AMBON, Siwalimanews – Puluhan warga Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Rabu (8/6), mendatangi kantor DP­RD Kota Ambon.

Kedatangan mereka untuk me­nyam­paikan tuntutan terkait peno­lakan pelantikan Audy Salhuteru sebagai Raja Negeri Latuhalat.

“Pelantikan Audy Salhuteru yang direncanakan digelar Jumat nanti, kami dari Soa parentah Latuhihin, menolak itu,” tandas Sekretaris Mata Rumah Parentah, Fieter Sal­huteru, saat ditemui wartawan.

Fieter menjelaskan, sesuai aturan adat turun-temurun, seseorang yang ditunjuk sebagai Raja, harus mendapatkan rekomendasi dari Soa Parentah Latuhihin. Dan  saudara Audy, tidak mendapatkan itu.

“Dia (Audy-red) memanfaatkan mereka yang ada di lembaga Saniri untuk memuluskan langkahnya un­tuk diangkat sebagai Raja. Pak Audy ini juga mantan Raja Latuhalat. Periode pertama dia mendapatkan rekomendasi dari Soa parentah. Tapi sekarang, Soa tidak merekomen­dasikan dia. Dia gunakan jalur lain, makanya kami tolak itu,” terangnya.

Menurutnya, penolakan dilaku­kan untuk mengembalikan serta memposisikan sejarah di Negeri Latuhalat sesuai pranata adat yang ada.

Persoalan ini, lanjutnya, sudah di­sampaikan ke Komisi I DPRD Kota Ambon. Prinsipnya, DPRD harus bisa serius melihat persoalan ter­sebut.

“Kita tidak punya maksud lain. Kita mau sejarah di Negeri kita tidak diobrak-abrik. Kalau memang sudah dari awal seperti itu, ya jalannya harus demikian. Tadi Komisi menyampaikan bahwa  mereka akan membahasnya kembali dan meminta jangan dulu ada pelantikan Raja Latuhalat,”ujarnya.

Diketahui, sebelum mendatangi DPRD Kota Ambon, warga juga men­datangi Balai Kota Ambon. Hal yang sama disampaikan, yakni peno­lakan pelantikan Raja Latuhalat. Mes­ki ditentang sejumlah warga Latuhalat yang mengatasnamakan Soa Parentah Latuhihin, namun jika kebijakan Pemerintah Kota Ambon tidak berubah, maka Jumat (10/6), Raja Negeri Latuhalat tetap dilantik.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu, menanggapi aduan puluhan warga Latuhalat, Rabu (8/6), di Balai DPRD Belakang Soya, Ambon.

Taihuttu mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti aduan itu dengan langsung menghubungi Penjabat Walikota Ambon.

“DPRD mengambil sikap yang disampaikan oleh Sekkot dan Kabag Pemerintahan dalam rapat kemarin. Kami belum pernah rapat dengan Latuhalat. Apa yang disampaikan masyarakat tadi, sudah kami tindaklanjuti langsung dengan Penjabat, tadi saya langsung hubungi dan saya sampaikan, bahwa ada pengaduan masyarakat soal kebijakan Pemkot Ambon untuk melantik  Raja Latuhalat,”ujarnya.

Namun dengan waktu yang sangat pendek ini, tidak dimungkinkan untuk mengagendakan rapat lagi. Untuk itu, akan dilihat perkembangannya seperti apa.

“Kita lihat perkembangannya. Karena tadikan mereka sudah ke Pemkot, apa kebijakannya. Selaku DPRD kita tentu mendukung seluruh proses-proses 10 Negeri ini memiliki Raja definitif. Muda-mudahan semuanya berjalan lancar,”harapnya.

Sementara terkait rekomendasi, Taihuttu mengatakan, belum bisa berkimentar sebelum melihat apa sebenarnya keputusan Saniri Negeri. “Artinya, apa latar belakang, sehingga Saniri Negeri mengusulkan nama itu. Kalau pertanyaannya kenapa dia dilantik, sudah pasti berdasarkan usulan. Persoalan ini yang belum kami dalami karena sekarang dalam posisi yang siap dilantik,”jelas Taihuttu.

Diketahui, sesuai pengakuan Soa Parentah, bahwa mereka tidak pernah mengusulkan atau merekomendasikan nama Audy Salhuteru untuk diangkat sebagai Raja Negeri Latuhalat. (Mg-1)