AMBON, Siwalima – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri menuding Pemprov Maluku tidak memiliki perencanaan terhadap pengelolaan aset milik daerah.

Alhasil empat tahun bela­kangan dibawah Peme­rintahan Gubernur Mu­rad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Or­no sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku tidak terurus dan terbengkalai.

Sebut saja, Mess Maluku di Jakarta, Baileo Siwalima di Karang Panjang, Kapal Siwa­lima yang karam di Pelabuhan BRIN Kate-Kate, gedung pa­sar higienis di Tantui bah­kan ribuan aset tanah yang hi­ng­ga saat ini belum berser­tifikat.

“Tidak terurusnya sejumlah aset daerah selama empat tahun belaka­ngan ini dikarenakan, Pemprov Maluku tidak memiliki perencanaan bagaimana cara mengelola aset yang selama ini kita miliki,” ungkap Alka­tiri saat diwawancarai Siwalima melalui telepon seluler, Rabu (30/8).

Pengelolaan aset daerah kata Alkatri, dilakukan seperti tiba saat tiba akal artinya ketika ada persoalan baru pemerintah sibuk untuk mengurus selebihnya pemerintah memilih tidur panjang.

Tidak ada satupun perencanaan yang matang dari Pemprov Maluku terkait pengelolaan aset padahal aset yang dimiliki jika dikelola dengan baik, maka dapat mening­katkan Pendapatan Asli Daerah ditengah penurunan pendapatan akibat adanya pemotongan DAU untuk membayar hutang SMI.

“Didepan mata misalnya Mess Maluku yang merupakan wajah depan Provinsi Maluku di ibu kota negara sampai sekarang tidak bisa diapa-apain, ini sudah tiga kali anggaran proyek pun tidak terselesaikan,” kesalnya.

Menurut Alkatiri sebagai penanggung jawab aset, Sekda Maluku mestinya memiliki konsep pengelolaan aset dengan baik sehingga dapat berguna bagi daerah dan masyarakat.

Alkatiri menegaskan tidak teru­rus­nya aset milik Pemprov Maluku saat ini adalah wujud dari ketidak­seriusan Pemprov dalam pengelo­laan aset milik rakyat Maluku. (S-20)