AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku sudah menjamin akan membayar insentif tenaga kese­hatan (nakes) memakai APBD, kalau Kementerian Kesehatan belum mengucurkan anggaran.

Namun data nakes yang menangani pasien Covid-19 belum juga dibereskan pihak RSUD dr. M Haulussy. Alhasil pembayaran hak mereka terhambat.

“Soal insenti tenaga kesehatan untuk bulan Agustus hingga November telah dijelaskan jika anggarannya telah tersedia tetapi terpulang lagi masalah data dari RSUD Haulussy,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Maluku, Andi Munaswir kepada Siwalima, Senin (21/12).

Dalam rapat bersama beberapa waktu lalu, kata Andi, pihak RSUD Haulussy menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran insen­tif karena tenaga kesehatan malas memberikan data. Alasan tersebut tidak dapat diterima oleh DPRD melalui Tim I Pengawasan Covid-19.

Andi mengatakan, anggaran telah disediakan oleh pemprov, te­tapi persoalan data menjadi kendala. Karena itu, DPRD menilai manajemen RSUD dr. M Haulussy tidak serius dalam menangani masalah data tenaga kesehatan.

“Manajemen RSUD Haulussy kami anggap tidak serius dalam menangani masalah data tenaga kesehatan ini,” tegasnya.

Lanjutnya, anggaran telah ter­sedia. Karena itu, pihak RSUD dr. M Haulussy segera menyelesaikan data tenaga kesehatan agar in­sentif mereka segera dicairkan, apalagi mendekati akhir tahun 2020.

Andi yakin bila semua data tenaga kesehatan telah selesai dikerjakan dan diserahkan ke Dinas Kesehatan maka proses pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Intinya yang penting sebelum Natal pembayaran insentif tenaga kesehatan telah selesai dilakukan dinas teknis,” ujarnya.

Sementara Plt Direktur RSUD dr. M Haulussy, Rodrigo Limmon yang dihubungi, enggan mengangkat telepon.

Pemprov Jamin

Seperti diberitakan, Pemprov Maluku menjamin insentif tenaga kesehatan yang menangani pa­sien Covid-19 dibayar.

Walaupun anggaran dari Ke­menterian Kesehatan belum bisa dicairkan, dana APBD akan dipakai. Sekitar Rp 4 miliar dibutuhkan untuk membayar insentif nakes.

“Kalau kita punya prediksi sam­pai Desember kita masih butuh 4 miliar lagi. Tidak ada masalah uang kita bisa pakai dana talangan dulu dan sudah koordinasi dengan Sekjen Kementerian Kesehatan,” ujar Sekda Maluku Kasrul Selang kepada Siwalima di Kantor Gu­bernur Maluku, Selasa (15/12).

Kasrul akui, keterlambatan pencairan anggaran dari kementerian karena masalah laporan pertanggungjawaban dari setiap rumah sakit.

“Jadi kalau terlambat kita akan gunakan dana talangan dulu untuk mengatasinya, kemudian setelah anggaran dari pusat cair baru ditutup, saya kira untuk anggaran sudah tidak ada masalah lagi,” katanya.

Dibandingkan dengan rumah sakit lain, kata Kasrul, RSUD dr. M Haulussy agak ribet.

“Memang ada kendala sedikit di RSUD Haulussy, tetapi direkturnya sudah menjamin di hadapan DPRD akan segera diselesaikan agar sebelum Natal insentif ini sudah bisa dicairkan,” tegasnya. (S-39)