AMBON, Siwalimanews – Kerja pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemkot Ambon mulai tak maksimal. Buktinya pendapatan daerah di tahun 2022 tak capai target.

PAD diduga menguap, padahal  sesuai rencana PAD tahun 2022 ditargetkan Rp 206.866.883.287,58 namun realisa­sinya hanya mencapai Rp167.988. 233.759,22.

“Pendapatan asli daerah kita per tahun 2022 mencapai 81 persen,’’ kata Walikota Ambon Bodewin Watti­mena kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (5/1).

Dikatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan PAD di berbagai sektor guna mencapai tar­get PAD yang telah ditetapkan se­belumnya dalam APBD tahun 2022.

Disamping itu, lanjutnya akan ada banyak upaya yang dilakukan guna me­ningkatkan PAD diantaranya me­laksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan dinas pengumpul.

Kemudian pencanangan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai OPD pembangunan zona intregritas WBK dan WBBM serta pengawasan bersama tim Korsupgah wilayah V KPK.

“Kami terus melakukan rapat berkala dengan pimpinan OPD pe­ngumpul. Kita juga bekerjasama de­ngan KPK untuk melakukan peng­awasan dan monitoring,” jelasnya.

Di tahun 2023 ini, ia mengaku pem­kot akan berupaya meningkatkan penghasilan daerah melalui bebe­rapa pendekatan diantaranya pe­nam­bahan tapping box pada bebe­rapa restoran yang wajib membayar pajak dan pengelolaan parkir online.

“Tahun ini kita akan melakukan pungutan retribusi parkir secara online di tiga ruas jalan utama dan mu­ngkin setelah melakukan koor­dinasi dengan PT Bank Maluku Malut itu akan dimulai awal bulan Februari,” ungkapnya.

Tidak hanya itu untuk mendukung pelaksanaan penerapan parkir on­line, pemkot juga akan menyediakan peralatan pendukung.

“Kita harus sediakan peralatan-peralatan parkir online, kita juga berusaha untuk memperbanyak alat perekam pada restoran wajib pajak,” tandasnya.

Dirinya berharap dengan berba­gai hal yang dilakukan, kedepan diharapkan PAD Kota Ambon tahun 2023 akan semakin meningkat.

Walikota tak Berani

Diberitakan sebelumnya, isu reshuffle kabinet santer terdengar dipenghujung tahun 2022 oleh Panjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena. Pemkot membutuhkan penyegaran ditubuh OPD.

Sejumlah nama yang bakal dide­pak dari kursi panas pimpinan orga­nisasi perangkat daerah seperti Ka­dis Perhubungan Robby Sapulette, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawa­san Permukiman Rustam Siman­juntak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Apries Gasperz, Sekwan Steven Dominggus dan sejumlah posisi strategis juga bakal bergeser.

Sumber Siwalima di balai kota menyebutkan kalau  bocornya retri­busi parkir dan semerawutnya pe­nataan parkir jadi pertimbangan pimpinan untuk mendepak mantan sekretaris PUPR tersebut.

Sementara posisi Simanjuntak terancam karena kampung kumuh di Kota Ambon sejak tahun 2018 tidak bisa diselesaikan hingga penghu­jung tahun 2022.

Sedangkan, Kepala Keuangan Apries juga bakal didepak karena kinerjanya buruk semasa peme­rintahan Walikota Richard Louhe­napessy. Hutang pihak ketiganya baru dapat diselesaikan di tahun 2022 saat Wattimena dipercaya memimpin Kota Ambon.

Sedangkan Sekwan Ambon Do­minggus bakal di depak karena tidak transparannya laporan rencana kerja anggaran tahun 2022 lalu.

DPRD bakan merekomendasi agar penjabat walikota bodewin untuk mencopot Steven Dominggus dari jabatan sekretaris dewan.

“Yang kita dengar memang ada sejumlah nama bakal diroling namun usulan pergantian pimpinan OPD itu masih di tangan Mendagri,” ujar sumber yang namanya enggan diko­rankan, Senin (2/1).

Ia mengaku untuk sekwan akan sulit bagi penjabat walikota untuk mengeser dari posisinya lantaran sama-sama alumni Institut Peme­rintahan Dalam Negeri (IPDN)

“Pak Sekwan Dominggus adalah ketua alumni IPDN di Kota Ambon sedangkan pak penjabat walikota juga alumni IPDN,”  kata sumber.

Sekwan Kota Ambon Steven Do­minggus yang dikonfirmasi Siwali­ma membantah kalau RKA yang disusun tidak pernah dibahas bersama DPRD.

“Tidak benar itu, semua sudah selesai dan disetujui dewan,” ban­tah Dominggus kepada Siwalima, Senin (2/1).

Dia juga tidak mau berkomentar banyak soal teguran DPRD atas kinerjanya selama ini dan buru-buru mematikan telepon selulernya.

“Nanti saja, pak wali sudah datang kita mau apel,” katanya di­penghujung telepon. (S-25)