NAMROLE, Siwalimanews – Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) diduga bermasalah. Sejumlah warga kepada wartawan di Namrole Sabtu (6/6) mengungkapkan, banyak warga di Desa Oki Lama sebagai penerima BLT DD tidak menerima bantuan tersebut.

Menurut sejumlah warga yang enggan namanya dikorankan mengaku, saat pembagian BLT kepada kepada 235 orang sebelum hari Raya Idul Fitri lalu, ternyata Kepala Desa Oki Lama Latif Solissa dan sejumlah staf desa tidak membagikan bantuan tersebut kepada warga yang berhak menerima.

“Ketika pembagian BLT itu ada sekitar 70 orang yang hanya disuruh tanda tangan, foto dan kemudian uang sebesar Rp. 600.000 yag sudah diserahkan disuruh untuk dikembalikan lagi,” beber warga.

Dikatakan, kepada warga kades kemudian menjelaskan terhadap 70 warga lainnya yang tidak kebagian BLT, mereka nanti  baru akan menerima hak-hak mereka saat proses pencairan dana desa (DD) berikutnya.

“Ini kan aneh. Kalau belum dapat, kenapa disuruh tanda tangan dan diambil foto,” ucap mereka.

Olehnya warga menduga ada praktek nakal yang dimainkan kades dan stafnya. “Kami menduga kades dan para staf sudah mempraktekkan hal-hal nakal untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok,” beber warga tersebut.

Mereka mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan di Buru Selatan segera mengusut penyaluran BLT di Desa Oki Lama agar negara maupun daerah tidak dirugikan. “Kami minta agar KPK, kejaksaan dan kepolisian dapat mengusut penyaluran BLT yang kami duga sarat masalah di desa kami,” tandasnya.

Sementara itu, Kades Oki Lama, Latif Solissa yang dihubungi melalui telepon seluler membantah ada ketidakberesan dalam penyaluran BLT di desa yang dipimpinnya itu. “Itu salah tidak benar itu. Tidak ada seperti itu,” tegas Solissa.

Menurut Solissa, proses pembagian tersebut turut dikawal oleh pihak kepolisian, pendamping desa serta pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD).

“Saat pembagian sebelum Idul Fitri itu turut hadir dari pihak kepolisian, pendamping desa dan juga BPMD. Jadi, tidak mungkin kami melakukan seperti itu,” tuturnya. (S-35)