AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, setiap organisasi yang ada di Kota Ambon harus diingatkan untuk bisa membatasi diri dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimilikinya.

Pasalny setiap oragnisasi didirikan bukan untuk melawan ataupun menghambat seluruh kebijakan pemerintah.

Pernyataan ini dilontarkan walikota dalam program Walikota Jumpa Rakyat yang berlangsung di Balai Kota, Jumat (28/7), sekaligus menyentil ulah organisasi ASKA yang berupaya menghambat kebijakan pemkot dalam hal melakukan rekayasa jalur di pusat kota, beberapa waktu lalu.

“Saya mau bilang, asosiasi sopir angkot dan ketua-ketua jalur ini dibentuk untuk mengkoordinir para sopir pada jalurnya. Tapi satu hal yang musti diingat, bahwa ketua-ketua jalur itu dia punya kewenangan untuk pengaturan, yang jadi masalah adalah ketika kita (pemerintah kota) melakukan rekayasa jalur, diminta di stop oleh sopir angkot. Organisasi jangan begitu. Batasi diri kita pada tanggungjawab kita masing-masing organisasi,” tandas walikota.

Walikota menegaskan, pemerintah tidak harus meminta ijin pada organisasi manapun dalam pengambilan kebijakan, apalagi itu yang bersifat positif demi kepentingan bersama. Ada pertimbangan teknis yang telah disampaikan, untuk itu, selaku organisasi, harus mendudukan posisinya.

“Kalau mau ambil kebijakan pemerintah harus minta ijin organisasi itu bagaimana, kan ada pertimbangan teknis yang sudah disampaikan ke organisasi. Mari kita dudukan, organisasi posisinya dimana. Karena mitra pemerintah soal pengambilan kebijakan, itu hanya DPRD. Yang lain dari itu hanya masukan untuk dipertimbangkan, tetapi bukan berarti kita harus minta ijin dari asosiasi atau dari manapun, namun hanya sebatas mitra untuk diskusi,” tegas walikota.

Artinya kata walikota, jika pemerintah sudah memikirkan bahwa keputusan ini setelah diidentifikasi, ditelaa dengan baik dan diputuskan untuk merubah jalur atau melakukan rekaysa jalur, maka harus didukung, bukan diprotes seolah-olah dibutuhkan ijin dari organisasi-organisasi ini.

“Narasi ini yang harus dirubah. Jangan kemudian mengatakan pemerintah tidak berkoordinasi dengan sopir atau organisasi. Yang harus dipahami adalah bapak-ibu akan kami minta masukan kalau kami akan melakukan kebijakan, dan masukan itu untuk dipertimbangkan. Jadi bukan ketika pemerintah sudah memutuskan, lalu dibuat seolah-olah pemerintah harus ijin dulu dari asosiasi atau dari mana-mana. Itu tidak benar. Itu yang harus didudukan,” ucap walikota.

Walikota berjanji akan kembali mengaktifkan Organda yang nantinya akan bersama-sama juga dengan ASKA dalam hal memberikan masukan kepada pemkot terkait perkembangan transportasi darat di kota ini.

“Ini Kadis Perhubungan ditekan harus memberikan laporan kepada organisasi. Harus dudukan dengan benar dimana tugas dan fungsi asosiasi dan apa tupoksi pemerintah. Itu harus diubah,” tandas walikota. (S-25)