AMBON, Siwalimanews – Sungai Lalaa, Dusun Laala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabu­paten Seram Bagian Barat yang meluap pada Kamis (9/2) meng­akibatkan ratusan rumah terendam banjir,  dua rumah hanyut, dan  250 kepala keluarga mengungsi menjadi perhatian serius DPRD Maluku.

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten SBB, M Hatta Hehanusa mengungkapkan, pi­haknya telah berkoordinasi dengan Balai Sungai, karena itu dia me­mastikan, penanganan Wai Laala dalam waktu dekat akan dilakukan.

Hehanusa menjelaskan, persoalan luapan sungai Wai Laala bukan baru terjadi di tahun 2023 ini, tetapi telah terjadi sebelumnya di tahun 2022 lalu dan pihaknya telah melakukan peninjauan terhadap kondisi sungai Wai Laala.

Persoalan mendasar di sungai Wai Laala lanjut Hehanusa, ialah adanya sendimen-sendimen yang telah begitu banyak sehingga hampir menutup sungai apalagi pada posisi bawah jembatan yang hanya tersisa 20-30 centimeter.

“Pokok persoalannya pada Wai Laala sudah terjadi penumpukan sendimen di posisi jembatan tinggal 20-30 sentimeter, bagaimana mungkin air yang begitu banyak bisa melewati aliran air, pasti terjadi luapan sungai yang masuk kedalam perkampungan,” ungkap Hehanusa saar diwawancarai melalui telepon selulernya, Sabtu (11/2).

Pasca banjir, luapan Wai Laala di tahun 2022 pihaknya telah mela­kukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku untuk ditangani dengan memberikan bantuan bronjong dan gerobak masing-masing 500 unit, dan telah dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten SBB tetapi belum ada tindakan dari BPBD setempat.

Namun, pasca banjir yang me­nimpa ratusan rumah, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku dan ternyata saat ini sedang dilakukan kontrak kerja terhadap penanganan Wai Laala.

“Dalam bulan ini pun sudah dilakukan kegiatan lapangan terhadap penanganan Wai Laala, termasuk normalisasi dan penataan kawasan sungai,”ujar Hehanusa.

Dengan adanya proses kontrak oleh BWS Maluku, Hehanusa meminta BPBD Kabupaten SBB untuk tidak lagi melakukan tanggap darurat terhadap Wai Laala, sebab jika dilakukan maka akan menjadi temuan dikemudian hari sebab kontrak telah dilakukan.

“Jangan lagi ada kegiatan tang­gap darurat terutama terhadap Wai laala sebab kontrak sudah berjalan cukup tangani masyarakat yang terdampak saja,” tegasnya.

Salurkan Logistik

Pasca banjir yang melanda Dusun Laala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) serta Dinas

Sosial sejak Jumat (10/02) menyalurkan sejumlah bantuan logistik,  saat Bupati Andi Chandra As’aduddin dan Sekretarsi Daerah (Skeda) Leverne Alfin Tuassuun turun ke lokasi.

“Penaggulangan bencana banjir ada beberapa hal yang pioritaskan telah dilakukan salah satunya dengan perbaiki tanggul yang jebol, pengerukan sungai, penyaluran logistik berupa bantuan bahan makanan, alat masak dan medirikan dapur umum, dan sanitasi (MCK),” ungkap Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD SBB, Manda Ka­malene kepada Siwalima di Piru, Sabtu (11/2).

Dijelaskan, dengan penaggulan ini transportasi darat sudah berjalan lancar, dan tidak ada lagi genangan air dengan dilakukan pembersihan masal oleh peme­rintah daerah.

Kata dia, penanggulangan ini atas dukungan dan partisipiasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ungkap Kamalene, sehingga masyarakat yang terdampak banjir kini sudah dapat diitangani dengan baik.

Ditambahkan, selain disiapkan saluran sanitisi MCK, juga disiap­kan air bersih kepada warga, karena saat ini air yang sering digunakan masih bercampur lumpur, bahkan bantuan logistik yang disiapkan di dapur  umum pun masih ada dan bisa terpenuhi untuk 7 hari kedepan.

Selain penyaluran logistik, pe­merintah daerah juga telah mela­kukan pembersihan lumpur di areal perkampungan dengan menggu­nakan mobil damkar.

Ia mengakui, pasca banjir yang melanda Laala, mengakibatkan ratusan warga mengungsi, 5 rumah rusak berat, 2 rusak ringan, dan 2 hilang terbawa banjir. Dengan kerusakan tersebut pemerintah daerah terlah melakukan pendataan.

Ditambahkan, dengan bencana banjir Laala yang mengakibatkan ratusan warga mengungsi dan kerusakan rumah warga ini dijadwalkan Senin (13/2) ada pendampingan langsung dari Deputi Penanganan Dararut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (S-20/S-18)