AMBON, Siwalimanews – Belum selesai masyarakat di­suguhi informasi tentang penga­daan mobil dinas kepada Guber­nur dan Wakil Gubernur Maluku yang sarat masalah, kini hal serupa terjadi lagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.

Ketika masyarakat sedang mem­bu­tuhkan pemberdayaan ekonomi ditengah refocosing anggaran lantaran corona, Pem­prov Maluku, lagi-lagi mengge­lontorkan anggaran hanya untuk membeli 8 unit mobil dinas baru yang nilainya hampir mencapai Rp2 miliar

Anggaran yang tidak sedikit itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibawa pimpinan Insun Sangadji ini membeli 1 unit Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed seharga Rp291.500.000. Sementara pembelian lain Toyota Fortuner 2.7 SRZ seharga Rp607.000.0000 dan enam unit Toyota Avansa Velos 1,3 MTseharga 1.458.000.000

Dalam data sirup.lkpp.g.id yang diperoleh Siwalima, Selasa (4/5), pembelian mobil-mobil tersebut tercatat dalam kode rencana umum pengadaan (RUP) 28318830 dengan nama paket belanja modal alat ang­kutan darat bermotor (Mitsubishi Xpander 1.5L Exceed (4X2) A/T-VIN 2019) dengan nama KLPD Peme­rintah Daerah Provinsi Maluku satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021, volume pekerjaan 1 paket.

Sementara Kode RUP 28429593 dengan nama paket belanja modal ken­daraan dinas bermotor per­orangan (To­yota Fortuner 2.7 SRZ A/T TRD 4X2 Bensin VIN 2019) dengan nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku satuan kerja Dinas Pendidi­kan dan Kebu­dayaan tahun anggaran 2021.

Kemudian kode RUP 28429548 dengan nama paket belanja modal kendaraan dinas bermotor perora­ngan (6 Unit Toyota Avanza Veloz 1.3 M/T VIN 2019) dengan nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, satuan kerja Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021.

Sumber Siwalima, di Dinas PK Maluku yang namanya enggan ditulis menyebutkan, saat ini dinas tidak terlalu membutuhkan pengadaan mobil baru, ketimbang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdepan, terpencil dan terti­nggal (3T) di Maluku.

“Kan sarana dan prasarana pendidikan di Maluku masih sangat kurang, apalagi di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal. Ngapain juga beli mobil dinas banyak sementara mutu pendidikan di Maluku kalah dari provinsi lain,” jelasnya.

Dirinya mengaku lebih jelas coba langsung tanya kepada kepala dinas atau pihak-pihak yang melakukan pengadaan mobil dinas tersebut.

“Langsung ke ibu kadis atau sekretaris dinas,” pintahnya.

Plt Kepala Dinas PK Maluku In­sun Sangadji yang coba dikonfir­ma­si di kantornya, Selasa (4/5), sedang tidak berada di tempat.

Siwalima mencoba menelepon juga tidak dijawab, pesan singkat yang di kirim via Whatsapp juga tidak direspon.

Sementara itu, Kasubag Perenca­naan Dinas Pendidikan dan Kebu­dayaan Provinsi Maluku, Farid Hatala, yang dikonfirmasi perihal pengadaan delapan unit mobil dinas tersebut langsung mematikan handphonenya.

Padahal sebelumnya, Hatala mem­berikan salam saat mengangkat tele­pon dan menanyakan materi yang hendak dikonfirmasi. Namun, saat materi disampaikan handphone­nya dimatikan hingga malam hari.

Sementara pejabat pengadaan di Dinas PK Maluku, Achmad Balubun yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, enggan berkomentar sem­bari meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi ke Sekertaris Dinas, Hussein selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). “Kalau soal itu konfirmasi saja ke pa sekretaris dinas selaku PPK,” tandasnya, melalui tele­pon selulernya, Selasa (4/5).

Terpisah, Sekretaris Dinas PK Maluku, Hussein yang dikonfirmasi Siwalima, tidak menjawab telepon selulernya. Begitupun pesan singkat yang dikirim kepadanya juga tak direspons. (S-16/S-39)