AMBON, Siwalimanews – Pengakuan mengejutkan datang dari Gu­bernur Maluku, Murad Ismail. Mes­kipun Peme­rintah Kabupa­ten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang berjuang habis-habisan di pusat untuk mendapatkan haknya atas participating interest 10 persen Blok Masela, namun  Murad mengaku dihubungi Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto terkait pembagian participating interest  Blok Ma­sela.

Untuk KKT katanya mendapat­kan jatah tiga persen, MBD tiga persen, provinsi tiga persen dan sisa satu persen dibagi rata ke semua kabupaten dan kota di Maluku. “Ini bocoran saja, kemar­in saya ditelepon oleh pak kepala SKK Migas, beliau sampaikan bahwa pembagian PI itu tiga persen ke KKT, tiga ke MBD, tiga ke provinsi dan sisa satu persen itu ke semua kabupaten dan kota,” ungkap Murad di sela-sela pembu­kaan Rapat Koor­dinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021 yang berlang­sung di Lantai VI Kantor Gubernur Maluku Kamis (3/6).

Ia juga mengaku skema pemba­gian PI 10 persen atas pengelolaan ladang abadi Blok Masela itu tunggu kesepakatan Pemerintah KKT.  Pemerintah pusat katanya saat ini hanya menunggu kesepakatan dari Pemerintah KKT terkait dengan pembagian itu, namun bagi dirinya solusi yang ditawarkan oleh SKK Migas cukup baik. “Kalau untuk saya itu bagus,” ujar Murad.

Karena itu, ia akan melakukan koordinasi dengan Pemkab KKT guna mendapatkan kesepakatan ter­kait pembangian PI tersebut. “Kalau tidak mau, saya akan sam­paikan ke SKK Migas kalau mereka tidak mau, dan saya juga tidak sibuk, itu bukan kewenangan saya tapi semua mas­yarakat Maluku,” cetus­nya.

Pempus Dukung KKT

Baca Juga: Wattimena: Dishub dan Indag Harus Turun Tertibkan PKL

Sebelumnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendukung sepenuhnya permintaan KKT untuk mengelola 5,6 persen dari participating interes 10 persen blok Masela yang diper­oleh Pemprov Maluku.

“Pak Menko dan Menteri ESDM juga mendukung KKT untuk kelola 5,6 persen PI Blok Masela, dan saya nilai positif, sekarang permasalahan ada di Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang PI, yang kemu­dian akan direvisi, dan itu masih membutuhkan waktu dan semua proses ini harus sesuai mekenisme dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku,” tandas Bupati KKT Petrus Fatlolon saat dikonfirmasi Siwalima Kamis (18/3).

Dengan perjuangan yang sudah dilakukan, bupati berharap, keputu­san pembagian PI 10 persen, bisa juga melibatkan masyarakat KKT. “KKT harus mendapatkan porsi yang layak, proporsional dan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Bupati juga minta dukungan doa dari masya­rakat Tanimbar baik yang ada di KKT, Ambon maupun di Jakarta.

Dia juga mengharapkan, kepa­da masyarakat untuk tetap mem­berikan dukungan penuh dalam rangka kelancaran operasional blok Masela.

Untuk diketahui, upaya Pemerin­tah KKT untuk bertemu secara langsung dengan pemerintah pusat membuahkan hasil. Walupun masih terus berjuang, namun keinginan untuk mengelola 5,6 persen dari PI 10 persen blok Masela direspon positif oleh pemerintah pusat.

Bupati Kepulauan Tanimbar ber­sama sejumlah pimpinan  Organisasi Perangkat Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD KTT, Rabu (17/3) melakukan pertemuan dengan Men­teri Koordinator Bidang Kema­ritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan yang digelar secara virtual juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan staf.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (18/3) mengakui, telah melakukan pertemuan secara virtual dimana dirinya sudah me­nyampaikan keinginan dan harapan mendapatkan pengelo­laan 5,6 per­sen dari PI 10 persen Blok Masela.

“Setelah kita berproses kemarin di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan dihadiri langsung oleh pak Luhut. Walaupun pertemuan secara virtual tapi mendapat respon positif,” kata Fatlolon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana bagi hasil sumberdaya alam menyatakan bahwa Kabupaten Penghasil gas alam akan memper­oleh bagi hasil sebesar 12 persen, provinsi 6 persen, dan kabupaten/kota lain sebesar 12 persen.

Dasar inilah yang membuat Bupati KKT Petrus Fatlolon memboyong se­jumlah dinas teknis bersama dengan pimpinan DPRD kabupaten dan anggota menemui pemerintah pusat.

Fatlolon menjelaskan, kalau perjuangan dirinya bersama dengan DPRD untuk menjawab suara hati masyarakat KKT. Fatlolon juga me­minta dukungan doa kepada seluruh masyarakat KKT agar perjuangan yang dilakukan bersama dengan DPRD tidak sia-sia.

“Kita berdoa supaya semuanya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dan kepentingan masya­rakat Tanimbar bisa diakomodir, ujar Fatlolon. (S-50)