AMBON, Siwalimanews – Perangkat Desa Poka Polly Rengrengulu membantah melakukan intervensi kepada masyarakat kampung pisang namun mengaku figur bakal calon kepala desa atas nama Ivone Kelbulan luar biasa.

“Kami tidak pernah melakukan intimidasi atau intervensi kepada masyarakat, apalagi meminta untuk memilih ibu Ivon Kelbulan, tapi ibu Ivone figur luar biasa saya bilang begitu,” ujar Polly ketika mendatangi redakasi Siwalima, Rabu (16/3).

Dia mengaku kedatangan dirinya bersama dengan Atta Kelwilaa untuk mengklarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat kalau keduanya melakukan intimidasi dan intervensi.

“Itu hanya isu yang sengaja di lempar orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin mereka takut kalah sebelum bertanding,” ujar Poly.

Dirinya mengaku justru memiliki bukti kalau ada tim lain melakukan sosialisasi yang melanggar aturan.

Dalam sosialisasi menurutnya, salah satu tim dari bakal calon kepala desa itu mengaku kepada masyarakat kalau mereka terpilih maka mereka akan melakukan cuci gudang.

“Mereka bilang akan cuci gudang dan nanti ada tiga orang masyarakat dari Kampung Pisang yang diangkat menjadi perangkat desa, ini pembohongan publik, karena bertentangan dengan UU Nomor 6 tentang desa,” bela Poly.

Untuk itu dirinya berharap namanya dibersihkan dari segala fitna yang terjadi karena memang tidak melakukan intervensi atau intimidasi kepada masyarakat termasuk dengan bantuan-bantuan.

“Semua itu tidak benar, kami berdua tidak pernah datang ke rumah-rumah dan kalau tidak memilih calon ibu ivon tidak dapat bantuan, itu tidak benar,” ujarnya.

Sementara Atta Kelwilaa juga mengaku kecewa dengan apa yang disampaikan masyarakat kepada dirinya.

“Kami tidak pernah datang ke rumah-rumah untuk melakukan intervensi atau intimidasi dengan dalil tidak akan mendapaptkan BLT atau bantuan lainnya,” ujar Atta.

Dirinya mengaku kalau di kantor desa, tugasnya hanya sebagai pelayan bagi masyarakat yang datang, dan tidak tahu menahu soal bantuan.

“Kalau BLT dan bantuan lain, itu kewenangan dari tim RKB dan badan permusyawaratan desa bukan kami, dan BLT itu langsung dari Kementerian Sosial,” ungkapnya.

Atta juga mengklarifikasi kalau Ivone Kelbulan bukan sekretaris tetapi Kaur Umum Desa Poka.

“Kalau Ivone itu bukan sekretaris, tapi hanya Kaur Umum, itu salah, bantahnya.

Ditambahkan terkait dengan semua itu dirinya mengaku tidak tahu menahu dengan intervensi atau intimidasi, karena apa yang dilakukan saat ini sesuai dengan tugas yang diberikan dan tidak ada datang ke rumah-rumah warga.

Diduga, Ada Intervensi

Sebelumnya diberitakan, Diduga ada intervensi dalam pemilihan kepala desa serentak khusus di Desa Poka yang digelar Pemkot Ambon dalam waktu dekat.

Salah satu warga di Kampung Pisang, Desa Poka yang enggan namanya dikorankan mengaku, jika ada intervensi yang dilakukan oleh Atta Kelwilaa dan Polly Rengrengulu yang merupakan tim dari salah satu bakal calon kepala desa, Ivone Kelbulan.

“Atta Kelwilaa dan Polly Rengrengulu ini mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan intervensi, memaksakan warga untuk harus memilih Ivone Kelbulan, kalau tidak hak mereka berupa BLT atau PKH tidak akan diperoleh,” terang warga tersebut, kepada Siwalima, Senin (14/3).

Ia menyesalkan sikap Kelwilaa dan Rengrengulu yang notabene­nya adalah perangkat desa.

Mestinya, perangkat desa hanya menyiapkan proses pemilihan kades bukan sebaliknya masuk ke rumah warga satu per satu untuk melakukan intervensi.

Ia juga mengaku kesal dengan sikap Penjabat Desa Poka, Erick van Room yang terkesan melakukan pembiaran terhadap intervensi yang dilakukan oleh perangkatnya.

“Informasi yang kita terima bahwa Penjabat Desa Poka, Erick Van Room, mengarahkan perangkat desa untuk memenangkan saudara Ivone di pilkades dengan cara mendatangi rumah-rumah warga melakukan teror-teror dan ancaman. Ini sudah terealisasi sehingga banyak warga yang namanya dicoret untuk memperoleh BLT dan bantuan lainnya,” tandasnya.

Selain itu, ada isu lain juga yang sengaja dimainkan, terkait dengan pemberian sertifikat maupun adanya isu-isu anarkis.

“Yang ingin kami pertanyakan, apa sih subtansi dari pemberian bantuan kepada masyarakat, lalu bagaimana prosedurnya karena tiba-tiba saja nama penerima BLT maupu PKH dicoret karena kepentingan politik maka ini merupakan sebuah kegaduhan terhadap persoalan bagi masyarakat,” kesalnya.

Disisi lain, secara normatif seorang penjabat itu tidak bisa merubah struktur perangkat desa namun dalam suksesi ini ada celah yang digunakan oleh pejabat dengan mengangkat Ivone Kelbulan sebagai Kaur Keuangan kemudian seiring waktu berjalan dimutasikan menjadi Sekretaris Desa

“Target ini merupakan sebuah kekuatan yang kemudian diayun untuk memenuhi pundi-pundi anggaran yang ada menjelang pilkades,” tandasnya.

Ia meminta kepada pemkot Ambon khususnya, Bagian Pemerintahan untuk memberikan warning kepada penjabat supaya jangan terlibat dalam persoalan ini, apalagi sampai menggerakan kekuatan dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

“Kami berharap pilkades yang merupakan kerinduan kita bersama ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kegaduhan ditengah masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, salah satu Perangkat Desa Poka, Atta Kelwilaa, yang dikonfirmasi Siwalima, Senin (14/3), tidak aktif.

Penjabat Desa Poka, Erick van Room, membantah adanya intervensi yang dilakukan dirinya dan timnya dengan menggerakan perangkat desa di pilkades Poka.

“Itu tidak benar kalau saya melakukan intervensi dengan menggerakan perangkat desa untuk bekerja dan melakukan teror bagi masyarakat dari rumah ke rumah. Apalagi Ivone itu juga perangkat desa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan saya sehingga pasti ada isu-isu yang sengaja dihembus­kan oleh pihak-pihak lain,” cetus­-nya, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (14/3).

Van Room mengingatkan masyarakat Desa Passo atau pihak-pihak tertentu untuk menghembuskan isu yang tidak benar. Justru sebaliknya, jika ada bukti maka harus ditunjukan.

“Kalau ada bukti harus ditunjukan baik berupa foto atau rekaman, jangan hanya hembuskan isu-isu yang tidak benar,” tantangnya.

Ia mengaku, sebagai penjabat dirinya akan bersikap netral dalam proses pilkades. ini pesta demokrasi yang ditunggu masyarakat Desa Passo sehingga pelaksanaannya harus berjalan dengan dengan aman dan baik. (S-08)