AMBON, Siwalimanews – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Geor­ge Watubun mengingat­kan Badan Penanggu­langan Bencana Daerah agar lebih antisipatif terhadap bencana di Maluku.

Peringatan ini diungkapkan Watubun kepada Siwa­limanews melalui pe­san WhatsApp, Senin (15/5), merepons ben­cana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Maluku.

Bencana alam yang terjadi belakangan merupakan akibat dari perubahan cuaca dan iklim yang mendorong ter­jadinya hujan dengan cura­han yang tinggi, sehingga merendam ratusan rumah bahkan pada beberapa lokasi terjadi tanah longsor.

Menurutnya, BPBD memiliki tugas untuk memastikan dampak dari bencana alam tidak menjadi berlarut-larut dirasakan masyarakat.

Artinya, ketika terjadi bencana alam, maka BPBD harus segera bergerak cepat untuk melakukan upaya mitigasi, termasuk penang­gulangan dengan melakukan pen­dataan terhadap warga terdampak.

“Tugas Badan Bencana harus lebih antisipatif dengan bergerak cepat melakukan pendataan jika terjadi bencana,” tegas Watubun.

BPBD Provinsi dan kabupaten dan kota kata Watubun, harus terus melakukan koordinasi terkait dengan bencana alam yang terjadi termasuk bantuan yang dapat diberikan guna meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.

Selain itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pattimura juga harus secara intensif terus mengabarkan keadaan cuaca terkini kepada masyarakat agar ada kewaspadaan dan antisipasi pun dapat dilakukan masyarakat khususnya yang tinggal di lereng gunung dan tepi aliran sungai.

Politisi PDIP Maluku ini pun menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati melakukan perjalanan ke mana saja karena cuaca ini berdampak pada keselamatan orang.

Waspadai Bencana

Terpisah, Walikota Ambon, Bo­dewin Wattimena meminta warga kota untuk tetap waspadai bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, yang sewaktu- waktu dapat terjadi dan mengancam keselamatan jiwa.

“Salah satu lokasi yang warganya kerap menjadi langganan kawasan air salak, Desa Waihero Kecamatan Baguala. Senin (15/5)

Banjir yang terjadi saat musim pe­nghujan di kawasan tersebut karena pendangkalan sungai Kali Air Salak.

“Persoalan banjir yang terjadi sepanjang tahun diakibatkan pen­dangkalan sungai efek dari kegiatan penambangan galian C yang ber­lokasi di bagian hulu,” ujar Watt­i­mena saat melakukan tinjauan di Desa Waiheru.

Sebagai langkah penanganan, ujarnya, Pemerintah Kota Ambon  telah menurunkan alat berat guna menormalisasi sungai. Dirinya  juga meminta peran stakeholder terkait terutama pemerintah desa dan pemilik usaha tambang galian.

“Harus ditindaklanjuti dengan perjanjian dengan pemilik usaha, upaya paling kurang tiap tiap tiga (bulan sekali lakukan normalisasi sungai, sebab ini akibat endapan residu dari usaha yang mereka jalankan,” terangnya.

Kepada warga air salak, Wattime­na berharap turut mendukung dalam upaya pembersihan aliran sungai yang dilakukan Pemkot dibantu TNI.

“Kita harap partisipasi masya­rakat untuk pembersihan, nanti di kordinasi dua kades baik Nania maupun Waiheru,” tandas Watti­mena. (Mg-1)