AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Fraksi Demokrat  Julius Toisutta meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk mengevaluasi kinerja Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Steven Dominggus karena dinilai sejumlah kalangan tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, pada akhir tahun 2020 Kabag Pemkot su­dah berjanji dalam rapat dengar pendapat dengan komisi I DPRD Kota Ambon, untuk nan­tinya seluruh proses pe­lanti­kan untuk semua negeri memiliki raja definitif namun hingga kini tak terealisasi.

“Sama sekali tidak ada yang terbukti, karena sekian banyak negeri di Kota Ambon baru hanya 7 atau 8 negeri yang su­dah memiliki raja definitif,” tandas Toisutta, saat diwa­wan­carai Siwalima, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (23/2).

Politisi Partai Demokrat ini merincikan, untuk Kecamatan Leitimur Selatan seperti  Naku, Ema, dan Hatalai, kemudian Ke­camatan Nusaniwe, ada Negeri Urimesing, Latuhalat, Ama­husu, Silale. Sementara Keca­matan Sirimau, Neheri Batu Me­­rah dan Hative Kecil, Keca­matan Baguala, ada Negeri Passo sedangkan Kecamatan Teluk Ambon ada Desa Tawiri, Rumatiga, dan Hative Besar, sampai saat ini belum memiliki raja definitif.

“Kabag Pemkot tidak komit­men dengan komisi I dalam rapat dengar pendapat dengan kita,”ucapnya.

Ia meminta, secepatnya nege­ri/desa belum memiliki raja definitif dan dilakukan proses pelantikan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Steven Dominggus, dinilai tak komunikatif ketika ditanyai terkait dengan kejelasan proses raja defenitif pada sejumlah desa/negeri di Kota Ambon.

Ketika ditemui di Balai Kota Ambon, untuk menanyakan kejelasan desa/negeri yang sampai dengan saat ini belum memiliki raja defenitif, seperti Negeri Batu Merah, Negeri Passo dan beberapa desa lainnya, Dominggus enggan berkomentar.

“Saya Off, saya mau kerja,” cetusnya pada Siwalima, di Balai Kota Ambon, Senin(22/2).

Dirinya, kemudin beranjak dan enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan kejelasan dari desa-desa yang belum memiliki raja defenitif tersebut.

Tak hanya sekali, namun sikap Kabag Pemerintahan Kota Ambon ini berulang kali dilakukan bagi awak media yang betugas di Pemkot Ambon.

Sikap Steven Dominggus ini tak sepantasnya dilakukan sebagai pejabat publik. Mestinya, sebagai perpanjangan tangan dari Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Steven Dominggus harus menjelaskan kepada publik, kendala apa saja yang terjadi sehingga sampai saat ini belum ada raja defenitif di sejumlah desa/negeri di Kota Ambon.

“Penjabat publik kok, terkesan tertutup. Ada apa ?. Jangan-jangan Pemerintah Kota Ambon yang sengaja mengulur-ulurkan berbagai proses yang dilakukan di desa/negeri atau jangan-jangan ada intervensi  Pemerintah Kota dalam proses pemilihan di desa/negeri,” tandas Ketua Aliansi Pemuda Bersatu, Ronny Supusepa, kepada Siwalima, di Ambon, Senin (22/2).

Supusepa meminta agar walikota mengevaluasi kinerja Steven Dominggus yang tidak kooperatif terhadap awak media.

“Kabag Pemerintahan itu harus tahu bahwa tugas media itu sebagai penyambung aspirasi rakyat, bagaimana masyarakat bisa tahu kinerja walikota dan jajarannya jika pejabat saja tertutup kepada publik. Walikota harus segera evaluasi Steven Dominggus dari jabatannya karena tidak menghargai kerja pers,” tegasnya.  (S-51)