AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi III Jhony Wattimena menegaskan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian Kota Ambon harus turun ke lapangan sekaligus untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini sudah semakin menjamur di Pelataran Parkir Terminal Mardika.

Dikatakan, sambil menunggu proses pembangunan pasar Mardika penertiban terhadap PKL di daerah terminal dan di depan  Pasar Mardika harus serius dilakukan.

“Indag dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan paling tidak harus bekerja keras untuk menertibkan para PKL sehingga kelancaran arus dapat berjalan aman,” ungkap Wattimena, kepada Siwalima,  di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis(3/6).

Ia mengaku, jika terus dibiarkan begitu maka ruas terminal amburadul dan sekarang jadi aktivitas PKL. Sopir-sopir angkot mengeluh terminal dialihfungsikan sehingga dari Komisi III meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon, Dinas Indag bahkan satpol PP juga bisa mengambil langkah tegas melihat hal ini.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, pihak terkait segera turun lokasi pasar supaya kondisi ini tidak berkepanjangan.

Sementara itu, Wakil Ketu komisi II Hary Far-Far mengatakan peran penting dari Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan Kota Ambon sehingga lokasi terminal tidak dialihfungsikan sebagai tempat berjualan PKL.

“Hal ini kan sangat menggangu arus lalu lintas di terminal Mardika  sebab banyak keluhan yang disampaikan oleh supir angkot bahwa PKL sudah memakai lokasi terminal untuk berjualan,” ungkap Far-Far, kepada Siwalima, melalui telepon seluler Kamis(3/5).

Politisi Partai Perindo ini menegaskanm kondisi PKL yang semakin banyak berjualan di terminal seharusnya menjadi perhatian khusus DPRD.

“Kita tidak mau dalam proses revitalisasi ada yang dirugikan, entah itu dari PKL maupun supir angkot sehingga kami minta  kordinasi yang baik dari pimpinan OPD yang memiliki tupoksi harus duduk bersama dan membicarakan hal bukannya membiarkan hal ini terus menerus,” tandasnya.

Menurutnya, dalam proses pengelolaan pasar tidak bisa masing-masing dinas dan OPD berjalan sendiri-sendiri namun harus ada sinergitas dan kerjasama yang baik .

Ia berharap, komisi III sebagai mitra terkait dapat melakukan rapat  bersama dinas Indag untuk membahas masalah PKL.

Sementara itu, guna menghalau para PKL yang sering berjualan di dalam terminal Mardika Ambon, maka Kepala Dinas Perhubungan (kadishub), Robby Sapulette, meminta kerja sama dari semua pihak untuk menertibkan para PKL itu.

Ini menjawab keluhan masyarakat terkait dengan, tindakan PKL yang sudah memonopoli lokasi terminal sehingga seolah-olah lokasi tersebut bukan diperuntukkan sebagai tempat pemberhentian angkutan.

Sapulette menegaskan, pihaknya tentu akan memberikan teguran kepada para PKL yang bersih keras berjualan di dalam terminal.

Akan tetapi, hal ini bukan menjadi tugas perhubungan saja, namun sekaligus menjadi tanggung bersama antara Dishub, dan dinas lainnya yang tentunya bertanggung jawab.

“Dishub tidak sendiri, harus ada semua pihak yang turut membantu hal ini,” ungkap Sapulette, kepada Siwalima, melalui WhatsApp, Kamis (3/6).

Namun, Sapulette mengakui sejauh ini pihaknya telah optimal dalam menertibkan lapak bahkan Satpol-PP bersama dengan Koramil Sirimau juga telah mengambil bagian dalam proses tersebut.

“Dari hasil pantauan saya kemarin-kemarin itu sudah mulai tertib sore hari. Kan sebelum ditertibkan PKL itu berjualan hingga sebagian terminal itu dimulai dari pukul 15.00 WIB. Tapi setelah ditertibkan sudah tidak lagi,” bebernya.

Dirinya berjanji, pihaknya akan melakukan pemantauan apabila benar masih seperti hal yang dikeluhkan para sopir angkutan umum, maka dirinya tentu akan menindaki. “Nanti saya yang akan turun cek langsung ke lapangan,” tandas Sapulette.

Disinggung terkait dengan adanya petugas nakal yang mengambil kesempatan dengan menagih tarif retribusi dari para PKL, Sapulette membantah hal tersebut.

“Tidak, kami sudah berhenti menarik retribusi dari PKL sejak tahun 2019. Yang kami tarik hanya retribusi dari sopir angkutan umum dan WC saja,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, terminal Mardika tidak lagi berfungsi sebagai tempat parkir angkutan kota, menurunkan penumpang, tapi kini berubah total menjadi tempat aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

Pemandangan ini sudah berlangsung setahun lamanya, tapi Pemerinab Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan hanya menutup mata.

Sopir angkot mengeluh tidak bisa menggunakan areal terminal, lantaran dihalangi PKL.

Muridnya, retribusi setiap garinya dibayarkan ke Pemkot, namun diduga dicuri oleh oknum-oknum pejabat Dishub berikut retribusi PKL yang beraktivitas di dalam terminal.

Maklum, PKL leluasa beraktivitas di areal terminal lantaran dilindungi oknum-oknum pejabat Dishub Kota Ambkn yang setiap saat menagih upeti dari PKL tersebut.

Pantauan Siwalima, lokasi terminal terkesan telah beralih fungsi. Setiap sisi didalam terminal telah didirikan lapak-lapak PKL, yang kemudian bertujuan untuk menjual setiap barang dagangannya.

Puncaknya, mulai pukul  07.00 WIT hingga 22.00 WIT. Hal ini tentu saja membuat resah para sopir angkot yang juga menggunakan fasilitas pemerintah itu, untuk menunggu penumpang.

Alexander Pitris misalnya; salah satu sopir angkot kawasan Kayu Putih ini mengungkapkan, para pedagang ini sudah menduduki terminal seolah hanya mereka yang menggunakan lokasi tersebut. Sementara mereka juga membayar retribusi angkutan umum.

“Biasanya kalo sudah mau mati-mati gelap (Sore menjelang malam), dorang ini (PKL) jualan sudah tidak mau tau lai,” katanya dengan logat Ambon kental kepada Siwalima di Ambon, Rabu (2/6).

Diakuinya, tindakan para PKL ini tentunya memicu kemacetan. Waktu tempuh yang diperkirakan singkat, dapat terbuang lantaran kemacetan yang ditimbulkan oleh proses perdagangan di dalam terminal.

“Macet ini kan karena penjual dorang ini kan susah diatur, apalagi kalau sudah jam begitu petugas sudah pulang ya sudah imbasnya aktivitas jadi terganggu,” keluhnya.

Tak hanya Alexander. Ronny de Fretes juga salah satu sopir angkutan umum yang juga menggunakan fasilitas pemerintah itu. Mengungkapkan, dirinya resah dengan tidak adanya perhatian dari para petugas.

Menurutnya, harus ditertibkan karena terminal bukan berfungsi sebagai tempat jualan. “Katong ni sebenarnya setengah mati juga karena pedagang banyak sampe sudah setengah terminal, biasanya itu pasti kalau mau keluar pasti kena macet saja. Ada yang masuk ada yang kelur, belum lagi masyarakat berbelanja itu yang macet,” ungkapnya.

Ia meminta, Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, harus dapat menertibkan para pedagang. “Harus tertibkan. Katanya mau biking kota ini indah, padahal terminal saja amburadul. Pemkot parah,” tandas de Fretes.

Yapi sopir angkot Kudamatu juga mengeluhkan hal tang sama. Yapi heran petugas Dishub tidak mampu berundak tegas, malahan diajak ngobrol dengan PKL.

“Petugas Dishubmau biking apa, paling duduk ketawa ajak ngobrol dengan PKL. Uang sudah tutup dalam muka sampe seng pikir terminal fungsinya apa,” kesalnya dengan dialog Ambon yang kental.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette yang dihubungi melalui telephone seluler guna mengkonfirmasi amburadulnya terminal Mardika tidak berhasil lantaran telephone selulernya di luar service area. (S-51/S-52)