AMBON, Siwalimanews – Asosiasi Supir Angkutan Kota Ambon (ASKA), menilai Pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini dipimpin oleh Murad Ismail selaku Gubernur dan Barnabas Orno selaku Wakil Gubernur, tak punya perhatian untuk melihat dan mendengar keluhan dari masyarakat kecil di daerah ini.

Pasalnya, setiap masyarakat kecil datang ingin menyampaikan aspirasi mereka, tak pernah ditemui oleh gubernur, dan itu terbukti hari ini, para supir datang menyuarakan aspirasi mereka, lagi-lagi tak ditemui oleh gubernur maupun wakil gubernur.

Ungkapan kekesalan ratusan para supir ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (22/2), untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait sejumlah persoalan yang terjadi, baik di pasar maupun Terminal Mardika.

Aksi yang dipimpin Ketua Umum ASKA, Paulus Nikijuluw dan Sekertaris Umum Risman Laduheru ini, guna memprotes kebijakan pembangunan lapak yang dilakukan oleh PT Bumi Perkasa Timur sebagai pihak pengelola pasar dan terminal yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami hanya punya tiga tuntutan, yang pertama menolak pembangunan lapak pedagang di Terminal Mardika, kedua persoalan transportasi online dan ketiga masalah BBM,” ucap Nikijuluw dalam orasinya saat tiba di halaman kantor gubernur.

Menurutnya, para supir menuntut agar Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh diam melihat persoalan yang dihadapi para supir di Terminal Mardika.

Pasalnya, masalah yang dihadapi para supir saat ini adalah, Terminal Mardika sudah semakin sempit bagi akses keluar masuk angkot karena telah dibangun lapak pedagang di dalam terminal.

“Katong merasa kecewa, awalnya katong mengira pembongkaran lapak di dalam terminal ini sebagai upaya untuk memperluas areal terminal, tetapi ternyata dibangun ulang, ini kan justru mempersempit ruang di terminal,” ujar Nikijuluw.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Nikijuluw, mestinya prihatin melihat masalah yang terjadi di Pasar Mardika, sebab areal tersebut berfungsi sebagai terminal, bukan pasar, tetapi dengan pembangunan lapak di dalam terminal, justru para supir angkot yang menjadi korban.

Selain itu, maraknya tranportasi online di Kota Ambon telah berdampak langsung terhadap pendapatan para supir, sebab tarif yang di patok tranportasi online jauh lebih murah, sehingga mengancam angkutan kota.

Dalam aksi itu, para supir angkot ingin bertemu langsung dengan gubernur Maluku dan wakil gubernur, namun sayangnya keduanya tidak mengindahkan keinginan para supir angkot.

“Kalau tidak mau keluar, apakah pantas mereka saat ini memimpin Maluku, dengan sikap yang tidak pernah menjawab keluhan dari masyarakat, kita juga butuh perhatian, maka pemerintah harus ada dan menyelesaikan masalah ini,” teriak salim dalam orasinya.

Disaat para supir sementara berorasi, ratusan supir ini kemudian ditemui Asisten II Setda Maluku Meykal Pontoh untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para supir, namun kehadiran mantan Kadis Kesehatan Maluku ini ditolak oleh ratusan supir.

“Kami tidak mau ada keterwakilan, yang kami mau gubernur dan wakil gubernur atau sekda datang mendengar aspirasi kami. Kami para supir sangat mendukung program pemerintah, maka pemerintah harus hadir jika kami ada masalah,” tegas para supir

Buntut kekesalan dari ratusan supir ini, mereka tak mengindahkan kehadiran Asisten II Meykal Pontoh, pasalnya, ratusan supir ini kemudian pergi meninggalkan halaman kantor gubernur meuju ke tribun lapangan merekdea disaat pontoh sementara memberikan penjelasn.(S-20)