AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno minta pihak TNI AU dalam hal ini Lanud Pattimura, untuk arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di Negeri Tawiri, khususnya warga di Dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang.

“Kita minta TNI AU untuk lebih arif dan bijaksana untuk persoalan ini, sebab rakyat sudah mendiami lahan itu selama ratusan tahun, tapi muncul sertifikat hak pakai diatas hak-hak masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat saat pengukuran,” tandas Wenno.

Wenno juga menuding konflik lahan yang terjadi antara warga Tawiri dan TNI AU, disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.

“Sebenarnya, hampir semua konflik lahan yang terjadi, akibat ulah BPN dan salah satu contoh kasus saat ini di Tawiri,” ucap Wenno.

Menurutnya, jika sejak awal BPN Kota Ambon melakukan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan dan situasi yang benar, maka tidak ada masalah yang terus terjadi, sebab masyarakat yang mendiami dusun Wai Lawa dan Kampung Pisang lebih dahulu ada, sebelum kehadiran negara, termasuk TNI AU.

Apalagi, ada sebagian masyarakat setempat yang telah memiliki sertifikat hak milik, namun tiba-tiba pada tahun 2010 secara diam-diam BPN melakukan pengukuran dan memberikan hak kepada TNI AU melalui sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 2010.

“Itu yang selama ini terjadi, karena pengukuran tanah selalu melibatkan kepala desa setempat, tetapi yang terjadi di Tawiri tidak seperti itu, maka masyarakat kaget dengan kepemilikan hak pakai oleh TNI AU, apalagi dibarengi dengan tindakan-tindakan yang menurut warga ada intimidasi, khususnya kepada keluarga-keluarga yang bertugas, baik sebagai anggota TNI AU maupun ASN TNI AU dan disuruh menandatangani surat yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan hak,” bebernya.

Ia mengaku, Komisi I masih menangani masalah ini dan pihaknya juga akan mendatangi BPN untuk meminta agar sertifikat tersebut dicabut, karena telah menimbulkan konflik antara TNI AU dan warga Tawiri. (S-50)