NAMLEA, Siwalimanews – Kelompok Cipayung kembali melakukan demontrastasi di DPRD Buru, Senin (3/4), menolak Djalaludin Salampessy dicalonkan sebagai penjabat.

Aksi yang dilakukan sejak siang hingga jelang sore hari, mereka tetap bersikukuh meno­lak Djalaludin dan meminta DPRD mengakomodir tiga nama dari putera Bupolo.

Kelompok Cipayung yang menggelar aksi ini terdiri dari HMI Cabang Namlea, GMNI dan IMM.

Sebelumnya OKP Cipayung melakukan aksi yang sama di kawasan Simpang Lima Nam­lea, Sabtu (1/4) siang.

Ketua GMNI, Taufik Fano­long, Ketua HMI, Imran Bar­ges, Ketua IMM, Gadri Fatsey terjun langsung dalam aksi demo ini.

Awalnya massa berkumpul dan melaksanakan orasi sing­kat di depan kampus Universitas Iqra Buru, selanjutnya menuju ke Pasar Inpres Namlea untuk mela­ku­kan orasi dan penyampaian tuntutan.

Sebelum bertolak ke Gedung DPRD Buru, Taufik Fanolong dan kawan-kawan sempat berorasi singkat di depan Kampus Iqra Buru.

Dalam orasinya di depan kampus maupun di gedung DPRD Buru, sejumlah orator yang tampil berbicara, meminta agar DPRD tidak lagi mencalonkan Djalaludin.

Alasannya, Djalaludin saat menjabat sebagai bupati, tidak mampu mengakumulasi aspirasi masyarakat dan dinilai gagal dalam kepemimpinan selama satu tahun terakhir.

“Bapak Penjabat Bupati Buru saat ini bukanlah anak asli daerah dari Kabupaten Buru, maka kami meminta agar nama-nama yang diusulkan sebagai penjabat Bupati Buru periode 2023- 2024 harus putra asli daerah yang tinggal dan menetap di daerah ini,” lantang mereka.

Selain itu, lanjutnya, kinerja Djalaludin dinilai tidak ada hasil dan perubahan yang dilakukan selama menjabat sebagai karateker.  Banyak permasalahan yang tidak mampu diatasi hingga terakhir masalah pencemaran bahan kimia B3 dan akhirnya terdapat larangan makan ikan yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Kami meminta agar Penjabat Bupati Buru harus segera turun dan meminta dengan tegas kepada DPRD, agar tidak mengusulkan kembali nama penjabat  Bupati Buru Djalaludin Salampessy, karena yang bisa memimpin daerah ini adalah putra daerah sendiri sehingga untuk 3 nama yang diusulkan nanti semuanya harus putra daerah yang siap membangun negeri atau daerah ini, “ujar salah satu orator.

Selama berorasi sekitar setengah jam, massa sempat menghentikan aksinya karena tidak satupun wakil rakyat yang ada di gedung DPRD. Mereka menunggu ada anggota dewan yang datang.

Akhirnya sekitar pukul 16.00 WIT, massa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, Djalil Mukaddar beserta anggota DPRD Roby Nurlatu (Nasdem), Erwin Tanaya (Demokrat), Solihin Buton (PKS), Marsel Besan (Golkar), Arifin Latbual (PDIP) dan Rifai Takimpo (Perindo).

Dalam kesempatan tersebut, lMukaddar menyampaikan pada intinya bahwa, aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa akan ditampung sebagai bahan, dimana pihaknya bersama fraksi sedang membahas mekanisme pengusulan calon penjabat Bupati Buru.

“Kita saat ini sementara bersama fraksi-fraksi membahas mekanisme usulan calon Penjabat Bupati Buru untuk ditetapkan guna disampaikan ke Kemendagri dan menyisakan satu hari lagi untuk besok bisa disampaikan ke Jakarta.

Setelah mendengar penjelasan para wakil rakyat ini yang memberi garansi akan mengakomodir putera daerah, akhirnya para pendemo membubarkan diri.

Tolak Djalaludin

Sebelumnya, Cipayung juga menolak Salampessy dalam aksi demo di kawasan Simpang Lima Namlea, Sabtu (1/4) siang.

Posisi Djalaludin sebagai yang akan mengakhiri jabatan tahun pertama Mei mendatang, kini mulai digoyang dengan dalih dia bukan putera bupolo, dan masih ada banyak putera daerah yang cakap dan memenuhi syarat menjadi Penjabat Bupati.

Massa juga membagi-bagikan selebaran dengan tulisan berhuruf besar, “Tolak Penjabat Bupati Buru Untuk Diusulkan Kembali Sebagai Pejabat Bupati Buru Tahun 2023-2024, Desak DPRD untuk menetapkan tiga nama putra terbaik Kabupaten Buru guna siusulkan sebagai Penjabat Bupati Buru.”

Dalam isi selebarannya dijelas­kan, bahwa gerakan pemuda dan Cipayung yang digalang dalam aksi hari adalah murni gerakan aksi yang dilatar-belakangi oleh semangat untuk mengembalikan Kabupaten Buru dipimpin oleh anak asli Negeri Bupolo.

“Perlu masyarakat Kabupaten Buru dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat ketahui, sekali lagi bapak ibu masyarakat Kabupaten Buru wajib hukumnya mengetahui dan memahami, bahwa tepat pada hari selasa tanggal 4 April 2023, DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama yang akan diusulkan sebagai Penjabat Bupati Buru tahun 2023-2024,” lebih lanjut bunyi isi selebaran itu.

Karena hal itu, Gerakan Pemuda Buru dan Cipayung mengajak seantero masyarakat Kabupaten Buru untuk sama-sama turun ke jalan, mendesak 25 anggota DPRD Kabupaten Buru, agar segera mengusulkan 3 nama sebagai calon Penjabat Bupati Buru nanti, agar keseluruhan tiga nama itu adalah asli putra-putra daerah Kabupaten Buru.

“Perlu kami tegaskan Bahwa gerakan kami hari ini dimotori dan dibeking serta didasarkan atas kepentingan masyarakat Buru. Apa semangat masyarakat Kabupaten Buru itu? Semangat dan kepenti­ngan kami masyarakat Kabupaten Buru adalah kembalikan Kabupa­ten Buru kepada anak asli Buru,” tulis mereka.

Dengan dalih di atas, Cipayung berdalih sebagai anak Bupolo yang lebih berhak menikmatinya. Generasi Kabupaten Buru sudah siap untuk menjadi Penjabat Bupati Buru, siap untuk memimpin negeri ini.

“Karena itu biarkan kami yang mengurus negeri kami. Dulu kami belum siap, sekarang kami sudah siap,” suarakan OKP Cipayung ini.

Kepada 25 anggota DPRD Buru diingatkan, agar jangan menjual negeri ini kepada siapapun untuk memenuhi kepentingan politik, nafsu, harta, jabatan dan kekuasaan.

“Kami menolak saudara Djalaludin Salampessy untuk diusulkan kembali oleh DPRD sebagai calon Penjabat Buru tahun 2023-2024. 25 anggota DPRD dan ketua-ketua partai di Kabupaten Buru ini, sekali lagi kami ingatkan, jangan menjual negeri ini kepada siapapun,” lantang mereka.

Mereka juga meminta agar 25 anggota DPRD Kabupaten Buru menghapus nama Djalaludin Salampessy dari pengusulan penjabat Bupati Butu 2023-2024 mendatang.

“Sekali lagi kami tegaskan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Buru agar menghapus nama Djalaludin Salampessy dari daftar pengusulan Penjabat Bupati Buru 2023-2024,” lagi suara OKP Cipayung.

Selama melakukan unjuk rasa disana, para arotor silih berganti meneriakan penolakan terhadap Djalaludin dan mendesak DPRD Buru mengusulkan tiga nama selain Penjabat Bupati saat ini.

Sementara itu, Ketua IMM Kabupaten Buru, Gadry Fatsey didampingi Ketua HMI, Imran Barges dan Ketua GMNI, Taufik Fanolong usai melakukan aksi unjuk rasa kepada wartawan men­-jelaskan, kalau ia dan rekan-tekan OKP Cipayung lewat paripurna di DPRD Buru tanggal 4 April nanti untuk mengusulkan putera-putera terbaik dari Pulau Buru.

Gadry beralasan, belajar dari kepemimpinan saat ini konon ada banyak masalah tetapi tidak mampu dapat diselesaikan.

Ditanya siapa saja tiga nama yang mereka usulkan, Gardy, Imran dan Taufik, tidak mau menyebutkannya langsung.

Kata Gadry dan Imran, bila ada putera daerah yang cakap dan memenuhi syarat administrasi, maka orang-orang itu yang harus diperjuangkan oleh DPRD Buru ke pusat melalui Mendagri.

Gadry tetap tidak menginginkankan Djalaludin kembali diusulkan dalam tiga nama yang akan dikirim ke Mendagri.

Masih menurut dia, bila nanti ada nama Djalaludin di tiga nama, maka Cipayung menilai itu adalah kegagalan DPRD Buru. Alasannya, Penjabat yang sekarang gagal dalam memimpin Buru. (S-15)