JAKARTA, Siwalimanews – Pemerintah berencana akan memulai vaksinasi mandiri Covid-19 paling lambat pada awal Maret nanti.

Pasalnya, dengan vaksinasi mandiri, upaya mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok akan lebih cepat terwujud disamping mengurangi beban APBN. Namun, pemerintah masih menggodok sejumlah regulasi agar pelaksanaan vaksin mandiri memberikan manfaat optimal kepada masyarakat yang kini didera pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan, akhir Februari atau selambatnya awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan,” tandasPresiden Joko Widodo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu kemarin, seperti yang dilansir berita satu.com.

Pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu datangnya vaksin sinopharm, moderna, pfizer, dan astra zeneca. Saat ini, Kadin Indonesia memberikan nama-nama perusahaan yang bersedia membeli vaksin mandiri, sehingga ketika tiba, vaksin gotong royong langsung didistribusikan kepada perusahaan yang memesan.

“Keberadaan vaksinasi mandiri bukan berarti pemerintah menarik program vaksinasi gratis yang sedang bergulir. Pelaksanaan vaksinasi mandiri ini akan dilakukan di rumah sakit yang bukan menjadi rujukan vaksinasi gratis,” ujar Presiden.

Selain itu, pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh PT Bio Farma. Hanya BUMN ini yang diberikan kewenangan untuk mengimpor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan vaksin dan kebocoran. Vaksin mandiri diperoleh rumah sakit dari Bio Farma.

“Perusahaan yang membeli vaksin gotong royong dari Bio Farma nantinya melakukan vaksinasi gratis kepada karyawan dan keluarganya. Selain itu, rumah sakit boleh melayani pasien di luar karyawan dan keluarga perusahaan yang mensponsori,” papar Presiden.

Peran swasta dalam vaksinasi mandiri, kata Presiden sangat penting untuk mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan peran swasta dalam vaksinasi gotong royong, beban APBN bisa dikurangi dan masa vaksinasi bisa diperpendek hingga kurang dari satu tahun.

Sementara itu, dilansir dari CNN Indonesia, pelaksanaan vaksinasi mandiri tidak akan mengganggu vaksinasi gratis, karena hanya ada 4 ribu fasilitas non kesehatan seperti klinik yang digunakan untuk vaksinasi pemerintah dari total 12 ribu fasilitas yang ada di Indonesia.

“Di dalam vaksin gotong royong (mandiri) vaksinnya harus berbeda dari alokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi on top 18,5 juta,”ungkap Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, di kanal YouTube Change.org Indonesia, Kamis (18/2).

Vaksinasi mandiri akan menggunakan vaksin yang berbeda dengan yang saat ini sedang digunakan, Sinovac. Sesuai dengan penjelasan Siti Nadia bahwa proses vaksinasi mandiri harus menggunakan produk dan jenis yang berbeda. (S-39)