Ambon, Siwalima – Pemerintah Kota Ambon, melalui Dinas Koperasi dan UKM, menggelar pendidikan dan pelatihan perkoperasian tentang peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, yang dipusatkan di Manise Hotel, Selasa (26/7).

Penjabat Walikota Ambon Bodewin M Wattimena dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu mengatakan, pandemi Covid 19 telah memberikan dampak negatif pada berbagai sektor pembangunan, termasuk Koperasi dan UKM.

Dampak negatif dimaksud antara lain, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya angka investasi, melemahnya perekonomian di daerah dan pusat, serta terjadinya pergeseran pola dan penerapan bisnis yang tidak biasa, dimana peran teknologi komunikasi yang muncul membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Padahal, Koperasi dan UKM merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan.

“Untuk mengatasi itu, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pemulihan koperasi dan UKM, melalui terbitnya kebijakan ekonomi nasional, khususnya dibidang Koperasi dan UKM, seperti memberikan bantuan bagi usaha pemula, memberikan subsidi dan mempermudah persyaratan kredit, serta memudahkan pembayaran pinjaman usaha kecil melalui kredit usaha rakyat yang terus dilakukan saat pandemi, hingga pasca pandemi saat ini,” ucap walikota.

Selain berbagai hal tersbeut kata walikota, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, adalah dengan melaksanakan kegiatan PK2UKM yang digelar diseluruh kabupaten dan kota, dibiayai oleh DAK non fisik.

DAK ini sendiri dialokasikan dari ABPN ke pemda dengan tujuan, mendanai kegiatan PK2UKM yang sasarannya yang hendak dicapai, adalah untuk mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi usaha mikro dan usaha kecil, akselarasi digitalisasi koperasi dan UKM, menyediakan akses pembiayaan kredit bagi koperasi dan UKM serta menumbuhkan wirausaha baru atau pemula di daerah.

“Pemkot sebagai perpanjangan tangan dari pempus, menyambut baik dan beri support, dengan terus melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di daerah. Komitmen ini tergambar dalam 11 kebijakan prioritas yang telah saya sampaikan, yaitu sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan, dan penyelarasan arah kebijakan pemkot dengan pempus maupun provinsi,” tandas walikota.

Untuk itu walikota berharap, 104 peserta diklat ini, kiranya dapat terus mengikutinya dengan baik. (S-25)