AMBON, Siwalimanews – Walaupun anggaran penanganan penyakit HIV/AIDS minim, na­mun Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wat­ti­mena mengatakan, pihaknya telah maksi­mal menangani penyebaran penyakit tersebut.

Kata walikota, pem­kot punya standar yang dilakukan dimana penanganan itu tidak melampaui kewena­ngan yang dimiliki pihak lain.

“Kami juga tidak punya daya jangkau sampai ke kewenangan instansi yang lain. Misalnya soal HIV, kami hanya memberikan sosiali­sasi, edukasi kepada masya­rakat supaya jangan melaku­kan seks bebas, seks sesama jenis. Jadi kita bekerja sama dengan LSM untuk memberikan sosialisasi, mengedukasi. Tapi ter­pulang kepada masyarakatnya, kalau masyarakatnya masih berperi­laku seks bebas, Pemkot mau bikin apa,” ujar walikota kepada wartawan di Ambon, Selasa (12/9).

Dalam setiap kegiatan,  lanjut walikota, menyampaikan pemkot tidak saja fokus pada pembangu­nan fisik semata, tetapi menyeim­bangkan itu dengan meningkatkan kualitas intelektual, mental, karakter dan spiritualitas masya­rakat. Hal itu diperlihatkan dengan dukungan Pemkot terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan. “Itu bagian dari kita dukungan kita untuk penanganan penyebaran HIV/AIDS,”ujarnya, kepada Warta­wan, di Ambon, Selasa (12/9).

Demikian juga dengan penanga­nan narkoba, dimana Pemkot juga menggandeng sejumlah pihak seperti  BNN, Granat, LAN dan lain­nya.

“Kita bekerja sama buat desa bersinar bersih narkotika, bentuk kelompok-kelompok peduli narkoba, tapi kalau masyarakatnya tidak sadar, bandarnya tetap masuk bebas, lalu apa yang mau kita bikin. Jadi apa yang menjadi tanggungjawab kita, itu semua kita lakukan,”tandasnya.

Anggaran Minim

Sehubungan dengan semakin meningkatnya penularan HIV/AIDS di Kota Ambon dari tahun ke tahun, ini menunjukan lemahnya upaya pemberantasan yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu kepada wartawan di Baileo Rakyat, Belakang Soya, Selasa (12/9) mengatakan, dari pengeluhan Dinas Kesehatan Kota Ambon itu berkaitan dengan kurang anggaran untuk penanganan pe­nyakit tersebut dan penyakit menular lainnya.

“Tapi kita positif  thinking ke dinas saja, karena kemarin itu mereka menjalankan sistem jemput bola. Dan itu menunjukkan hal positif karena dari hasil pemeriksaan darah kemarin di beberapa lokasi, ditemu­kan ada yang positif tertular HIV/AIDS,”ujar Taihuttu.

Disinggung soal anggaran pena­nganan  yang lebih dominan ke penanganan stunting ketimbang HIV/AIDS, Taihuttu menjelaskan prinsipnya menurut komisi semua memang harus dibereskan, karena komitmennya adalah membangun Ambon bukan hanya bangun badan, tetapi juga bangun jiwa, dan itu termasuk soal stunting dan penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan lainnya.

“Jangan hanya soal fisik infra­struktur. Jadi kita DPRD dorong berkaitan dengan anggaran. Dan kita sudah minta Pemkot dalam hal ini rapat dengan Sekkot dan keuangan, untuk tambah anggaran untuk Dinkes terkait program pencegahan dan pemberantasan. Ini soal kebijakan dan kita dorong dan dukung,” tandasnya. (S-25)