AMBON, Siwalimanews – Aparat penegak hukum (APH) baik kepolisian, kejak­saan dan hakim untuk mem­berikan hukuman berat bagi setiap pelaku kejahatan sek­sual terhadap anak dan pe­rempuan.

Kasus kekerasaan seksual terhadap anak di Maluku se­makin meningkat, sehingga untuk memberikan efek jera butuh keseriusan aparat penegak hukum terutama dalam hukuman yang berat setimpal dengan perbuatan para pelaku kejahatan seksual.

Permintaan ini disampaikan, Sekretaris Komisi I DPRD Maluku, Michael Tasane saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Sabtu (12/11).

Tasane mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sudah memasuki trend yang sangat memprihatikan, dan sebagai wakil rakyat pihaknya merasa prihatin dengan perbuatan yang dilakukan.

Dikatakan, hampir sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh lingkungan keluarga dan pendidikan, untuk itu fonomena tidak bertanggungjawab ini mestinya mendapat respon yang baik dari aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim di pengadilan.

“Memang belakang ini trend kejaksaan seksual terhadap anak meningkat tajam dan pelaku dari lingkungan keluarga dan ada juga dari lingkungan sekolah, atau orang dekat, maka solusinya cuma satu hukum berat pelaku kejahatan seksual itu tidak ada pilihan lain,” tegas Tasane.

Penegak hukum kata Tasane, sudah tidak boleh lagi bermain-main dengan fenomena kejahatan seksual yang terus meningkat seiring tidak adanya efek jera yang dijatuhkan dari pengadilan, sebab orang dewasa yang berpotensi melakukan kejahatan akan menganggap bahwa pelecehan seksual itu hal biasa.

Menurutnya, UU tentang perlin­dungan anak mestinya diterapkan secara maksimal dalam setiap kasus kejahatan seksual apalagi UU ter­sebut mengatur pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya, namun selama ini pidana masih terbilang rendah.

Tasane menegaskan, semua pemangku kepentingan harus menyatakan perang terhadap kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat, termasuk dengan melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual agar mereka tidak berada dalam situasi trauma yang berkepanjangan.

“Kita berharap pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, orang tua juga harus melakukan pengawasan secara ketat dan yang penting rehabilitasi korban kekerasan harus dilakukan, guna membangun kepercayaan diri dari anak,” pinta politisi Golkar Maluku ini. (S-20)