini tidak dapat me­nghitung pendapat secara real dalam menetapkan potensi parkir nantinya, sehingga pengelolaan dilakukan tidak optimal.

“Selain setoran retribusi, ke peme­rintah daerah, ada juga keuntungan dapat dari pihak ketiga. Tidak optimal. Kondisi parkir yang ada di kota ini sangat merugikan pemkot,” ujarnya.

Lanjutnya manusia-manusia yang mengelola parkir selama ini semua tidak beres. Bahkan dirinya men­dapat banyak surat kaleng yang menyebutkan ada titik-titik parkir yang sengaja tidak di thender kan tapi langsung di stor kepada pegawai Perhubungan.

“Benar atau tidak tapi ini laporan masyarakat. Saya tidak menuduh Dinas Perhubungan, tetapi kalau ada oknum-oknum seperti ini, oknum-oknum ini memang dia pung hari hidup seng boleh lama di dalam pemerintahan,” ancamnya.

Oleh karena dalam mengatasi berbagai persoalan parkir secara konvensional, maka perubahan wajib dilakukan dalam menjawab tantangan pelayanan parkir sistem elektronik atau digital.

“Negara mendukung pelayanan digital kemudian ditetapkan Kota Ambon sebagai Smart City, dan penyelenggaraan e-Government sehingga tindak lanjut masyarakat untu perparkiran dari parkir konvensional ke parkir elektronik,” ungkapnya. (S-09)