AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Penge­lolaan Per­batasan (BNPP) akan memba­ngun sejum­lah jalan di Kabupaten Ma­luku Tenggara.

Karena itu, Tim BNPP te­lah me­lakukan kunjungan lapangan berupa tracking jalan infrastrur dan infra­struktur lainnya di Kabu­paten Maluku Tenggara pada 12-15 juli.

Tim yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Infra­struktur Kawa­san Perba­tasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin itu dilakukan di empat keca­matan lokasi prio­ritas per­batasan, yakni, Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, dan Kei Besar Selatan Barat.

“Kunjungan lapangan ini dilak­sa­nakan dalam rangka menge­ta­hui kondisi eksisting ruas jalan/jem­batan, sarana prasarana trans­­portasi, energi listrik, dan sarana telekomunikasi di keca­matan yang jadi lokasi prioritas (Lok­pri) kawasan perbatasan,” tulis humas BNPP dalam rilisnya yang diterima Siwa­lima, Sabtu (16/7).

Dari hasil tracking jalan yang dilaksanakan oleh tim infrastruktur fisik, diketahui terdapat putusnya akses jalan antar desa di Kampung Ohoiel Kecamatan Kei Besar aki­bat abrasi pantai, kemudian Pem­da Malra juga mengusulkan pem­bangunan Rumah Sakit Pratama Kei Besar yang bersumber dari APBN, serta akses jalan menuju rencana usulan pembangunan RS Pratama Kei Besar masih dalam kondisi tanah.

Di Kecamatan Kei Besar Utara Timur tim juga menemukan, ruas jalan provinsi lingkar pulau yang menuju ke kampung-kampung di kecamatan ini masih banyak dalam keadaan berbatu dengan kondisi rusak berat, serta terdapat jembatan yang roboh di Kampung Reyamru yang merupakan akses dari Elat ke Holai, yang menga­kibatkan terpu­tusnya akses trans­portasi kenda­raan roda 4, namun masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 2.

Selain itu terdapat pembangu­nan jembatan di Kampung Holai yang sudah ada badannya, namun belum ada bentangan jembatan, dikarenakan kurangnya anggaran dari kementerian/lembaga, yang mengakibatkan terhentinya pem­ba­ngunan jembatan dengan panjang 50 meter.

“Kemudian, kondisi eksisting jembatan besi sepanjang 30 meter di Holai tersedia, namun kemiri­ngan struktur tanah berbukit menyebabkan sulitnya akses yang ditempuh menuju Kampung Ohi­raut dan Kantor Kecamatan Kei Besar Utara Timur, serta terdapat 30 ruas Jalan strategis desa di kecamatan ini yang masih tanah dan sebagian sudah dibangun me­lalui dana aspirasi,” beber pihak humas.

Untuk Kecamatan Kei Besar Se­latan, tim menemukan akses dari Kecamatan Kei Besar menuju kecamatan ini melewati ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi baik hingga rusak (rata-rata sedang dalam proses pengerjaan/perbai­kan dengan jenis perkerasan lapis aspal).

Kemudian, pada titik akhir di kecamatan itu berhenti di Dermaga Kampung Tamangil sebagai salah satu dermaga alternatif menuju Ke­camatan Kei Besar Selatan Barat, diakibatkan belum tembusnya akses jalan menuju Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

Untuk Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, akses dari Keca­matan Kei Besar Selatan menuju ke kecamatan ini menggunakan moda transportasi laut seperti kapal dan speedboat karena tidak ada akses jalan darat (masih jalan setapak melalui hutan).

Selanjutnya, banyak kampung disepanjang pantai bagian barat yang menggantungkan moda transportasi laut untuk mobilitas sehari-hari, karena tidak ada jalan darat yang layak untuk dilewati (ada jalan setapak yang melewati hutan-hutan dengan medan tanah berlumpur).

“Jalan yang dilewati sebagian berstatus jalan kabupaten dengan kondisi cukup baik, sudah beraspal dan ada beberapa titik jalan yang berlubang. Terdapat juga ruas jalan desa Ruas Weduarfer, kemudian tapal batas dan ruas jalan desa Kampung UAT-NGAN dengan kondisi cukup baik/rusak ringan. Untuk  mobilitas masya­rakat di kecamatan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca (gelombang laut dan angin) karena hanya mengandalkan perahu untuk mengakses desa-desa/kecamatan yang lain,” urai humas.

Untuk itu, sangat diperlukan percepatan pembangunan ruas jalan tembus (Weduar – Kilwat) yang menghubungkan Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kei Besar Selatan Barat. Untuk masalah listrik ternyata pada umumnya kondisi listrik di 4 kecamatan lokpri ini relatif baik, dengan sumbernya dari PLN dan tenaga surya (solarcell).

Walaupun dmeikian, masih terdapat akses telekomunikasi (2G/3G/4G) yang belum stabil dan beberapa titik yang masih blankspot/tidak ada sinyal. Padahal 15 tower Base Transceiver Station (BTS) sudah terpasang pada seluruh lokpri dan sudah diakses sebanyak 64 desa di wilayah lokpri perbatasan.

Karena itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin kepada wartawan di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Jumat (15/7) mengatakan, pihaknya sudah melakukan tracking terhadap sejumlah akses jalan di Kabupaten Maluku Tenggara, guna melihat seberapa parah tingkat jalan yang masih terisolasi hingga saat ini.

“Kita sudah lihat jalan yang masih terisolasi yang mungkin karena keterbatasan APBD sebagaimana perintah Mendagri Tito Karnavian,” ujar Rahawarin.

Menurutnya, dari proses tracking jalan yang dilakukan pihaknya telah menemukan beberapa titik yang memang perlu diintervensi oleh BNPP melalui kementerian dan lembaga mitra BNPP, misalnya Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Walaupun, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Malra tidak separah dengan kondisi yang ada di Kabupaten Nunukan, tetapi patut dan menjadi kewajiban dari BNPP untuk dituntaskan ditahun-tahun kedepan.

Selain infrastruktur jalan, BNPP juga melihat beberapa infrastruktur utama lain seperti ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan hasilnya memang harus diperhatikan lebih baik lagi..

“Selain infrastruktur jalan, kita juga lihat listrik dan sudah ditanya dari sebelumnya dinyalakan hanya 12 jam, kini sudah menjadi 24 jam, tetapi belum menyeluruh termasuk jaringan telekomunikasi akan menjadi perhatian kita kedepannya,” ucap mantan Pangdam XVI Pattimura ini.

Menurutnya, secara umum Provinsi Maluku memiliki empat kabupaten yang berkaitan langsung dengan daerah perbatasan, yaitu Kabupaten Malra, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru.

“Saya berangkat ke Maluku Tenggara itu berkaitan dengan lokasi prioritas khususnya empat Kecamatan Baru di Maluku Tenggara, yakni Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei besar Selatan Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang harus kita lihat secara bersama,” ungkap Rahawarin.

Bangun RS Permata

Rahawarin juga memastikan, siap membangun Rumah Sakit Permata di Kabupaten Maluku Tenggara.

Rahawarin mengaku, telah melihat lokasi rencana pembangunan rumah sakit ini. Keberadaan rumah sakit ini juga nantinya untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah perbatasan.

Untuk itu, rencana pembangunan rumah sakit ini telah menjadi program BNPP dan telah dimasukkan dalam pagu indikatif APBN tahun 2023 yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

“Untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Permata tahap pertama akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang,” ujarnya.

Lokasi pembangunan rumah sakit ini menurut Rahawarin, telah tersedia yakni di Desa Golai Kei Besar dan ini akan menjadi rumah sakit pertama setelah Indonesia Merdeka. Sedangkan terkait dengan penganggarannya, akan masuk melalui pagu anggaran di Kementerian Kesehatan.

Mantan Pangdam XVI Pattimura ini berharap, dengan dibangun­nya Rumah Sakit Permata, maka akan dapat membantu masyarakat, khususnya di Maluku Tenggara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. (S-20)