AMBON, Siwalimanews – Mahasiswa di Kota Ambon yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menepati janji menggelar aksi turun ke jalan Senin (11/4). Aksi diawali dengan mendatangi Kantor Gubernur Maluku sekitar pukul 11.29 WIT.

BEM se-Kota Ambon itu berasal dari Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, serta perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maluku, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Alazka Ambon dan Insitut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

Nampak para demonstran dibekali pamflet yang bertuliskan “Selamatkan Demokrasi Hancurkan Oligarki, Ekonomi Melejit Rakyat Menjerit, Mahar Naik Wajar BBM Naik Kurang Asem. Jika Kita Menghamba Pada Ketakutan Kita akan memperpanjang Barisan Perbudakan”. Ada juga yang bertuliskan “Gulingkan Pemerintah Agen Imperialis.

Massa yang tiba di depan Kantor Gubernur Maluku, tidak diperbolehkan masuk, lantaran pintu pagar sudah ditutup oleh pihak Satpol PP. Nampak pihak keamanan ikut berjaga mengamankan lokasi demo.

Saleh Souwakil Koordinator Lapangan Universitas Muhammadiyah menyampaikan kenaikan harga BBM dan harga pangan di Kota Ambon dan Maluku secara umum menjadi kewajiban Gubernur Maluku sebagai pimpinan daerah untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang saat ini dirasakan rakyat Maluku.

Pada kesempatan itu gabuangan BEM ancam menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan.

Mereka berorasi menyinggung kenaikan harga BBM, penundaan pemilu dan juga masa jabatan presiden bahkan kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi.

“BEM se-Kota Ambon akan memperjuangkan apa yang menjadi solusi dari rakyat Maluku,” teriak Souwakil.

Orator lainnya yang adalah Koordinator Lapangan IAKN, Farly Nurlatu mendesak pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat untuk menstabilkan harga pangan di Kota Ambon.

“Kami selaku mahasiswa mempunyai rasa keterpangilan, harga pangan dinaikkan dan kami datang dengan tujuan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat kota dan provinsi ini,” tegasnya.

Di depan pintu gerbang para demonstran meminta Gubernur Maluku menemui mereka untuk menerima aspirasi yang mereka bawa. Namun sekitar 45 menit melakukan orasi barulah Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno ditemani Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kotta datang menemui para demonstran.

Setelah melakukan negosiasi, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno pun naik di atas mobil pick up bersama menemui pendemo. Poin tuntutan pun dibacakan oleh Saleh Souwakil Korlap Muhammadiyah.

Adapun tuntutan tersebut yakni pertama, kami Aliansi BEM Se Kota Ambon menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena melanggar pasal 7 UUD 1945 tentang masa periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi maksimal hanya 10 tahun.

Kedua, kami Aliansi BEM Se Kota Ambon mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil dan mengevaluasi Pertamina Cabang Ambon terkait dengan kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat dari naiknya harga BBM jenis Pertamax.

Ketiga, menuntut Pemerintah Provinsi Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan lansung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Keempat, kami Aliansi BEM Se Kota Ambon menuntut Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk menjaga dan mengelola pasokan, distribusi, kestabilan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan yang tegas dan strategis.

Usai menyampaikan point tuntutan kepada Wakil Gubernur Barnabas Orno memberikan apresiasi terhadap BEM Se-kota Ambon.

“Kami memberikan apresiasi kepada ade-ade yang memberikan masukan dalam aksi demo saat ini,” ucap Orno.

Dirinya mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku membutuhkan waktu, sebab bukan hanya Pemerintah Provinsi Maluku yang bekerja, namun juga perlu melakukan rapat dan mengundang instansi terkait.

“Kalau tidak ada halangan besok (hari ini-red), nantinya akan dilaksanakan rapat untuk membicarakan permasalahan ini,” ujar Orno.

Untuk pembicaraan subsidi kata Orno akan dibicarakan juga dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku.

“Tentunya kami akan mengawasi harga barang terutama di Kota Ambon,” ujar Orno.

Mantan Bupati MBD ini mengaku pemerintah daerah melalui Disperindag akan mengundang pengusaha dan para distributor di Kota Ambon, guna membahas masalah kelangkahan beberapa bahan pokok seperti minyak goreng dan lainnya.

Sementara terkait subsidi lanjut Orno, pemerintah daerah tidak bisa langsung menjawab secara matematis kepada para demonstran, melainkan pemerintah harus melakukan segala sesuatu dengan mengadakan rapat dengan Gubernur Maluku serta harus mengetahui sejauh mana kekuatan keuangan daerah.

Hingga Pukul.12.37 WIT Wakil Gubernur Maluku selesai menemui peserta aksi dan langsung kembali ke Kantor Gubernur Maluku. Para demonstran pun melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Di DPRD

Setelah menyampaikan orasi di Kantor Gubernur Maluku, Aliansi BEM se-Kota Ambon melanjutkan aksi dengan menyeruduk Baileo Rakyat Karang Panjang.

Massa yang dikoordinir Presiden BEM IAIN M Zulfahni Narahabun selaku koordinator aksi menyampaikan keresahan mereka terkait wacana pemerintah untuk menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang periodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

“Sangat miris kalau sampai pemilu ditunda hanya karena alasan tidak ada anggaran, sementara pemerintah gentor gentornya menyiapkan anggaran untuk pemindahan ibu kota,”pungkas salah satu orator aksi.

Dirinya mengatakan selain melanggar undang undang, wacana tersebut juga akan merusak konstitusi.

“DPRD Maluku harus nyatakan sikap menolak tiga periode karena merusak konstitusi,” pintanya.

Selain soal penundaan Pemilu, aliansi mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok.

“Rakyat sudah menderita karna covid selama dua tahun, bukanya meringankan beban rakyat malah menambah beban rakyat dengan kenaikan harga BBM yang akhirnya berdampak naiknya harga kebutuhan di pasar. Katanya kedaulatan ada di tangan rakyat, kok rakyat justru dibuat sengsara,” tandas orator lain.

Tak lama berorasi, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury keluar dan menemui massa aksi, didampingi Wakil Ketua DPRD, Azis Sangkala dan Ketua Komisi II Saudah Tethool yang kemudian menyikapi aksi tersebut dengan memberikan apresiasi kepada mahasiwa.

Menurutnya, seruan mahasiswa merupakan representasi dari suara rakyat, dan sebagai wakil rakyat dirinya bersedia menerima dan menindak lanjuti aspirasi dimaksud.

Koordinator aksi selanjutnya menyampaikan 4 poin yang menjadi tuntutan itu. Menyikapi tuntutan tersebut, Wattimury mengatakan DPRD Maluku telah memanggil Dirut Pertamina, Kadis ESDM dan pengelola perminyakan.

“Kita sudan panggil Pertamina, Kadis ESDM dan pengelola perminyakan, rencananya Komisi II dan pimpinan akan ke Jakarta untuk bertemu Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk membicarakan persoalan ini,” jelas Wattimury.

Mendengar peryataan Ketua DPRD Maluku, massa aksi selanjutnya membubarkan diri dengan aman dan tertib.

Unpatti Terpisah

Di kampus kebanggaan masyarakat Maluku, Universitas Pattimura malah memilih menyampaikan aspirasi secara terpisah dari BEM se-Kota Ambon. Ratusan mahasiswa Unpatti melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM hingga kebutuhan pokok, bahkan tolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Mereka berjalan dari pujasera pukul 11.30 WIT hingga ke depan gedung Rektorat Unpatti dan dikawal oleh pihak TNI dan Polri. Memulai aksi tersebut mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas dan juga memblokade jalan depan kampus Unpatti.

Idra salah satu orator mengklaim turunnya mahasiswa ke jalan saat ini bukan karena kepentingan-kepentingan para penguasa, namun kepentingan rakyat kecil yang saat ini tengah menjerit.

“Kita ke jalan bukan tanpa alasan. Kita mewakili sopir angkot, orang tua kita ibu-ibu penjual sembako. Fakta yang terjadi saat ini harga BBM naik bahkan harga minyak goreng melambung dua kali lipat. Ini membuat rasa duka dan pilu hati masyarakat,” ucapnya.

Dikatakan, kondisi ini sangat disesalkan, dimana ibu-ibu harus mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Sementara yang terjadi justru para menteri sibuk membahas penundaan Pemilu dan ketua partai sibuk membahas perpanjangan jabatan presiden.

“Inilah dentuman gerakan dari wilayah Indonesia dari Papua, Ambon hingga Jakarta yang akan bermakna untuk sejarah bangsa dan negara ini,” ucap Idra.

Narto Nurlatu orator lainnya menyampaikan kebijakan pemerintah lakukan sangat tidak pro terhadap rakyat. “Ini adalah bentuk tanggung jawab moril masyarakat, sehingga kami turut menyampaikan apa yang menjadi keresahan bersama (S-10/S-21)