AMBON, Siwalimanews – Pimpinan Partai Golkar Kota Ambon memberi lteguran keras kepada Elly Toisutta.

Sikap politik Ketua DPRD Kota Ambon itu dinilai tidak sepatutnya disampaikan, lantaran bertentangan dengan keputusan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai.

Toisuta dianggap bertindak sendiri mendukung perombakan birokrasi, padahal dalam kata akhir fraksi, fraksi Golkar dan sejumlah fraksi lain menolak dilakukan perombakan biro­krasi di lingkup Pemkot Ambon.

Akibatnya, Golkar Kota Ambon menyampaikan surat teguran secara tertulis kepada Toisuta, dan ditem­buskan ke DPP Golkar di Jakarta.

Dalam kop surat DPD Partai Golkar Kota Ambon nomor R-68/DPD-PG/KA/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal teguran dan perintah, yang ditujukan kepada Elly Toisuta se­bagai anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon.

Baca Juga: Dewan Nilai Kadis Dikbud Gagal Kelola SMA Siwalima

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD Golkar Kota Ambon Max M. Siahay dan Rudy Lawalata sebagai sekretaris, yang copiannya diterima Siwalima menyebutkan, satu, Elly Toisutta sebagai anggota fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Ambon ketika menyampaikan pendapat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan pendapat fraksi.

Kedua, sikap fraksi untuk menolak dilakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemkot dalam menyampai­kan kata akhir fraksi Golkar Kota Ambon telah mendapatkan persetu­juan dari pimpinan DPD Partai Golkar Kota, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan sikap dan keputusan politik partai yang wajib ditindaklanjuti oleh fraksi.

Dalam poin tiga diaebutkan, pen­dapat Elly Toisutta yang menyata­kan menerima untuk dilakukan pe­rombakan birokrasi pada Pemkot Ambon tersebut telah bertentangan atau berlawanan dengan keputusan partai.

Teguran keras terhadap tindakan tersebut yang bertentangan dan berlawanan dengan sikap partai yang disampaikan dalam kata akhir fraksi pada paripurna DPRD Kota Ambon tanggal 29 September 2023, sehingga perbuatan Elly Toisutta dinilai sebagai pembangkangan terhadap keputusan partai.

Dalam surat itu juga DPD memberikan teguran dengan meminta Elly menarik pendapat tersebut yang mendukung dilakukannya perombakan birokrasi dengan menolak untuk dilakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon secara terbuka dimedia dalam jangka waktu 1×24 jam  setelah menerima surat teguran ini.

Toisuta juga harus dan wajib untuk mengemukakan pendapat sesuai dan tidak bertentangan dengan perintah partai yang disampaikan kepada fraksi.

Surat teguran itu disampaikan kepada, Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar di Jakarta, Ketua Bidang PP, Maluku di Jakarta,Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.

Sementara itu, Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kota Ambonm Alva Somarwane mengungkapkan, tidak merasa puas setelah partai Golkar DPD kota Ambon itu berkomitmen untuk menolak perombakan birokrasi namun Toisutta menyetujuinya secara sepihak.

“Saudari Elly Toisutta sebagai Ketua DPRD adalah anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Ambon, sehingga ketika menyampaikan pendapat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan pendapat fraksi,” jelasnya kepada Siwalima di Ambon, Rabu (4/10).

Sikap fraksi untuk menolak dilakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota, dalam penyampaian kata akhir Fraksi Golkar Kota Ambon, lanjut Alva, telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPD, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan sikap partai.

Lebih lanjut kata dia, pendapat Ketua DPRD menerima perombakan birokrasi tak sejalan dengan sikap DPD Golkar Kota Ambon.

“Pendapat Ketua DPRD yang menyatakan menerima dilakukan perombakan birokrasi tersebut bertentangan dengan keputusan partai sehingga partai mengeluarkan surat teguran.

Karena itu, sebagai pengurus DPD Partai Golkar Kota Ambon, dirinya meminta agar Ketua DPRD yang merupakan anggota fraksi DPD Golkar Ambon segera menarik pernyataannya yang menerima usulan perombakan birokrasi tersebut.

Hal ini karena, Elly Toisuta telah membikin malu fraksi Partai Golkar. Padahal dalam kata akhir fraksi empat fraksi menolak dilakukan perombakan birokrasi.

“Fraksi lain tidak ada tanggapan, seperti PDIP di luar kota karena ikut rakernas. Bila Fraksi Golkar yang sendiri menolak saat kata akhir fraksi Oke, namun ada 4 fraksi lain yang juga menolak yakni, Golkar, Garindra, PKB dan Hanura, PDIP juga menolak namun semua anggota di luar kota. Itu yang sangat tidak etis ialah sebagai pimpinan lembaga dan juga anggota fraksi golkar kok mendukung perombakan itu, dan itu sangat memalukan,” tegasnya.

Sementara itu, Siwalima sudah menghubungi Toisuta melalui pesan tertulis dan sambungan telepon guna meminta penjelasan terkait pendapatnya tersebut, namun belum diperoleh balasan hingga berita ini naik cetak. (S-27)