AMBON, Siwalimanews – Kasus pembunuhan Brigadir Josua yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, kini menjadi atensi hingga ke daerah.

Instruksi Kapolri tersebut disambut positif oleh Polda Maluku dan jajaran, dimana Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, mengaku siap dan konsisten menjalankan arahan Kapolri.

“Terkait dengan arahan bapak Kapolri, Saya selaku Kapolda Maluku menyatakan siap untuk menjalankan serta menindaklanjutinya,” tandas Kapolda kepada wartawan di Ambon, Jumat (19/8) kemarin.

Kapolda mengaku, telah memerintahkan seluruh jajarannya di Maluku untuk menindaklanjuti poin-poin penting yang menjadi arahan Kapolri.

“Saya sudah perintahkan setiap kasatker maupun satuan wilayah untuk menindaklanjuti arahan dari bapak Kapolri,” ujar Kapolda.

Terkait dengan sikap dan tanggung jawab setiap personel dalam menjalankan tugas, mantan Kapolda NTT ini menyampaikan, bahwa pihaknya telah menjalankan sistim reward and punisman, dimana bagi anggota yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, kepada anggota yang melanggar akan ditindak sesuai perbuatannya.

“Selama ini kami juga menerapkan sistem bagi setiap anggota yang berprestasi akan mendapat reward, sebaliknya bagi anggota yang melanggar pasti mendapat punishmen atau ditindak sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memberikan arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran Polri, termasuk Polda Maluku dan jajarannya, Kamis (18/8) terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) mengatakan berdasarkan hasil survey sejumlah lembaga dari bulan Desember 2021-Juli 2022, tercatat tingkat kepercayaan publik terhadap institusi polri meningkat.

Meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru kata Kapolri, karena adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara tahun 2022. Di mana, telah dilakukan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Namun, pasca peristiwa penembakan di Duren Tiga, tren positif kepercayaan publik langsung mengalami penurunan,” ucap Kapolri.

Disisi lain menurut Kapolri, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut hingga tuntas, mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus itu.

Dengan adanya fakta tersebut dipastikan, Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo.

“Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, pertaruhan marwah kita, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik, karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita,” tegas Kapolri.

Menurutnya, tim khusus akan terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus itu.

“Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan,”paparnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

Pelanggaran yang terjadi, kata dia, akan sangat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Karenanya, Sigit meminta seluruh personel Polri harus mendengar dan menyerap aspirasi ataupun keluhan atas laporan-laporan yang disampaikan masyarakat.

Sejak jauh hari, Kapolri mengaku telah menegaskan kepada semua jajaran untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), ilegal minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan, hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat.

“Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus ditindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,”tegasnya.

Kapolri juga meminta agar jajaran memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan hal tersebut. Ini untuk menjaga marwah institusi Polri agar menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik kedepannya.

“Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan

semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin,” pungkasnya. (S-10)