AMBON, Siwalimanews – Kedeputian III Badan Na­sional Pengelola Perbatasan melalui Keasdepan Infra­struktur Ekonomi dan Kesra menggelar rapat koordinasi penguatan peran guru mad­rasah, dalam upaya pening­katan sumber daya manusia di kawasan perbatasan Pro­vinsi Maluku.

Kegiatan yang digelar, Rabu (25/1) secara hybrid me­lalui daring dan luring dipu­sat­kan di Millenium Hotel Jakarta, dibuka oleh Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Raha­warin.

Sementara rakor itu dihadiri oleh para pejabat/perwakilan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Mad­ra­sah dan Direktorat Kuri­kulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Ke­menterian Agama, Direk­torat Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional, Perkum­pulan Guru Madrasah Indonesia, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Malu­ku, Asdep pada Kedeputian III Set­tap BNPP, Perencana Madya pada Keasdepan/Biro Settap BNPP serta Perencana Muda pada Keasdepan/Biro Settap BNPP.

Humas BNPP dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Kamis (26/1) men­jelaskan, pihak Kemenag me­nyampaikan beberapa pokok baha­san dan masukan antara lain, guru dan tenaga kependidikan Madrasah Kemenag menyiapkan dua bantuan untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yaitu, tunjangan khusus sebesar Rp1,5 juta/bulan bagi 4.700 guru serta bantuan inten­sif sebesar Rp350 ribu bagi 210 ribu guru.

Kemenag juga berencana untuk melakukan pembangunan MAN Insan Cendekia di Kalimantan Utara serta pembangunan Madrasah terin­tegrasi/satu atap (MI, MTs, MAN) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan akan direncanakan diba­ngun di seluruh kawasan perbata­san 3T.

“Kemenag hadir dengan program menyapa guru dengan 4K, yaitu kualifikasi guru, kompetensi guru, karir guru, dan kesejahteraan guru. Ta­hun 2022 Kemenag juga meng­ang­garkan dana sebesar Rp72 miliar untuk 4.700 guru,” tulis humas BNPP.

Dalam rilis tersebut juga dise­butkan, pihak Kemenag berkomit­men untuk melakukan peningkatan kompetensi guru di kawasan perba­tasan melalui program/kegiatan berbasis IT. Sementara terkait aspek peningkatan karir, Kemenag mem­buat aplikasi elekronik penilaian angka kredit guru madrasah, kemu­dian terkait aspek kompetensi guru dilakukan dengan skema pra jabatan di tahun 2023 untuk menyediakan kebutuhan guru di wilayah per­batasan.

Kendala yang dihadapi oleh para guru madrasah di kawasan perba­tasan adalah, jaringan internet dan telekomunikasi, serta kurangnya fasi­litator untuk pembinaan guru. Setiap tahun juga kemenag membe­rikan bantuan untuk madrasah, untuk itu perlu dilakukan elaborasi dengan BAZNAS, BNPP, dan ke­menag terkait bantuan dimaksud.

Selain itu, perlu dilibatkan juga Kementerian PAN-RB untuk peng­uatan madrasah negeri dan pening­katan kapasitas SDM guru di ka­wasan perbatasan.

Sementara pokok bahasan dan masukan dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM) yakni, pertama, berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 amandemen ke-4 me­ngamanatkan bahwa, negara mem­prioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk me­menuhi kebutuhan penyelengga­raan pendidikan nasional.

“Untuk itu PGM Indonesia meng­harapkan komitmen dari pemerintah pusat dan pemda untuk dapat memberikan alokasi anggaran sesuai dengan amanat UU, khususnya untuk pendidikan madrasah,” jelas pihak humas.

Kedua, PGM Indonesia Provinsi Maluku juga berharap, kesejah­teraan guru honorer madrasah serta sarana dan prasarana seperti jari­ngan internet dan telekomunikasi madrasah di kawasan perbatasan kiranya dapat ditingkatkan, ketiga, kesejahteraan guru honorer madra­sah di wilayah perbatasan kiranya dapat ditingkatkan.

Pasalnya, kehadiran PGM Indonesia Provinsi Maluku telah mem­berikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Pembangunan Ma­nusia (IPM) di kabupaten/kota, dengan banyak memberikan update terkait peningkatan kompetensi yang dapat diikuti oleh para guru madrasah di kawasan perbatasan Provinsi Maluku.

Empat, peningkatan kesejahteraan guru madrasah dapat dilakukan dengan konversi madrasah dibawah yayasan swasta menjadi madrasah negeri. Saat ini terdapat 412 lembaga pendidikan madrasah di Maluku bahkan kini kurang lebih sekitar 100 madrasah di Maluku sedang dalam proses menjadi madrasah negeri.

Kelima, kegiatan yang telah dila­kukan PGM Indonesia di Provinsi Maluku diantaranya adalah, pembi­naan guru daerah terpencil secara daring, pelatihan guru secara luring dan daring, membangun komunikasi aktif dengan para guru madrasah melalui Whatsapp, menyebarluas­kan program PGM Indonesia pusat hingga daerah, rapat secara luring dan daring, mengikuti kegiatan na­sional dan daerah, baik yang di­ada­kan oleh PGMI maupun mitra terkait dan pemberdayaan guru madrasah di daerah.

Enam, masalah krusial yang diha­dapi madrasah di Provinsi Maluku terkait dengan pengangkatan P3K guru honorer swasta, pemenuhan/pemerataan fasilitas pendidikan di madrasah, kesejahteraan guru honorer dengan upah dibawah UMR (Rp350 ribu/bulan), jaringan internet belum memadai dan tidak stabil, peningkatan kapasitas guru dibi­dang IT dan penambahan madrasah negeri di daerah-daerah Maluku.

“Keenam, BNPP diharapkan, da­pat fasilitasi untuk melibatkan Ke­menterian Desa PDTT dalam, rangka membahas permasalahan para guru madrasah di daerah 3T dan kawasan perbatasan dan ketujuh, salah satu program/kegiatan PGM Indonesia adalah pengembangan UMKM guru madrasah, untuk itu perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut dengan program/kegiatan di BAZNAS, sehi­ngga dapat mendukung penguatan kapasitas guru madrasah di kawa­san perbatasan,” beber humas.

Untuk pokok bahasan dan masu­kan dari BAZNAS dalam rilis itu disebutkan, peraturan BAZNAS No­mor: 3 tahun 2018 tentang Pendis­tribusian dan Pendayagunaan Za­kat. Pendistribusian terkait dengan program short term dan pendaya­gunaan terkait dengan program long term, salah satunya untuk program pendidikan, dimana program pen­didikan BAZNAS terfokus untuk beasiswa.

Kontribusi BAZNAS dalam pe­nyia­pan SDM masa depan, dian­taranya melalui program beasiswa. Salah satu delapan program prioritas pendistribusian dan pendaya­gu­naan BAZNAS adalah, program beasiswa BAZNAS seperti melalui program beasiswa khusus untuk daerah 3T dan Indonesia Timur yang inline dengan penguatan peran guru madrasah dalam upaya peni­ngkatan SDM di kawasan perba­tasan Maluku, selanjutnya perlu elaborasi dan kolaborasi antara BAZNAS, BNPP, Kemenag, dan PGM Indonesia.

“Diharapkan kepada PGM Indonesia untuk dapat melakukan sosia­lisasi terkait ketersediaan beasiswa khusus untuk Daerah 3T dan Indonesia Timur. mengingat pentingnya penguatan SDM di masa depan, BAZNAS berupaya untuk melaku­kan penguatan terhadap penguatan program beasiswa yang sudah ada dan akan memperbanyak jenis beasiswa,” tandas pihak humas.

BAZNAS juga melalui model pengentasan kemisikinan zakatno­mics melakukan pemberdayaan sosial, pemberdayaan advokasi/dak­wah, dan pembangunan kapasitas. Hal tersebut diharapkan dapat diko­laborasikan untuk penguatan peran guru madrasah dalam upaya peni­ng­katan SDM di kawasan perba­tasan terutama di Provinsi Maluku.

Saat ini juga terdapat 14 anak dari kota/kabupaten di Provinsi Maluku yang mendapatkan program beasis­wa Cendekia dari BAZNAS.

Untuk tindak lanjut dari rapat ini menurut Humas BNPP, sesuai Per­mendagri Nomor: 84 tahun 2022 ten­tang Pedoman Penyusunan AP­BD tahun anggaran 2023, poin ke-48 me­nyatakan, pemda dapat me­nye­dia­kan alokasi anggaran dalam APBD 2023 antara lain untuk madrasah, pe­santren, serta pendidikan agama, termasuk guru madrasah, guru, pengawas, dan beserta peserta didik­nya di bawah binaan Kemenag, seperti yang telah dilakukan oleh pemda kabupaten/kota di Jawa Barat.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga mengasuransikan guru madra­sah sebesar Rp22 miliar, sehingga guru madrasah negeri di Jawa Barat mendapatkan asuransi kematian sebesar 41 juta rupiah. Ini diharap­kan komitmen dari stakeholder terkait untuk mendukung peraturan tersebut, sehingga diperoleh kese­jah­teraan guru madrasah dan peningkatan kompetensi SDM guru madrasah di kawasan perbatasan.

“Kemenag sebagai anggota BNPP dan mitra Asisten Deputi Infra­struk­tur Ekonomi dan Kesra diharapkan dapat menjalin komunikasi kembali terkait progres pembangunan infra­struktur layanan sosial dasar di kawasan perbatasan yang dilakukan oleh Kemenag,” jelas humas.

Dalam rangka peningkatan kapa­sitas SDM guru madrasah juga da­lam rilis itu disebutkan perlu dila­kukan elaborasi dan kolaborasi ter­hadap program/kegiatan lebih lan­jut, serta pengawalan secara ber­sama-sama antara BNPP, BAZNAS, Kemenag, PGM Indonesia.

Untuk diketahui, narasumber yang dihadirkan masing-masing, Direktur Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Ahmad Fikri, Direk­tur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, Kasubdit Kelem­bagaan dan Kerja Sama Madrasah Kementerian Agama Papay Sup­riatna, serta Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia H. Yaya Ropandi. (S-06)