AMBON, Siwalimanews – Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengaku, potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Maluku, baik dari sektor perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan maupun di sektor pertambangan, belum terkelola secara maksimal.

Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas pada Kementerian Investasi dan BKPM Atis Indanarto dalam rakor penyusunan peta peluang investasi proyek strategis sektor kelautan dan perikanan tahun 2022 di Swissbell Hotel, Rabu (10/8).

Masuknya investor untuk mengelola sumber daya alam dimaksud kata Atis agar dapat mengatasi ketimpangan wilayah melalui keterlibatan proses realisasi proyek prioritas strategis, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Maluku, seperti proyek Ambon New Port, Lumbung Ikan Nasional dan pengembangan kawasan industri di sektor perikanan, yang nantinya akan dilaksanakan.

Sementara itu, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie mengaku, sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan yang karakteristik wilayahnya heterogen dengan gugusan pulau-pulau, menjadikan Maluku unik dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.

“Dengan luas wilayah sebesar 712.480 km² yang terdiri dari luas wilayah daratan 54.185 km² (7,4 persen) dan luas wilayah perairan 658.245 km² (92,4 persen) dengan garis pantai sepanjang 10.662 km, dan memiliki 1.340 buah pulau, kondisi alam yang didominasi laut itu, merupakan potensi lokal bagi pengembangan dan investasi yang berbasis pada kearifan lokal,” ujar Sadli.

Untuk itu kata Sadli, salah satu strategi dalam mendorong investasi di Maluku melalui penyusunan peta peluang investasi proyek strategis pada sektor sumber daya alam, khususnya klaster perikanan di Maluku, sangat dibutuhkan.

“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pempus, dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membantu dalam penyusunan peta dan peluang investasi pada proyek strategis nasional di Maluku,” ucap Sadli.

Oleh sebab itu tambah Sadli, diharapkan, keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk duduk bersama, guna merumuskan berbagai kebijakan atau langkah-langkah strategis, yang dapat diiplementasikan, guna kemaslahatan masyarakat Maluku yang lebih sejahtera. (S-25)