BULA, Siwalimanews – Jabatan pelaksana tugas (Plt) kepala desa pada sejumlah desa di Kabupaten Seram Bagian Timur didominasi oleh tenaga guru.

Anggota DPRD SBT Abdul Azis Yanlua menyebutkan, jika tenaga guru menjabat lagi sebagai Plt kades, maka hal ini tentu mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah sehingga dipastikan kualitas dari mutu pendidikan anak juga akan turut berpengaruh.

“Bahkan, bukan saja guru, tenaga medis juga saat ini turut menduduki jabatan sebagai Plt kades,” ungkap Yanlua, kepada dalam diskusi internal wartawan melalui grup WhatsApp Kabar Seputar SBT, Rabu (9/6).

Untuk itu, Yanlua berharap, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sidik Rumalowak dapat memberikan masukan kepada Bupati untuk tidak menempatkan tenaga guru dan kepala sekolah sebagai Plt kades.

“Saya sarankan agar dibuat pengangkatan Plt kades harus melibatkan pertimbangan teknis dari Kadis Pendidikan dengan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia SBT yang saat ini rendah,” usulnya.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Evaluasi Rekomendasi TPI

Menurutnya, Bupati harus tahu, bahwa di tahun 2020, SBT adalah daerah yang memiliki disparitas pendidikan yang sangat tajam dibanding 10 kabupaten/kota lain di Maluku. Hal ini dikarenakan terlalu banyak guru yang diberi tugas tambahan sebagai Plt kades yang berujung pada kualitas mutu pendidikan rendah.

Untuk itu, masalah rendahnya mutu pendidikan ini, akan menjadi sorotan semua pihak, jika Bupati masih memberikan tugas tambahan kepada para guru maupun tenaga kesehatan. Pasalnya,

Kepala Dinas Pendidikan Sidik Rumalowak pada kesmepatan itu, mengapresiasi masukan dan saran dari anggota DPRD Asis Yeanlua untuk memajukan pendidkan di SBT.

“Saya beri apresiasi atas masukan dan sarannya,” Ungkap Rumalowak.

Walaupun demikian Rumalowak mengaku, mengenai Indeks Pembangunan Manusia,  tidak saja titik fokusnya ada pada bidang pendidikan saja.  Bahkan ia juga mempertanyakan disparitas pendidikan dalam pembandingan indikator di tahun 2020.

“Sesuai data yang dirils LPMP Maluku di tahun 2020 sangat baik, dan tidak terjun bebas,” ucap Rumalowak.

Selain itu Kata Rumalowak, di tahun 2020 pasca Covid-19, LPMP memberikan hasil yang baik, dimana secara kuantitatif, SBT masih dalam zona KBM yang masih aktif bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Maluku.

Penilain pendidikan secara nasional di masa Covid-119, belum ada indikator yang bisa dinilai secara formal terkait penigkatan mutu terutama di Maluku.

“Saya akan berikan pertimbangan, terutama kepada para camat saat pengusulan Plt kades begitupun ke  pihak pemerintah desa sebagai verifikator administrasi. (S-47)