AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui keasdepan infrastruktur pemerintah menggelar penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan di kawasan perbatasan negara (KPN) tahun 2022.

Kegiatan yang berlangsung di  Holiday Inn Pasteur, Bandung, Jawa Barat itu menghadirkan para peserta dari Kepala Badan/Biro yang membidangi pengelolaan perbatasan di provinsi, Kepala Badan/Bagian yang membidangi pengelolaan perbatasan di kabupaten/kota, para camat di kawasan perbatasan negara, serta pejabat dan staf di lingkungan BNPP.

Sementara narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan itu yakni, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP, Komandan Korem 121 Alambhana Wanawai, Wakapolda Sulawesi Tengah, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Plt Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR BAZNAS, Kabag Perencanaan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Analis Ahli Madya pada Ditjen Dukcapil Kemendagri serta Perencana Ahli Madya Setjen Kemensos.

“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan di kawasan perbatasan negara dalam mendukung agenda kebijakan nasional di Kawasan perbatasan,” tulis humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Jumat (16/9).

Sekretaris BNPP Restuardy Daud saat membuka kegiatan itu mengatakan, kegiatan ini memiliki makna strategis sebagai forum bagi camat dan aparatur di perbatasan untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait beberapa hal, serta untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi camat di kawasan perbatasan.

“Forum ini juga diharapkan agar berlanjut pelaksanaannya minimal satu kali dalam setahun,” ujar Humas mengikuti ucapan Sekretaris BNPP.

Menurutnya, para camat juga mempunyai peran sebagai garda terdepan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan ke masyarakat untuk tetap tenang dalam pengendalian Inflasi serta, para camat diminta untuk membantu mengawal penyaluran bansos/BLT agar tepat sasaran, dan mengawasi data dari tingkat musyawarah desa hingga ke kecamatan.

Untuk sesi pertama tulis pihak Humas terkiat dengan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasa negara. Pada topik ini narasumber menegaskan pada pembangunan infrastruktur, tidak hanya melihat dari aspek kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara (KPN).

Dalam kebijakan penguatan hankam di wilayah perbatasan dan PPKT, terdapat 6 proyek prioritas yang menjadi fokus pengawalan Kemenko Polhukam, diantaranya pembangunan Pos Pamtas, Pos AL, Pos Polisi sub sector di perbatasan, PLBN dan JIPP, fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan, dan koordinasi perencanaan serta fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarpras di PPKT tidak berpenduduk.

“Terkait dengan pemilu dan pilkada serentak 2024, diharapkan para camat sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat di lapangan agar dapat meminimalisir dan menghilangkan potensi-potensi permasalahan serta kerawanan yang pernah terjadi diantaranya kasus money politik, pelanggaran administrasi, manipulasi data,  politik praktis oknum, serta berita hoaks dan provokasi,” jelas humas.

Sedangkan untuk sesi ke dua, dengan topik Kesiapan pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Penguatan Kelembagaan serta Pembumian Nilai Pancasila di KPN.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kawasan perbatasan dapat dilaksanakan melalui pendidikan politik kebangsaan oleh camat, berkerjasama dengan kesbangpol, KPU daerah, organisasi kemasyarakatan, Parpol, pers, dan stakeholder lainnya.

Sementara terkait dengan pemilu dan pilkada serentak 2024, diharapkan para camat sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat di lapangan agar dapat memberikan kontribusi untuk turut menyukseskan agenda nasional ini.

“Sasaran dan target partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah 75% dan pentingnya bagi seluruh ASN di Kawasan perbatasan untuk mengedepankan Netralitas,” tulis pihak humas lagi

Masih dalam rilis Humas BNPP juga disebutkan, Pancasila sebagai dasar negara adalah pemersatu bangsa. Dimana camat harus mampu mensosialisasikan nilai-nilai pancasila agar dapat diaktualisasikan, diimplementasikan, dibudayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Camat juga diharapkan mampu menyadarkan serta memberikan edukasi kepada warga di perbatasan terkait pentingnya dokumen kependudukan, dimana NIK merupakan nomor identitas tunggal untuk segala urusan pelayanan publik.

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan percepatan perekaman adalah dengan program “jemput bola” baik secara rutin maupun sesuai permintaan instansi/kelompok masyarakat. Sementara berkaitan dengan pembangunan sarpras pemerintahan di KPN, tahun 2023 akan dilaksanakan rapat pleno pada bulan September tahun ini untuk melakukan screening terhadap usulan kegiatan pembangunan dari pemda, berdasarkan kriteria dan prioritas nasional, dengan melihat proposal usulan yang masuk pada tahun sebelumnya.

Sedangkan terkait dengan tambahan penghasilan camat perbatasan, perkembangan terkini mengenai penyusunan Permendagri yang mengatur tentang insentif khusus untuk camat perbatasan, sebagai tindak lanjut regulasi PP 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Ditjen Bina Adwil Kemendagri sedang merumuskan kebijakan terkait formula dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Permendagri tersebut.

Untuk sesi ketiga dengan topik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Strategi Penanganan Stunting di KPN disebutkan, dalam struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan, kedudukan camat adalah sebagai ketua pelaksana, dengan kepala puskesmas sebagai wakil ketua.

Dalam hal ini, peran camat salah satunya adalah mengadakan rakorcam, dalam rangka pengendalian program kegiatan percepatan penurunan stunting yang melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya agar terlaksana secara konvergen dan terintegrasi.

Sementara, peran BAZNAS dalam mendukung transformasi mustahik menjadi muzaki di perbatasan negara dari sisi ekonomi pedesaan, yaitu dengan mengadakan program balai ternak, lumbung pangan, dan pemberdayaan ekonomi pesantren.

Sedangkan dari segi layanan mustahik, diantaranya program rumah sehat BAZNAS, sekolah dan beasiswa cendekia BAZNAS, dan zakat community development. Salah satu strategi pemerintah dalam penanagan kemiskinan dampak pandemi Covid-19 adalah, dengan menekan pengeluaran masyarakat, yang didukung dengan program bansos berupa sembako, PKH, KIS, KIP, hunian murah bersubsidi, dan rehabilitasi rumah sejahtera terpadu.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatinkesos, Kemensos sudah valid dengan data Dukcapil Kemendagri, yaitu sebanyak 146 juta jiwa. Kemensos terus melakukan perbaikan data dengan melibatkan pemda dan masyarakat, salah satunya dengan penambahan menu “usul sanggah” pada aplikasi cekbansos.kemensos.go.id sebagai terobosan untuk mengantisipasi agar bansos tidak salah sasaran,” tambah humas

Untuk program perlindungan sosial pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 yang terjadi, karena adanya kebijakan pemerintah, antara lain program BLT minyak goreng dengan target 20,65 juta KPM yang disalurkan sekaligus pada bulan April 2022, dan yang saat ini sedang direalisasikan adalah BLT BBM yang targetnya adalah 20,65 juta KPM dan disalurkan dua kali pada bulan september dan november 2022.(S-06)