AMBON, Siwalimanews – Tokoh-tokoh agama di Maluku meminta kepada seluruh masyarakat untuk disiplin jika ingin memberantas peredaran virus corona di Maluku.

“Kita lihat di Kota Ambon orang bebas saja beraktivitas tanpa me­ngikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker dan jaga jarak. Kita siap memberikan edukasi ke­pada masyarakat, karena pemerintah sudah rekomendasikan tokoh-tokoh agama masuk dalam tim gugus,” kata Uskup Diosis Amboina, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC dalam keterangan persnya di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Rabu (6/5).

Dikatakan tokoh-tokoh agama di Maluku telah direkomendasikan pemerintah masuk ke dalam tim gugus tugas.  “Jadi kami juga dibantu dalam tim untuk memberikan edukasi kepada masayarakat. Dan Covid-19, ini bisa diselesaikan kalau kita dapat menyelesaikan peraturan peraturan yang ada dan disiplin,” ujar Mandagi.

Olehnya Mandagi mengaku dirinya bersama dengan tokoh-tokoh agama lainnyaP meminta kepada masyarakat tidak lagi berada di satu tempat secara bersamaan.

“Jangan lagi kumpul-kumpul, kalau ada harus ditertibkan dengan melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri,” pinta Mandagi.

Mandagi juga meminta kepada pemerintah harus tegas dalam penerapan peraturan. “Ketegasan itu harus ada. Masih banyak orang berkerumun dimana-mana, tidak pake masker. padahal aturan sudah jelas. Manusia harus pakai otak, harus ada sosial distancing atau jaga jarak. Jadi ada ketegasan terhadap pelaksaaan peraturan-peraturan yang ada. Dari pihak TNI dan POLRI dan media juga harus mampu memberitakan edukasi juga, karena  kita hanya dapat menyelesaikan masalah ini kalau kita disiplin,” tegasnya.

Sebelum memberikan keterangan kepada pers, Mandagi bersama dengan tokoh-tokoh agama di Maluku melakukan rapat tertutup dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menghadapi pendemi virus corona.

Mandagi juga menyinggung dalam rapat dengan pemerintah daerah itu terkait dengan bantuan sosial kepada masyarakat juga dibicarakan termasuk anggaran.

“Tapi kita bersyukur, dari pihak pemerintah sudah siap anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS) untuk mereka yang mengalami kesulitan. Bukan semua, karena ada yang mendapatkan JPS itu orang kaya. Ada mobil, ada motor tapi mereka bilang mereka orang miskin. Ini harus dicek baik-baik. Ini kurang ajar juga,” ujar Mandagi. (S-39)