AMBON, Siwalimanews – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh persoalan hukum yang terjadi di Maluku akhir-akhir ini.

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno kepada Siwalimanews, Rabu (3/11), merespons kedatangan pimpinan KKP berserta jajarannya di Maluku dalam rangka monitoring dan evaluasi.

Pengawasan dari KPK di Maluku perlu dilakukan kata Wenno, karena hampir setiap saat terjadi demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, baik aktifis, mahasiswa maupun organisasi kepemudaan di daerah ini yang menuntut adanya percepatan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi.

Ini dikarenakan, penanganan tindak pidana korupsi di Maluku masih saja berjalan dengan lambat, akibatnya sampai dengan saat ini masih banyak kasus yang berada didepan mata tidak ditangani secara baik dan menimbulkan masyarakat menjadi resah dan bahkan kecewa.

“Hampir setiap saat demo tapi penanganan tindak pidana korupsi seperti berjalan lambat,” ungkap Wenno.

Apalagi sampai dengan saat ini, begitu banyak proyek pembangunan baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD yang telah mangkrak dan berpotensi terjadi dugaan tindak pidana korupsi, tetapi persolaan yang ada seakan-akan lolos dari pandangan penegak hukum.

Menurutnya, kehadiran KPK di Maluku harus menjadi tonggak penegakan hukum di daerah ini, artinya pengawasan yang ketat harus dilakukan oleh KPK, agar kasus-kasus yang telah merugikan masyarakat dapat ditangani, sehingga masyarakat tidak dikorbankan.

“Banyak pekerjaan yang bermasalah, tetapi kadang pengawasan tidak sampai disini, karena itu dengan kedatangan KPK, maka paling tidak, ada penanganan. Untuk itu KPK juga harus intens lakukan pengawasan di Maluku,” pungkasnya. (S-50)