AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin mendesak pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan APBD tahun 2023 guna mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku harus bergerak cepat untuk menjalankan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2023 yang telah ditetapkan bersama DPRD pada bulan Desember 2020 kemarin.

“Mengingat APBD jadi pedoman untuk nilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemda, dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka pemprov harus merealisasi APBD 2023, agar supaya pemda dapat membelanjakan dananya guna mendorong perekonomian daerah,” ucap Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (31/1).

Menurutnya, jika dana yang bersumber dari APBD sudah dikucurkan, maka perekonomian dapat mulai bergeliat dan semakin membaik, karena akan ada banyak program pemerintah yang berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja.

Dari sisi perencanaan, Pemerintah Provinsi Maluku harus lebih matang lagi, artinya jangan ragu-ragu melangkah, sebab akan berimbas pada realisasi belanja daerah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Memang sumber daya manusia di Lingkup Pemprov harus tetap melakukan penataan regulasi, agar program bisa tepat sasaran,” ucap Rovik.

Baginya, untuk mengendalikan kondisi ekonomi daerah, maka paling lambat APBD 2023 harus direalisasikan pada Febuari atau Maret mendatang, agar aktivitas ekonomi juga bisa berjalan dinamis, termasuk dapat menekan angka kemiskinan di Maluku.

Untuk itu Rovik berharap, pimpinan DPRD dapat melihat ini sebagai suatu permasalahan serius, agar bersama-sama mendorong pembangunan daerah sehingga manfaat dapat dirasakan secara maksimal.

“Misalnya menekan angka kemiskinan, yang kapan saja bisa melonjak karena berbagai faktor. Kita jangan hanya membicarakan hal-hal yang statis, namun yang strategis pun harus dibicarakan ke depannya,” tandas Rovik.(S-20)