AMBON, Siwalimanews – Kedeputian III Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra menggelar rapat koordinasi penguatan peran guru madrasah, dalam upaya peningkatan SDM di kawasan perbatasan Provinsi Maluku.

Kegiatan yang digelar, Rabu (25/1) secara hybrid melalui daring dan luring dipusatkan di Millenium Hotel Jakarta, dibuka oleh Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin.

Sementara rakor itu dihadiri oleh para pejabat/perwakilan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, Direktorat Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Maluku, Asdep pada Kedeputian III Settap BNPP, Perencana Madya pada Keasdepan/Biro Settap BNPP serta Perencana Muda pada Keasdepan/Biro Settap BNPP.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan maisng-masing, Direktur Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Ahmad Fikri, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zain, Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama Madrasah Kementerian Agama Papay Supriatna, serta Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia H. Yaya Ropandi.

Humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (26/1) menjelaskan, pihak Kemenag menyampaikan beberapa pokok bahasan dan masukan, antara lain, guru dan tenaga kependidikan Madrasah Kemenag menyiapkan dua bantuan untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yaitu, tunjangan khusus sebesar Rp1,5 juta/bulan bagi 4.700 guru serta bantuan intensif sebesar Rp350 ribu bagi 210 ribu guru.

Baca Juga: 243 PPS Kabupaten Bursel Dilantik

Kemenag juga berencana untuk melakukan pembangunan MAN Insan Cendekia di Kalimantan Utara serta pembangunan madrasah terintegrasi/satu atap (MI, MTs, MAN) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan akan direncanakan dibangun di seluruh kawasan perbatasan dan 3T.

“Kemenag hadir dengan program menyapa guru dengan 4K, yaitu kualifikasi guru, kompetensi guru, karir guru, dan kesejahteraan guru. Tahun 2022 Kemenag juga menganggarkan dana sebesar Rp72 miliar untuk 4.700 guru,” tulis humas BNPP.

Masih dalam rilis tersebut juga disebutkan, pihak Kemenag berkomitmen untuk melakukan peningkatan kompetensi guru di kawasan perbatasan melalui program/kegiatan berbasis IT. Sementara terkait aspek peningkatan karir, Kemenag membuat aplikasi elekronik penilaian angka kredit guru madrasah, kemudian terkait aspek kompetensi guru dilakukan dengan skema pra jabatan di tahun 2023 untuk menyediakan kebutuhan guru di wilayah perbatasan.

Kendala yang dihadapi oleh para guru madrasah di kawasan perbatasan adalah, jaringan internet dan telekomunikasi, serta kurangnya fasilitator untuk pembinaan guru. Setiap tahun juga kemenag memberikan bantuan untuk madrasah, untuk itu perlu dilakukan elaborasi dengan BAZNAS, BNPP, dan kemenag terkait bantuan dimaksud.

Selain itu, perlu dilibatkan juga Kementerian PAN-RB untuk penguatan madrasah negeri dan peningkatan kapasitas SDM guru di kawasan perbatasan.

Sementara pokok bahasan dan masukan dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM) yakni, pertama, berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 amandemen ke-4 mengamanatkan bahwa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Untuk itu PGM Indonesia mengharapkan komitmen dari pemerintah pusat dan pemda untuk dapat memberikan alokasi anggaran sesuai dengan amanat UU, khususnya untuk pendidikan madrasah,” jelas pihak humas.

Kedua, PGM Indonesia Provinsi Maluku juga berharap, kesejahteraan guru honorer madrasah serta sarana dan prasarana seperti jaringan internet dan telekomunikasi madrasah di kawasan perbatasan kiranya dapat ditingkatkan, ketiga, kesejahteraan guru honorer madrasah di wilayah perbatasan kiranya dapat ditingkatkan.

Pasalnya, kehadiran PGM Indonesia Provinsi Maluku telah memberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota, dengan banyak memberikan update terkait peningkatan kompetensi yang dapat diikuti oleh para guru madrasah di kawasan perbatasan Provinsi Maluku.

Empat, peningkatan kesejahteraan guru madrasah dapat dilakukan dengan konversi madrasah dibawah yayasan swasta menjadi madrasah negeri. Saat ini terdapat 412 lembaga pendidikan madrasah di Maluku bahkan kini kurang lebih sekitar 100 madrasah di Maluku sedang dalam proses menjadi madrasah negeri.

Kelima, kegiatan yang telah dilakukan PGM Indonesia di Provinsi Maluku diantaranya adalah, pembinaan guru daerah terpencil secara daring, pelatihan guru secara luring dan daring, membangun komunikasi aktif dengan para guru madrasah melalui Whatsapp, menyebarluaskan program PGM Indonesia pusat hingga daerah, rapat secara luring dan daring, mengikuti kegiatan nasional dan daerah, baik yang diadakan oleh PGMI maupun mitra terkait dan pemberdayaan guru madrasah di daerah.

Enam, masalah krusial yang dihadapi madrasah di Provinsi Maluku terkait dengan pengangkatan P3K guru honorer swasta, pemenuhan/pemerataan fasilitas pendidikan di madrasah, kesejahteraan guru honorer dengan upah dibawah UMR (Rp350 ribu/bulan), jaringan internet belum memadai dan tidak stabil, peningkatan kapasitas guru dibidang IT dan penambahan madrasah negeri di daerah-daerah Maluku.

“Keenam, BNPP diharapkan, dapat fasilitasi untuk melibatkan Kementerian Desa PDTT dalam, rangka membahas permasalahan para guru madrasah di daerah 3T dan kawasan perbatasan dan ketujuh, salah satu program/kegiatan PGM Indonesia adalah pengembangan UMKM guru madrasah, untuk itu perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut dengan program/kegiatan di BAZNAS, sehingga dapat mendukung penguatan kapasitas guru madrasah di kawasan perbatasan,” beber humas.

Untuk pokok bahasan dan masukan dari BAZNAS dalam rilis itu disebutkan, peraturan BAZNAS Nomor: 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pendistribusian terkait dengan program short term dan pendayagunaan terkait dengan program long term, salah satunya untuk program pendidikan, dimana program pendidikan BAZNAS terfokus untuk beasiswa.

Kontribusi BAZNAS dalam penyiapan SDM masa depan, diantaranya melalui program beasiswa. Salah satu delapan program prioritas pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS adalah, program beasiswa BAZNAS seperti melalui program beasiswa khusus untuk daerah 3T dan Indonesia Timur yang inline dengan penguatan peran guru madrasah dalam upaya peningkatan SDM di kawasan perbatasan Maluku, selanjutnya perlu elaborasi dan kolaborasi antara BAZNAS, BNPP, Kemenag, dan PGM Indonesia.

“Diharapkan kepada PGM Indonesia untuk dapat melakukan sosialisasi terkait ketersediaan beasiswa khusus untuk Daerah 3T dan Indonesia Timur. mengingat pentingnya penguatan SDM di masa depan, BAZNAS berupaya untuk melakukan penguatan terhadap penguatan program beasiswa yang sudah ada dan akan memperbanyak jenis beasiswa,” tandas pihak humas.

BAZNAS juga melalui model pengentasan kemisikinan zakatnomics melakukan pemberdayaan sosial, pemberdayaan advokasi/dakwah, dan pembangunan kapasitas. Hal tersebut diharapkan dapat dikolaborasikan untuk penguatan peran guru madrasah dalam upaya peningkatan SDM di kawasan perbatasan terutama di Provinsi Maluku.

Saat ini juga terdapat 14 anak dari kota/kabupaten di Provinsi Maluku yang mendapatkan program beasiswa Cendekia dari BAZNAS.

Untuk tindak lanjut dari rapat ini menurut Humas BNPP, sesuai Permendagri Nomor: 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023, poin ke-48 menyatakan, pemda dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD 2023 antara lain untuk madrasah, pesantren, serta pendidikan agama, termasuk guru madrasah, guru, pengawas, dan beserta peserta didiknya di bawah binaan Kemenag, seperti yang telah dilakukan oleh pemda kabupaten/kota di Jawa Barat.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga mengasuransikan guru madrasah sebesar Rp22 miliar, sehingga guru madrasah negeri di Jawa Barat mendapatkan asuransi kematian sebesar 41 juta rupiah. Ini diharapkan komitmen dari stakeholder terkait untuk mendukung peraturan tersebut, sehingga diperoleh kesejahteraan guru madrasah dan peningkatan kompetensi SDM guru madrasah di kawasan perbatasan.

“Kemenag sebagai anggota BNPP dan mitra Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra diharapkan dapat menjalin komunikasi kembali terkait progres pembangunan infrastruktur layanan sosial dasar di kawasan perbatasan yang dilakukan oleh Kemenag,” jelas humas.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM guru madrasah juga dalam rilis itu disebutkan perlu dilakukan elaborasi dan kolaborasi terhadap program/kegiatan lebih lanjut, serta pengawalan secara bersama-sama antara BNPP, BAZNAS, Kemenag, PGM Indonesia. (S-06)