AMBON, Siwalimanews – Sejumlah lahan di Kota Ambon diklaim sebagai milik TNI, yang berpatokan pada barang-barang peninggalan sejarah zaman perang, yang berada di atas lahan tersebut.

Padahal, sebagian besar lahan itu telah ditempati masyarakat sejak dulu, bahkan ada yang sudah mengantongi sertifikat. Alhasil, masyarakat menjadi korban, karena merasa terintimidasi. Berbagai langkah telah ditempuh masyarakat, namun tidak mendapat titik terang.

Salah satu langkah yang ditempuh masyarakat yakni mengadu ke para wakil rakyat yang ada di Baileo Rakyat Belakang Soya.

Berdasarkan aduan masyarakat itu, Jumat (24/6) kemarin, bertempat di ruang sidang utama Baileo Rkayat Belakang Soya, untuk kesekian kalinya, Komisi I, membahas aduan masyarakat terkait persoalan lahan antara TNI dan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafri Taihuttu, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama BPN Kota Ambon dan juga perwakilan masyarakat dari Laha, Betas dan SKIP, kepada wartawan mengatakan, ada persoalan lahan antara masyarakat dengan institusi negara, dalam hal ini TNI, yang terjadi di SKIP, Bentas dan Laha.

“Sebenarnya sudah diadukan ulang kali. Ini juga sebenarnya merupakan tunggakan dari komisi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rapat internal, kami putuskan kami akan lakukan kunjungan kerja ke Jakarta awal bulan Juli nanti, untk membawa persoalan ini ke Kantor Staf Presiden dan itu sudah kami komunikasikan dengan pak Febry Tetelepta,” ungkap Jafri.

Menurutnya, dalam presepsi DPRD, TNI hanya sebagai pengguna atau pemakai atas lahan-lahan yang diklaim tersebut. Usernya ada pada Menhan dan asetnya di Kementrian Keuangan. Oleh karena itu, persoalan ini akan dibawah ke Jakarta.

“Kami sudah komunikasi, janji pak Febry nanti TNI dan Menhan juga akan diundang. Ini yang jadi substansi dari DPRD. Jadi rapat ini untuk meminta masukan yang bisa dijadikan referensi komisi untuk nantinya berproses di Jakarta,” ujarnya.

Selaku manusia biasa kata Jafri, dalam setiap perjuangan mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan masyarakat, pihaknya juga meminta doa untuk dapat menyelesaikan persoalan dimaksud.

“Kita juga minta agar apa yang sudah terjadi selama ini, dan apa yang diharapkan masyarakat, ada titik terang atau jalan keluar dari proses yang kita lakukan nanti,” tandasnya. (Mg-1)