AMBON, Siwalimanews – Aliansi Kapitan Maluku melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (22/7). Puluhan warga kota yang dipimpin Marko Talaubun ini, tiba di Baileo Rakyat Belakang Soya, sekitar pukul 12.44 WIT, dengan membawa spanduk yang bertuliskan DPRD Hilang Kontral Rakyat Menderita dan Tolak Perpanjangan PPKM.

Kedatangan puluhan demonstran ini ke DPRD, untuk meminta Walikota Ambon Richard Louhenapessy tidak lagi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

“Aturan yang membuat sangat menekan kepada masyarakat kecil,” ucap Kordinator aksi Marko Talaubun dalam orasinya.

Ia juga menunding, DPRD tidak pernah melakukan fungsi kontrol dengan baik, dimanakah tanggung jawab DPRD sesebagai wakil rakyat yang yak bisa melihat kegelisahan rakyat.

“Aliansi ini hadir atas kegelisahan rakyat. Kami datang hanya mau minta fungsi kontrol DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ambon,” teriaknya.

Baca Juga: Pimpin Upacara HUT Adhyaksa, Ini Instruksi Jaksa Agung

Menurut mereka, kebijakan vaksinasi terkesan masyarakat dipaksakan dan tidak bisa bergerak bebas. Padahal tidak ada jaminan kalau dengan vaksinasi seseorang bisa terbebas dari Covid-19.

Sementara itu, Ketua Cabang Aliansi Kapitan Maluku Benny Jerimias dalam orasinya mengatakan, Pemerintah Kota Ambon seharusnya mengevaluasi data pasien di RSUD, sebab ada indikasi pihak rumah sakit memutarbalikkan data pasien yang meninggal.

Sedangkan terkait dengan perpanjangan PPKM level 3 dan 4 sebagaimana yang dituangkan dalam instruksi Kemendagri Nomor 22 tahun 2021 untuk tiga wilayah Bali dan Jawa serta Perubahan instruksi Nomor 23 tahun 2021 yang mana Kabupaten Aru dan Kota Ambon termasuk wilayah yang akan menjalankan perpanjangan PPKM level 3 secara tegas ditolak.

“Kami tolak karena efektivitas penanganan penyebaran Covid, sejauh ini belum mampu dicapai oleh Pemkot Ambon,” cetusnya.

Untuk itu kata Jerimias, yang harus diperhatikan Pemkot Ambon adalah distribusi bantuan sosial, bukan perpanjangan PPKM yang sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat di kota ini.

Setelah melakukan orasi secara bergantian beberapa menit, puluhan demonstran ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Geral Mailoa.

Didepan para demonstran Mailoa menjelaskan, saat ini belum semua anggot dapat beraktivitas, dikarenakan pada 27 Juni kemarin, seluruh anggota dan pegawai DPRD melakukan swab dan hasilnya, banyak yang positif Covid-19.

Oleh sebab itu, sampai saat ini banyak anggota yang sementara menjalani isolasi mandiri, nantinya  setelah 14 hari, baru DPRD akan menggelar rapat bersama dengan pihak Pemkot Ambon untuk membahas kebijakan yang dikeluarkan.

“Teman-teman bersabar dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat dengan Pemkot Ambon untuk sampaikan tuntutan rakyat, termasuk tuntutan yang sudah disampaikan saat ini yang juga merupakan bagian dari keinginan rakyat,” janji Mailoa.

Usai mendnegar penjelasan Mailoa, puluhan demonstran ini menegaskan, jika apa yang disampaikan mereka tidak ditindaklanjuti oleh DPRD, maka mereka akan kembali melakukan aksi yang sama dengan masa yang lebih banyak lagi. (S-51)