MASOHI, Siwalimanews – Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan SDM Pukat Seram menduga, bea siswa bagi masyarakat miskin dinikmati oleh anak pejabat di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

“Penyimpangan anggaran dana hibah beasiswa kedokteran di kabupaten ini sangat disesalkan. Kami duga anggaran itu dinikmati oleh masyarakat mampu termasuk dugaan adanya anak pejabat yang menikmatinya. Padahal program itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu, namun memiliki kualitas SDM yang handal dan siap melanjutkan pendidikan kedokteran,” ucap Ketua Pusat Kajian Strategis dan Pengem­bangan SDM Pukat Seram Fahri Asyathry kepada Siwalima di Masohi, Selasa (27/4).

Anak pejabat yang menikmati dana hibah kedokteran yang diperuntukan bagi siswa-siswi kurang mampu dikatakan sebagai wujud “pembunuhan” masa depan anak bangsa berprestasi.

“Jika hal itu benar benar ada. Maka praktek itu benar-benar adalah wujud dari upaya membunuh generasi bangsa. Sebab dengan begitu, masa depan mereka sudah pasti akan pupus hanya karena mereka tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagai akibat dari praktek monopoli pejabat yang tidak bermoral untuk memanfaatkan anggaran yang telah disediakan pemerintah bagi masyarakatnya miskin,” jelasnya.

Fahri mengaku, prihatin dengan dugaan praktek penyimpangan peruntukan dana hibah kedokteran. Pasalnya, praktek ini otomatis akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Dimana, sampai pada titik ini, klaim publik soal orang kaya akan tetap kaya dan miskin akan tetap miskin bahkan terpuruk.

Selain itu praktek itu pun juga dapat terjadi akibat minimnya kualitas lembaga DPRD dalam mengawasi jalannya pengunaan anggaran oleh pemerintah. Alhasil dugaan penyimpangan anggaran itu benar-benar dapat terjadi.

“Jika pemerintah transparan kemudian DPRD tidak mandul dan mau melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam mengawasi pengunaan anggaran itu. Maka sudah pasti banyak orang akan mendapatkan kesempatan untuk menyeko­lahkan anak-anak mereka ke jenjang perguruan tinggi dengan lebar dan fair,” urainya.

Ia menduga pengelolaan ang­garan dana hibah kedokteran, mungkin saja sejak awal peng­usu­lan APBD telah dilakukan tertutup, Alhasil bermasalah. Karenanya pa­tut diduga kuat DPRD juga ter­libat dalam mendorong peruntukan pengelolaan anggaran dana hibah kedokteran itu.

Dia minta pemerintah dan DP­RD Malteng, terutama pejabat dae­rah untuk berhenti menggerogoti peruntukan dana hibah kedokteran bagi anak-anak miskin di kabu­paten bergelar Pamahanu Nusa ini. (S-36)