AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon melaporkan pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran oleh pemkot ke masyarakat.

Puluhan mahasiswa ini diterima oleh Koordinator Pansus Covid-19 Rustam Latupono bersama anggota pansus di ruang sidang utama, Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis (18/6).

Koordinator lapangan Gilang Ipaenin dalam pertemuan itu mengatakan, Kota Ambon tak lama lagi akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika biaya hidup masyarakat masih belum terpenuhi, maka tentu bakalan timbul persoalan baru

“Bantuan memang sudah disalurkan oleh pemerintah, namun masih ada masyarakat dan mahasiswa yang belum sama sekali menerima bantuan itu. Olehs ebab itu sebelum PSSB itu diterapkan, DPRD diminta untuk menyampaikan masalah ini ke pemkot,” ujar Gilang

Menurutnya, Pemkot Ambon dalam membuat aturan disituasi pandemi seperti saat ini sangat menindas masyarakat, karena tidak melihat dari berbagai segi manapun, namun hanya dilihat dari kepentingan untuk memutusakan mata rantai Covid-19.

Sementara itu, Kordinator Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Rustam Latuponno mengatakan, tuntutan yang disampaikan GMNI tidak jauh berbeda dengan apa yang DPRD inginkan, dimana kebijakan yang dikeluarkan tidak membuat masalah di masyarakat.

“Semoga Perwali terkait dengan pemberlakuan PSBB ditetapkan tidak menimbulkan masalah baru lagi di kota ini,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus melihat masukan dari tokoh agama, masyarakat, mahasiswa bahkan stakeholder lainnya, sehingga tidak menimbulkan polemik baru ditengah-tengah masyarakat.

“Nantinya PSBB akan diterapkan mulai Senin (22/6) karena itu pemkot diminta untuk sosialisasi terkait apa yang jadi kewajiban masyarakat harus disampaikan sehingga tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes usai pertemuan itu mengatakan, kedatangan GMNI ke Baileo Rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait bantuan baik BLT maupun bansos.

“Pembagian tahap I dan II sudah dilakukan pemkot melalui dinas terkait. Tapi faktanya, masih ada yang belum terima sama sekali meski masuk dalam kategori. Itu yang membuat mereka datang ke sini,” kata Pormes

Selain ke masyarakat, Ketua Komisi I  juga mengaku, GMNI membawa tuntutan agar DPRD bisa memperjuangkan nasib mahasiswa yang juga belum pernah menerima bantuan sama sekali

“Mahasiswa yang terdampak corona itu banyak. Tapi masih ada sebagain besar mahasiswa yang menempati kos-kosan yang belum terima bantuan. Kita sudah diskusi dan akan disampaikan ke pemkot,” tandasnya.

Pihak GMNI sendiri telah diminta untuk mendata mahasiswa yang belum sama sekali terima bantuan. Jika yang tidak memiliki Kartu Mahasiswa, bakal diperjuangkan dengan disiasati menggunakan KRS.

“Memang kendala-kendala ditemui saat proses pendataan, kita sama-sama memaklumi bahwa ada mahasiswa yang misalnya tidak punya KTM. Tapi itu akan disiasati dengan KRS agar bantuan itu bisa menopang hidup mereka di kos selama pandemi Covid-19,” tutupnya.(Mg-5)