AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan menggelar rapat koordinasi fasilitasi Pengelolaan Infratsruktur fisik kawasan perbatasan negara.

Kegiatan yang digelar Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastuktur Kawasan Perbatasan, yang dipusatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat 5 hingga 7 Oktober kemarin, dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin.

“Sementara yang hadiri rapat ini berasal dari unsur Bappeda dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi dan  kabupaten/kota di 15 provinsi dan 54 kabupaten/kota pada kawasan perbatasan serta para pejabat dan staf di Lingkup BNPP yang dilakukan secara hybrid,” tulis Humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Sabtu (8/10).

Sedangkan narasumber yang dihadirkan dalam rakor tersebut kata rinci humas yakni, Plt Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas M Roudo, Kabag Perencana, Kementerian Perhubungan Bernadatte E S M, Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran, Kementerian Desa PDTT Dadang Hermawan, Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian PUPR Enda Gusti, Kasubdit Perencanaan Teknis pada Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR Erik Aldrin, Perencana Muda pada Biro Perencanaan, Kementerian ESDM Agus Nurhudoyo, Perencancana Muda pada Biro Perencanaan, Kementerian Kominfo Neno Prayitno, Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koor Substansi Wilayah II Subdit PU, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Abdul Aziz.

Materi yang disampaikan pihak Kementerian PPN/Bappenas dalam rakor itu, terkait dengan program-program pembangunan, khususnya bidang infrastruktur yang masih belum dapat dituntaskan hingga tahun 2022, diharapkan dapat dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2023 dan 2024, hal ini perlu dilakukan untuk menjamin terpenuhinya target RPJMN 2020-2024 sesuai amanat Presiden.

Baca Juga: Kejuaraan Futsal Jadi Ajang Pembinaan Mental Pemuda

“Kementerian Perhubungan sendiri dalam paparannya menjelaskan tentang anggaran pembangunan sarpras transportasi  di lokasi prioritas Perbatasan di tahun 2020 sebesar Rp514.293.346.296 dengan jumlah kegiatan D/L/U sebanyak 58 kegiatan, kemudian di tahun 2021 Rp852.495.471 dengan jumlah kegiatan D/L/U sebanyak 62 kegiatan, selanjutnya di tahun 2021 juga sebesar Rp. 197.658.192.000 dengan jumlah kegiatan D/L/U sebanyak 14 kegiatan,” urai pihak humas.

Selain itu pihak Kemenhub juga memaparkan rencana pembangunan transportasi D/L/U tahun 2023 yang akan dilaksanakan di 6 provinsi, sedangkan tahun 2024  akan dilaksanakan di 7 provinsi. Capaian implementasi Kemenhub dalam mendukung kawasan perbatasan, masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai rencana, dikarenakan adanya keterbatasan fiskal.

Untuk Kementerian Desa PDTT, menyebutkan, tentang arah kebijakan pembagunan Kemendes PDTT tahun 2020-2024 yakni peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang, terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah di daerah afirmasi.

Kemudian, hasil forum sinkronisasi dan harmonisasi usulan Tansdes 2023, dimana hasil penilaian forum sinkronisasi dan harmonisasi telah sesuai pagu indikatif yang telah ditetapkan dan dialokasikan untuk 84 kabupaten lokasi prioritas DAK Tematik 3. Dari 496 usulan, sementara disetujui 200 usulan, dengan nilai Rp750 miliar, sebagian besar usulan yang disetujui ada pada menu pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis sebanyak 115 usulan senilai Rp632 Miliar (85% dari pagu) dengan rencana output sebanyak 305 km.

“Untuk tahun anggaran 2023 diutamakan penuntasan lanjutan 2021 dan 2022 atau kegiatan baru yang memungkinkan dituntaskan dalam 1-2 tahun anggaran,” tutur humas.

Sedangkan evaluasi usulan kegiatan DAK transportasi perdesaan pada kawasan perbatasan, perlu ditingkatkan sosialisasi rencana induk pengembangan kawasan perbatasan sebagai pedoman pemda dalam sistem kegiatan pada lokasi prioritas perbatasan, agar dapat memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang tersedia, serta mendorong kepala daerah agar program kegiatan di lokasi prioritas menjadi salah satu program prioritas daerah.

Kementerian PUPR pada kesmepatan itu juga menyampaikan strategi pencapaian Infrastruktur yakni, optimalisasi hasil pembangunan/OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi) melalui penyelesaian infrastruktur yang sedang dalam tahap konstruksi, prioritas program berdasarkan prioritasi PSN, major project, dan renstra PUPR 2020-2024, selanjutnya prioritas program arahan direktif dan commited project tanggap darurat dan penanganan bencana serta potensi alternatif financing investasi bidang konstruksi.

“Untuk Ditjen Bina Marga/Kementerian PUPR menyampaikan tentang pemenuhan target renstra pembangunan jalan Bina Marga tahun 2020-2024 sepanjang 3000 km, sisa penanganan sesuai target renstra untuk 2023-2024 sepanjang 1.925,02 km, termasuk backlog dari tahun 2020-2022. Rata -rata 30% dari alaokasi DIPA untuk pembangunan jalan didukung oleh SBSN yang seluruhnya mendukung pemenuhan renstra dan prioritas nasional,” urai humas.

Kementerian ESDM sendiri pada kesmepatan itu, memaparkan strategi dan program pencapaian rasio elektrifikasi 100% melistriki desa belum berlistrik, Pengalihan desa berlistrik LTSHE dan Non PLN, serta melistriki dusun belum berlistrik yang meliputi, perluasan jaringan (Grid Extension) untuk desa yang dekat dengan jaringan eksisting. Dan grid extension, menjadi pilihan utama melistriki dusun belum berlistrik.

Mini grid juga dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, dengan memanfaatkan potensi EBT setempat untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Pembangkit EBT + SPEL + APDAL, untuk melistriki desa belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar (scattered), sehingga membangun jaringan listrik tidak dimungkinkan.

“Dari Kemenkominfo menyebutkan soal fokus renstra mereka tahun 2020-2024 yakni, membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadbrand di seluruh Indonesia, mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintah, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital,” jelas humas.

Selain itu juga Kemenkominfo juga memperkuat ketahanan nasional dan komunikasi publik dengan menyediakan BTS  dan AI di kawasan perbatasan. Kemenkominfo melalui BAKTI Kominfo juga mendukung penyediaan BTS di kawasan perbatasan negara sebagai lokus prioritas pada Renstra Kominfo 2020-2024.

Untuik capaian pembangunan, akses internet di kawasan perbatasan (Lokpri, PKSN, PLBN, dan PPKT) sebanyak 1.964 akses internet. Rencana pembangunan akses internet tahun 2023-2024 sebanyak 80 ribu  lokasi di seluruh Indonesia.

Ditjen Bina Bangda pada Kemendagri pada kesmepatan itu juga menjelaskan, berdasarkan data APBD, dukungan infrastruktur daerah bidang jalan dan urusan pekerjaan umum tahun 2022 untuk lokpri, penganggaran tesebar ada di sub kegiatan rekonstruksi jalan.

Rapat yang ditutup oleh Sekretaris BNPP itu dengan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yakni, K/L diharapkan dapat melakukan review terhadap pelaksanaan Perpres No 118 /20202 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ( RENDUK PBWN-KP).

Review dimaksud dilakukan untuk dapat memastikan, Renduk PBWN-KP terakomodir ke dalam penyusunan RKP  dan RENJA K/L 2024. Selain itu, pemda diharapkan untuk dapat mencermati Renduk khususnya berkaitan dengan program/kegaiatan apa saja yang sudah dilakasanakan oleh K/L sesuai Renduk.

“Program/kegiatan yang belum/akan dilaksanakan oleh K/L dan sesuai Renduk yakni, program/kegiatan apa saja yang tidak tertuang dalam Renduk tetapi telah dan akan dilaksanakan oleh K/L di kawasan perbatasan, khususnya di 18 PKSN dan 222 Lokpri,” papar humas.

Pihak humas juga menyebutkan, Bappeda Provinsi dan kab/kota bersama BPPD, diminta untuk menggunakan Renduk PBWN-KP sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD di wilayahnya masing-masing dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang sudah berjalan selama ini. (S-06)