AMBON, Siwalimanews – Ketidakbecusan dalam mem­berikan pelayanan kepa­da masya­rakat Maluku kem­bali diperton­ton­kan manaje­men Rumah Sakit Hau­lussy, lantaran menutup pelayanan sejumlah poliklinik yang selama ini digunakan masya­rakat untuk men­dapatkan layanan.Terhitung sejak pekan lalu poliklinik jantung dan Paru di RS Haulussy menutup pelayanan kepada masyarakat, aki­batnya pa­sien pun terlantar karena ti­dak dapat dilayani oleh te­naga kesehatan.

Salah satu pasien Jantung kepada Siwalima, mengeluh Poliklinik jantung ditutup, ketika hendak berobat namun ternyata ditutup dan ketika dicek ternyata ditutup Sejak, Selasa (8/11).

Sementara itu, informasi yang diperoleh Siwalima dari pihak rumah sakit berplat merah itu bukan saja poliklinik Jantung tetapi juga Paru sudah ditutup sejak tanggal 1 November 2022 lalu.

Penutupan ini diakibatkan, jasa-jasa para nakes sudah setahun lebih belum diterima yang berimbas pada poliklinik ditutup.

Merepons persoalan ini, anggota DPRD Provinsi Maluku Jantje We­nno menyayangkan sikap manaje­men RS Haulussy yang terkesan membiarkan persoalan ini terjadi dan merugikan pasien.

Baca Juga: Lohia Sapalewa Gelar Panas Pela Darah

Dijelaskan, RS Haulussy meru­pakan salah satu rumah sakit ruju­kan yang diharapakan menjadi tempat bagi masyarakat Maluku untuk berobat, namun sebaliknya ternyata telah mengakibatkan sejumlah masalah bagi masyarakat khususnya pasien.

“Sangat disayangkan ketika RS Haulussy tidak dapat menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan ketika masyarakat dirugikan maka ini bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah,” ucap Wenno.

Menurutnya, jantung dan paru merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan maksimal, dan jika dibiarkan akan mengancam nyawa pasien.

Jika alasannya karena belum dibayarkan hak tenaga medis maka Direktur Haulussy mestinya ber­tang­gungjawab untuk menyelesai­kan, bukan sebaliknya membiarkan masyarakat yang dirugikan karena aksi mogok yang dilakukan tenaga.

Direktur RS,  kata Wenno tidak memiliki niat untuk membangun RS Haulussy ketika segudang persoal­an tidak terselesaikan padahal ma­syarakat sangat berharap kehadiran Nazaruddin dapat membenahi pe­layanan di RS Haulussy.

Nazaruddin harus segera menye­lesaikan pembayaran hak-hak te­naga kesehatan, yang selama ini tidak dibayarakan agar nakes dapat kembali melayani masyarakat kem­bali sebab, polemik yang terjadi di lingkungan RS Haulussy telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat Maluku.

Wenno pun mendorong, Peme­rintah Provinsi Maluku untuk dapat menyelesaikan persoalan di RS Haulussy ini secara secepatnya artinya, Gubernur harus memanggil Direktur RS Haulussy untuk me­minta pertanggungjawaban atas persoalan ini agar terselesaikan.

“Yang pasti kita berharap masalah ini segera direspon oleh Gubernur Maluku dan melakukan evaluasi terhadap manajemen di RS Hau­lussy, agar segera masalah ini tuntas sebab jika tidak maka masyarakat yang akan dirugikan “ tegasnya.

Nazaruddin Bantah

Terpisah Direktur RS Haulussy, Nazaruddin membantah jika poli­klinik paru dan poliklinik jantung tidak dibuka sejak Selasa (8/11) lalu. Menurutnya pelayanan kepada masyarakat di poliklinik tetap berjalan.

“Tidak boleh kita membilang iya, tapi sejauh ini tidak ada masalah dan kalau memang mereka tutup maka suruh mereka taru keberatan dimeja diruangan saya,” ujar Nasaruddin melalui pesan WhatsApp , Jumat (11/11).

Menurutnya, pembayaran jasa Covid-19 dan perda tetap dilakukan, tetapi masih dalam tahap per­hitungan karena juknis baru ditandatangani pada Oktober lalu, sehingga sementara diproses.

“Jasa lagi proses, lagian Juknis itu baru saya tandatangani baru bulan Oktober dan memang prediksi kemarin bulan ini selesai tapi masih diproses, kita pegawai itu harus kerja, sudah ada yang TPP, ada gaji,” cetusnya.(S-20)