PROVINSI Maluku merupakan salah satu wilayah kepulauan  di Indonesia yang letaknya diantara tiga lempeng tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, dilewati ring of fire (jalur cincin api), memiliki sesar-sesar aktif yang cukup banyak dan memiliki banyak pulau kecil dengan karakterisitik yang berbeda dengan pulau kontinental.

Akibatnya Maluku menjadi wila­yah yang memiliki tingkat kejadian multibencana yang tinggi sehingga dijuluki sebagai ‘Supermarket ben­cana’, artinya semua jenis bencana ada di Maluku.

Hal ini disampaikan Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, dalam sam­butannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten MBD Simon Dahoklory, pada Workshop Penyusunan Draft Nol Rencana Kontijensi Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten MBD, di Hotel Golden Nusantara Wakarleli, Selasa (11/4).

Ia menjelaskan, Kabupaten MBD dalam catatan Rencana Penang­gulangan Bencana (RPB) Provinsi Maluku, merupakan kabupaten yang memiliki ancaman multirisiko bencana tinggi dengan luas areal terancam sekitar 408.849 Ha dengan rata-rata penduduk terpapar sebanyak 38 orang per km³.

Lebih lanjut mengatakan, untuk gempabumi dan tsunami baik berdasarkan RPB Provinsi Maluku dan Kajian Risiko Bencana, Kabupaten MBD termasuk ancaman bencana tinggi dan risiko bencana sedang. Ini berarti tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di masing-masing pulau untuk menghadapi multibencana tersebut.

Menjawab kebutuhan ini, Peme­rintah Kabupaten MBD melalui Badan Penanggulangan Daerah (BPBD), selain melakukan pengua­tan kapasitas staf dalam komponen pentaheliks (Pemerintah, TNI-POLRI, Perguruan tinggi, Swasta-LSM, dan media massa), juga melakukan penyusunan dokumen rencana kontinjensi atau dokumen saat tanggap darurat bencana.

Kegiatan workshop ini merupakan suatu upaya sosialisasi dan edukasi dalam rangka membangun kesiap­siagaan dan ketangguhan ma­syarakat di Kabupaten MBD dalam menghadapi gempabumi dan tsunami.

Bupati berharap, edukasi harus terus digalakkan sehingga masya­rakat memiliki kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana terutama gempabumi dan tsunami.

Sementara itu, Analis Bencana BNPB, Dianita Agustinawati dalam sambutannya mengatakan, kegiatan penyusunan rencana kontijensi bertujuan untuk mendapatkan rumusan awal dokumen Rencana Kontijensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan implementasi BNPB dan Pemda terhadap Program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) dimana Kabupaten MBD adalah salah satu dari 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat, pemerintah daerah terpilih serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami.

“Penyusunan rencana kontingen­si ini penting dilakukan karena akan menjadi acuan dalam rangka me­nanggulangi lebih baik pada situasi darurat atau krisis dengan menetap­kan skenario dan tujuan,” ung­kapnya.

Ia berharap, semua stakeholder baik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, swasta dan masyarakat dapat berkolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam me­nangangi keadaan darurat atau bencana alam.

“Kami tetap berharap dukungan semua pihak dalam menangani keadaan darurat atau bencana alam, karena pada intinya yang namanya bencana adalah urusan dan tanggung jawab kita bersama,” harapnya. (S-08)