AMBON, Siwalimanews –  77 tahun Indonesia Merdeka dan Provinsi Maluku juga genap berusia yang sama dengan NKRI, namun sayangnya, hampir seluruh negeri di daerah pegunungan di bumi raja-raja ini belum merasakan udara kemerdekaan yang hakiki.

Pasalnya, sampai dengan saat ini, ketersediaan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan, masih menjadi persoalan mendasar, terutama negeri-negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur yang hingga saat ini belum dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

“Jujur, di 77 tahun berdirinya Indonesia dan Maluku, namun masih banyak negeri-negeri di wilayah pegunungan yang belum merdeka dan ini sangat miris baik di SBB maupun SBT, untuk itu saya mendorong Dinas PUPR agar fokus untuk membangun infrastruktur diwilayah pegunungan,” pinta anggota DPRD Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (22/8).

Mirisnya lagi kata Hehanussa, kondisi masyarakat pegunungan terlihat dari tidak tersedianya akses jalan dan jembatan yang representatif, mengakibatkan masyarakat harus berjalan kaki cukup jauh untuk membawa hasil perkebunan mereka untuk dijual.

Oleh sebab itu, pemprov tidak perlu berbicara penuntasan kemiskinan, jika tidak ada keberpihakan dari pemerintah untuk membuka keterisolasian, dengan menyediakan infrastruktur yang representatif bagi masyarakat.

Baca Juga: Rumra Dorong Pempus Subsidi Penerbangan Wings Air ke KKT

“Siapa pun bupati dan gubernur jangan lagi bicara soal penurunan kemiskinan, sebab jalan saja tidak ada bagi masyarakat, bagimana masyarakat mau sejahtera seperti yang terjadi diperkotaan,” tegasnya.

Akibat tidak adanya akses jalan telah memberatkan masyarakat pegunungan, dengan tingginya harga barang, sehingga menjadi masalah baru yang berpotensi menambah tingkat kemiskinan.

“Bayangkan, didaerah pegunungan itu harga semen saja berkisar Rp300 sampai Rp500 ribu, ini kan bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru,” ucap Hehanusa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Politisi Partai Gerindra Maluku ini mendorong Pemprov Maluku melalui Dinas PUPR untuk lebih memprioritaskan daerah pegunungan dari aspek perencanaan anggaran, guna membangun infrastruktur di daerah-daerah tersebut.

Hehanussa optimis, jika pemerintah fokus membangun infrastruktur di pegunungan, maka angka kemiskinan akan turun secara drastis dan Maluku akan lebih sejahtera.(S-20)