TIAKUR, Siwalimanews- Bupati MBD Benyamin Noach mengikuti rapat koordinasi pengadaan ASN tahun 2024 dan uji publik RUU ASN yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Bupati mengaku, selaku pejabat pembina kepegawaian penting untuk hadir dan mengikuti rakor ini, karena membahas persiapan pengadaan ASN tahun 2024. Pasalnya, dalam rakor itu juga dirangkaikan dengan agenda penyerahan SK Menpan RB tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah tahun anggaran 2024.

Pemkab MBD juga telah mengusulkan sebanyak 3.934 formasi PNS dan PPPK, dengan rincian CPNS tenaga teknis sebanyak 919 kuota, tenaga kesehatan 200 kuota, sementara untuk PPPK tenaga teknis 2.144 kuota, serta tenaga guru 203 kuota dan tenaga kesehatan 468 kuota.

“Usulan tersebut berdasarkan hasil pendataan non ASN dan surat edaran dari Menpan RB yang meminta setiap pemkab wajib menyampaikan kebutuhan pegawai ASN pada tahun 2024. Jadi tidak benar kalau dibilang Pemkab MBD tidur pulas dan makan gaji buta,” tegas bupati.

Baca Juga: Laporan Belum Ditindaklanjuti, Pelapor Moenandar Datangi Bawaslu

Menurut bupati, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui hingga pengumuman jumlah formasi, baik di kementerian dan lembaga maupun provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

“Setelah rakor ini, seluruh persiapan proses pengadaan ASN akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan diatur oleh Kemenpan RB dan BKN. Besar harapan saya, formasi yang diusulkan ini bisa memenuhi kebutuhan ASN di Pemkab MBD,” harap bupati.

Sebelumnya dalam rakor itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya mengatakan, rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP serta SDM ASN untuk ibu kota nusantara.

“Pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174,” urai Menpan RB.(S-28)